Bawaslu Sebut Partisipasi Publik Nyawa dalam Proses Pengawasan Pemilu

JAKARTA - Peran masyarakat dalam aspek pengawasan Pemilu dinilai amat penting. Sehingga, nilai demokrasi terjaga, Pemilu benar-benar menghasilkan sosok yang bisa dipertanggung jawabkan. Suksesnya Pemilu tidak cukup hanya diukur dari besarnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak suara.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menuturkan bahwa Bawaslu menganggap partisipasi publik sebagai nyawa dalam proses pengawasan. Dengan melibatkan banyak orang, potensi mencegah potensi pelanggaran akan semakin maksimal. Maka, Bawaslu tidak pernah berhenti bekerja sama dengan semua pihak, dari mulai mahasiswa, kementerian/lembaga pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat, sampai tokoh agama.

"Dalam konteks pengawasan, aktor-aktor yang sudah bekerja sama, kami harapkan menjadi mitra atau pengawas partisipatif dalam tahapan pemilu atau pilkada," kata Afifuddin dalam webinar bertajuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Kehidupan Demokrasi, Kamis (12/8/2021).

Dalam terminologi Pemilu, partisipasi dipahami secara sederhana, yakni orang datang ke tempat pemungutan suara (TPS), lalu menggunakan hak pilih. Namun, Bawaslu ingin partisipasi juga dimaknai mendorong kelompok masyarakat terus menyuarakan hal baik dan mencegah hal buruk. "Sehingga pelanggaran dalam pemilu bisa diantisipasi seminimal mungkin. Tanpa partisipasi banyak pihak, itu tidak mungkin. Sejatinya nyawa pengawasan terutama untuk pencegahan adalah banyaknya kerja sama dan partisipasi," kata Afifuddin.

Bawaslu membuat banyak program untuk mendorong partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu, seperti Pusat Pendidikan dan Pengawasan Partisipatif. Program itu terdiri dari empat klaster besar, yaitu pendidikan dan sosialisasi, menarik partisipasi, invoasi untuk mendorong orang tertarik berpartisipasi, serta kaderisasi atau merekrut kader relawan pengawas pemilu.

"Sejak tiga tahun lalu, Bawaslu menggelar Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, kemudian pemerintah menganggap sebagai inovasi dan menjadi prioritas nasional, menarik anak-anak muda bergabung dalam kader pengawas partisipatif. Dalam Sekolah Kader, yang penting internalisasi nilai, muatan pengawasan, pemilu dan demokrasi yang baik itu terpenuhi," kata Afifuddin.

Dalam konteks pandemi, dia menilai harus banyak inisiatif baru untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu. Biasanya mendorong partisipasi masyarakat identik dengan pertemuan warga, komunitas, atau kelompok yang diisi materi demokrasi, dalam kondisi pandemi, itu hampir tidak mungkin. "Sehingga banyak yang harus ada penyesuaian," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan PUM pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarmadani menilai proses dan waktu dibutuhkan untuk menciptakan Pemilu yang lebih baik. Pemerintah dalam posisi ini mengharapkan semua rakyat Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih ikut hadir di TPS untuk menentukan arah bangsa ke depan.

"Target kita dalam pembangunan politik antara lain angka-angka partisipasi. Tentu ini menjadi perhatian serius. Tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga pemerintah," kata Syarmadani dalam kesempatan yang sama.

Lebih lanjut Syarmadani mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilu sudah sangat baik, apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada Pemilu 2019, tingkat partisipasi sudah mencapai 81,93% atau 158.012.506 pemilih menggunakan haknya.