Respons Ombudsman Terkait Pimpinan KPK Keberatan Laporan Maladministrasi TWK

loading...
Respons Ombudsman Terkait Pimpinan KPK Keberatan Laporan Maladministrasi TWK
Ketua Ombudsman, M Najih. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengaku keberatan terkait Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia (ORI). KPK keberatan karena pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dianggap melanggar administrasi (maladministrasi).

Baca juga: Keberatan Rekomendasi Ombudsman, KPK Tak Akan Cabut SK Pembebastugasan 75 Pegawai

KPK berencana mengirimkan surat keberatan kepada Ombudsman dalam waktu dekat. Lantas, apa kata Ombudsman terkait keberatan KPK tersebut?

Baca juga: KPK Ungkap 13 Alasan Keberatan terhadap LHAP Ombudsman tentang TWK



Ketua Ombudsman, M Najih masih enggan merespons lebih jauh poin-poin keberatan yang disampaikan pimpinan KPK terkait LAHP pelaksanaan TWK. Saat ini, kata Najih, Ombudsman masih menunggu surat resmi keberatan dari KPK untuk kemudian dapat dipelajari.

"ORI masih menunggu surat resminya dulu nggih," singkat M Najih saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Jumat (6/8/2021).

Sekadar informasi, Ombudsman menemukan adanya tiga potensi maladministrasi terkait proses pelaksanaan TWK pegawai KPK untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tiga potensi maladministasi itu terjadi dalam proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan asesmen TWK, hingga penetapan hasil asesmen TWK.

Atas dasar itu, Ombudsman memberikan catatan penting kepada pimpinan KPK sebagai langkah korektif terkait proses pelaksanaan TWK yang dinilai berpotensi maladministrasi.
halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top