Sekjen Tegaskan Pegawai KPK Tak Akan Dapat Honor Jika Jadi Narasumber
Senin, 09 Agustus 2021 - 18:59 WIB
loading...
Sekjen KPK, Cahya Hardianto Harefa menegaskan bahwa pegawainya tidak akan menerima honor saat menjadi narasumber acara yang diselenggarakan kementerian/lembaga ataupun pihak swasta. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Cahya Hardianto Harefa menegaskan bahwa pegawainya tidak akan menerima honor saat menjadi narasumber acara yang diselenggarakan kementerian/lembaga ataupun pihak swasta.
Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pimpinan KPK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK.
"Kami perlu sampaikan juga bahwa bilamana pegawai KPK menjadi narasumber dalam rangka menjalankan tugas-tugas KPK, maka pegawai tersebut tidak diperkenankan menerima honor," kata Cahya dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/8/2021).
Baca juga: KPK Klaim Biaya Perjalanan Dinas Bukan Gratifikasi apalagi Suap
Cahya menjelaskan, berdasarkan Perpim tersebut, kini sistem perjalanan dinas KPK bisa mengakomodir atau sharing pembiayaan untuk mendorong agar pelaksanaan program kegiatan tidak terkendala karena ketidaktersediaan anggaran pada salah satu pihak. Padahal program tersebut sangat penting untuk tetap bisa dilakukan secara optimal.
"Sharing pembiayaan juga merupakan salah satu implementasi Nilai Kode Etik KPK: Sinergi dengan para pemangku kepentingan lainnya, dalam melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi," ujar Cahya.
Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pimpinan KPK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK.
"Kami perlu sampaikan juga bahwa bilamana pegawai KPK menjadi narasumber dalam rangka menjalankan tugas-tugas KPK, maka pegawai tersebut tidak diperkenankan menerima honor," kata Cahya dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/8/2021).
Baca juga: KPK Klaim Biaya Perjalanan Dinas Bukan Gratifikasi apalagi Suap
Cahya menjelaskan, berdasarkan Perpim tersebut, kini sistem perjalanan dinas KPK bisa mengakomodir atau sharing pembiayaan untuk mendorong agar pelaksanaan program kegiatan tidak terkendala karena ketidaktersediaan anggaran pada salah satu pihak. Padahal program tersebut sangat penting untuk tetap bisa dilakukan secara optimal.
"Sharing pembiayaan juga merupakan salah satu implementasi Nilai Kode Etik KPK: Sinergi dengan para pemangku kepentingan lainnya, dalam melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi," ujar Cahya.
Lihat Juga :
