Bawaslu Sebut Partisipasi Publik Nyawa dalam Proses Pengawasan Pemilu
Kamis, 12 Agustus 2021 - 19:38 WIB
loading...
A
A
A
"Sejak tiga tahun lalu, Bawaslu menggelar Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, kemudian pemerintah menganggap sebagai inovasi dan menjadi prioritas nasional, menarik anak-anak muda bergabung dalam kader pengawas partisipatif. Dalam Sekolah Kader, yang penting internalisasi nilai, muatan pengawasan, pemilu dan demokrasi yang baik itu terpenuhi," kata Afifuddin.
Dalam konteks pandemi, dia menilai harus banyak inisiatif baru untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu. Biasanya mendorong partisipasi masyarakat identik dengan pertemuan warga, komunitas, atau kelompok yang diisi materi demokrasi, dalam kondisi pandemi, itu hampir tidak mungkin. "Sehingga banyak yang harus ada penyesuaian," imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan PUM pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarmadani menilai proses dan waktu dibutuhkan untuk menciptakan Pemilu yang lebih baik. Pemerintah dalam posisi ini mengharapkan semua rakyat Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih ikut hadir di TPS untuk menentukan arah bangsa ke depan.
"Target kita dalam pembangunan politik antara lain angka-angka partisipasi. Tentu ini menjadi perhatian serius. Tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga pemerintah," kata Syarmadani dalam kesempatan yang sama.
Lebih lanjut Syarmadani mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilu sudah sangat baik, apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada Pemilu 2019, tingkat partisipasi sudah mencapai 81,93% atau 158.012.506 pemilih menggunakan haknya.
Dalam konteks pandemi, dia menilai harus banyak inisiatif baru untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu. Biasanya mendorong partisipasi masyarakat identik dengan pertemuan warga, komunitas, atau kelompok yang diisi materi demokrasi, dalam kondisi pandemi, itu hampir tidak mungkin. "Sehingga banyak yang harus ada penyesuaian," imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan PUM pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarmadani menilai proses dan waktu dibutuhkan untuk menciptakan Pemilu yang lebih baik. Pemerintah dalam posisi ini mengharapkan semua rakyat Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih ikut hadir di TPS untuk menentukan arah bangsa ke depan.
"Target kita dalam pembangunan politik antara lain angka-angka partisipasi. Tentu ini menjadi perhatian serius. Tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga pemerintah," kata Syarmadani dalam kesempatan yang sama.
Lebih lanjut Syarmadani mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilu sudah sangat baik, apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada Pemilu 2019, tingkat partisipasi sudah mencapai 81,93% atau 158.012.506 pemilih menggunakan haknya.
Lihat Juga :
