Menjaga Kesinambungan Pembangunan Riset dan Inovasi Indonesia

loading...
Menjaga Kesinambungan Pembangunan Riset dan Inovasi Indonesia
Dyah Rachmawati Sugiyanto (Foto:Ist)
Dyah R. Sugiyanto
Pranata Humas Madya LIPI/ Sekbid Penelitian Ikatan Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

MELAHIRKAN inovasi tidaklah mudah. Seorang pakar strategi inovasi, Cynthia Barton Robe dalam buku “Innovation Killer” (2014) menyatakan bahwa inovasi adalah penerapan sebuah ide yang menghasilkan kemajuan yang berharga. Beberapa rekannya berpendapat bahwa kemajuan dalam inovasi harus ditujukan untuk kemajuan yang dramatis, revolusioner, peningkatan evolusioner, atau modifikasi sederhana. Sejujurnya, terkadang perubahan yang sederhana mampu melahirkan kondisi dramatis. Kondisi seperti itu sangatlah subjektif. Suatu ide bisa saja dilihat sebagai sesuatu yang baru, menakjubkan, dan inovatif bagi sebagian orang. Sebaliknya, sebagian lainnya merasa ide tersebut sudah usang, biasa saja, dan membosankan. Inovasi yang dianggap sebagai sesuatu yang baru juga belum tentu lebih baik dari sekadar berevolusi.

Inovasi dalam dunia penelitian turut membangun reputasi bangsa. Keberhasilan bangsa dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia bukan hanya harus dibuktikan dengan produk hasil riset. Kita sering lupa, merintis ekosistem riset sebagai pondasi penting tata kelola lembaga riset adalah strategi mendasar yang lebih utama untuk melambungkan riset dan inovasi Indonesia.

Perhelatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 2021 (Hakteknas) mengajak kita menengok sejarah panjang pembangunan riset dan inovasi di Indonesia. Dalam tayangan video sejarah pembangunan riset dikemukakan, pada 1948 Indonesia membentuk Organisasi Penyelidikan Ilmu Pengetahuan Alam (OPIPA). OPIPA menggantikan lembaga riset bentukan Pemerintah Hindia Belanda bernama Natuurwetenschappelijk Raad voor Nederlandsch Indie (1928). Delapan tahun setelah OPIPA terbentuk, lahirlah Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) yang dipimpin oleh Sarwono Prawirodihardjo seorang ilmuwan yang berperan besar dalam pembangunan kelembagaan ilmu pengetahuan di Indonesia.



Pada Sidang MPRS 1960 di Bandung, Presiden Soekarno menyampaikan bahwa MIPI segera di retool menjadi badan penelitian nasional. Presiden Soekarno saat itu juga mengatakan bahwa sebaiknya hanya ada satu lembaga IPTEK tertinggi di Indonesia, untuk menghindari tumpang tindih dan pemborosan anggaran. Visi Iptek Indonesia 1961 - 1969 disusun dalam Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Sistem Semesta Berencana. Pada 1962, pemerintah membentuk Departemen Urusan Research Nasional atau Durenas dengan Soedjono Poesponegoro sebagai menteri urusan riset. Hampir satu dasawarsa berikutnya, Soemitro Djojohadikusumo ditunjuk menjadi menteri negara riset, sebagai insitusi penerus dari Dewan Urusan Riset Nasional (Durenas).

Implementasi visi Iptek lainnya adalah dibentuknya Panitia Austronautika pada 1962 dan setahun berikutnya dibentuk Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Tak lama setelah LAPAN berdiri, pada 1964 Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) lahir. Tiga tahun berikutnya, Lemrenas dan MIPI dibubarkan oleh MPRS, dan dibentuklah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 23 Agustus 1967, dipimpin Sarwono Prawirohardjo. 11 tahun kemudian, pada 1978, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) didirikan. Kala itu BJ Habibie ditunjuk sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi merangkap Kepala BPPT.

Mengenai infrastruktur riset, tercatat dalam sejarah bahwa pendirian Kebun Raya Bogor pada 1817 sebagai awal sejarah IPTEK di Indonesia. Pada 1960, reaktor berjenis TRIGA Mark II dibangun di Bandung, sebagai reaktor pertama untuk kebutuhan riset bidang nuklir di Indonesia. Pada masa yang sama. National Research Center Cibinong dibangun untuk mewadahi berbagai fasilitas pendukung kegiatan riset di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya pada 1967, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau PUSPITEK dibangun sebagai kawasan terpadu untuk menempatkan fasilitas riset dan inovasi milik LIPI, BPPT, dan BATAN. Pembangunan fasilitas riset terus dilakukan pada 1983-1987 Reactor G.A. Siwabessy di kawasan nuklir PUSPITEK.

Dunia riset Indonesia terus menggeliat. Pada 1984, Dewan Riset Nasional (DRN) dibentuk. DRN adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Selanjutnya, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau AIPI disahkan pada 13 Oktober 1990 oleh Presiden RI. Tak lama setelahnya, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang telah berdiri sejak zaman Hindia Belanda dibuka kembali melanjutkan sejarah besar menjadi lembaga penelitian biologi molekuler yang menugaskan Prof Sangkot Marzuki sebagai direktur.

Keberlangsungan pembangunan ekosistem riset dan inovasi semakin nyata. Dukungan regulasi tampak pada terbitnya UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (Sisnas P3 IPTEK). Undang-undang tersebut sebagai usaha pemerintah Indonesia melakukan lompatan dan mengejar ketertinggalan dari bangsa lain dalam penguasaan IPTEK. 17 tahun beranjak dari momen itu, UU 11/2019 tentang Sisnas Iptek disahkan. Undang-undang tersebut menjadi dasar pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di mana Kemenristekdikti diubah menjadi Kemenristek/ BRIN setelah enam tahun sebelumnya, pada 2014 Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) sempat diubah menjadi Kemenristekdikti Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Terbaru, Kemenristek/BRIN diubah menjadi BRIN, dan Kemendikbud menjadi Kemendikbudristek.
halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top