Tugas Negara, Gerindra Minta Pejabat dan Legislator Tak Kena Penyekatan PPKM

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan, seharusnya ada pengecualian pejabat ataupun anggota dewan dari penyekatan jalan saat penerapan PPKM berlevel. Menurutnya, 'keistimewaan' itu diberikan kepada mereka yang menjalankan tugas negara.

Baca Juga: PPKM
Baca juga: Evaluasi PPKM Kalimantan, Airlangga Minta Pemda Siapkan Fasilitas Isoter

Namun Habiburokhman memastikan, dalam hal ini bukan membela Viani, melainkan seharusnya kebijakan itu dikecualikan bagi mereka yang menjalankan tugas konstitusionalnya.

"Saya bukannya mendukung temen PSI kemarin yang mau kunjungi konstituen, tapi tak lolos penyekatan," kata Habiburokhman dalam acara virtual Polemik MNC Trijaya bertajuk 'Pandemi dan Konstelasi Politik 2024', Jakarta, Sabtu (14/8/2021).

"Harusnya pejabat, anggota dewan memang perlu mobilitas jalankan tugas kontitusional kunjungi konstituen dan ke kantor untuk pastikan berjalannya pengawasan terhadap pengendalian Covid-19 itu harus dikecualikan dari penyekatan," tambahnya.

Selain itu, Habiburokhman juga mengaku mendapatkan keluhan dari rekan sesama profesinya yakni advokat. Padahal, ia meyakini dalam bertugas, para pengacara itu mampu menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.

"Banyak keluhan dari teman advokat, saya mau dampingi klien bersidang tidak bisa. Padahal dalam laksankaan profesi bisa mematuhi prokes," ujar Habiburokhman.

Anggota Komisi III DPR RI itu menilai, Pemerintah kerap melahirkan kebijakan penanganan Pandemi Covid-19, lebih toleransi ke level atas, namun tidak di level bawah. Salah satunya, adalah penyekatan.

Ia menyebut, di posko penyekatan masyarakat selalu terlibat pertikaian dengan petugas. "Sementara di bawah penyekatan orang berantem tiap perbatasan kota. Karena petugas di bawah itu membabi buta penyekatan," ucap Habiburokhman.

Seharusnya, Habiburokhman menekankan, Pemerintah betul-betul tegas dalam melahirkan kebijakan. Bukan hanya kepada tatanan level masyarakat bawah, melainkan segala lini.

"Kami kritisi kebijakan di pandemi saya sendiri melihat kadang-kadang toleran di level atas tapi membabi buta di level penerapan. Seperti contoh 34 TKA asal China bisa masuk karena ada pengecualian enak banget. TKA masih bisa masuk bukan pengecualian namanya," tutur Habiburokhman.

Oleh karena itu, Habiburokhman mengimbau kepada Pemerintah untuk bisa mengambil kebijakan dengan tepat. Menurutnya, kedepan tidak bisa aturan itu hanya sebatas mengedepankan argumentasi kedaruratan.

"Jadi kani berharap ini memang banyak masukan kami didengar Pemerintah eksekutif. Pandemi sudah 1,5 tahun lebih, artinya pengambilan perumusan regulasi tak bisa lagi hanya sebatas argumentasi kedaruratan harus libatkan semaksimal mungkin aspirasi publik. Kaya penyekatan siapa yang boleh lolos, dan tidak, kemudian di tempat ibadah kita libatkan pemuka agama ibadah seperti apa paling pas di masa pandemi. Jangan lagi alasan kedaruratan bikin aturan apa aja maksa orang," ujar Habiburokhman.

"Di sisi lain, Pemerintah menerima masuk publik berharap masyarakat sipil kedepankan persatuan dan gotong royong. Tak mungkin diseluruh negara dunia, Pemerintah saja yang bisa selesaikan pandemi, ini kita gotong rotong, satu padu, bahu-membahu membantu selesaikan persolan pandemi ini," tambah Habiburokhman sekaligus mengakhiri.