PPP Akui Perpanjangan PPKM Berdampak Kepuasan terhadap Pemerintah Menurun
Jum'at, 13 Agustus 2021 - 12:05 WIB
loading...
Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi mengakui bahwa turunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah ini ada penyebabnya. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Survei Charta Politika yang dirilis pada Kamis (12/8) kemarin mendapati bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mengalami penurunan menjadi 62,4% dari survei sebelumnya pada Mei 2021 sebesar 65,3%.
Menanggapi hal ini, Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi mengakui bahwa turunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah ini ada penyebabnya. Salah satunya yakni kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang cukup panjang. Baca juga: PKS Nilai Turunnya Persepsi Pemberantasan Korupsi Berdampak Buruk bagi Pemerintah
"Tentu ada penyebabnya, seperti misalnya penerapan PPKM yang cukup panjang," ujar pria yang akrab disapa Awiek ini saat dihubungi, Jumat (13/8/2021).
Menurut Awiek, tentu hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Meskipun, diakuinya bahwa kondisinya dilematis terkait dengan perpanjangan PPKM ini.
Karena, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menjelaskan di satu sisi pembatasan mobilitas penting demi mencegah melonjaknya kasus COVID-19, di sisi lain ekonomi lesu karena mobilitas masyarakat yang serba dibatasi.
"Hal ini juga harus menjadi perhatian pemerintah," pintanya. Baca juga: Tak Hanya Kritik, AHY: Demokrat Akan Bantu Atasi Pandemi dan Krisis Ekonomi
"Namun memang kondisinya dilematis. Mau dilonggarkan imbasnya penyebaran Covid ndak terkendali. Terlalu diperketat, ekonomi lesu," sambung mantan wartawan Koran SINDO ini.
Menanggapi hal ini, Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi mengakui bahwa turunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah ini ada penyebabnya. Salah satunya yakni kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang cukup panjang. Baca juga: PKS Nilai Turunnya Persepsi Pemberantasan Korupsi Berdampak Buruk bagi Pemerintah
"Tentu ada penyebabnya, seperti misalnya penerapan PPKM yang cukup panjang," ujar pria yang akrab disapa Awiek ini saat dihubungi, Jumat (13/8/2021).
Menurut Awiek, tentu hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Meskipun, diakuinya bahwa kondisinya dilematis terkait dengan perpanjangan PPKM ini.
Karena, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menjelaskan di satu sisi pembatasan mobilitas penting demi mencegah melonjaknya kasus COVID-19, di sisi lain ekonomi lesu karena mobilitas masyarakat yang serba dibatasi.
"Hal ini juga harus menjadi perhatian pemerintah," pintanya. Baca juga: Tak Hanya Kritik, AHY: Demokrat Akan Bantu Atasi Pandemi dan Krisis Ekonomi
"Namun memang kondisinya dilematis. Mau dilonggarkan imbasnya penyebaran Covid ndak terkendali. Terlalu diperketat, ekonomi lesu," sambung mantan wartawan Koran SINDO ini.
(kri)
Lihat Juga :
