Dialog dengan Rektor PTN/PTS se-Indonesia, Mahfud MD: Pemerintah Tidak Alergi Terhadap Kritik
loading...
Menko Polhukam Mahfud MD berdialog dengan para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta dalam rangka menjaga kondusivitas selama masa pandemi Covid-19. Foto: MNC Portal/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berdialog dengan para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta dalam rangka menjaga kondusivitas politik, hukum, dam keamanan selama masa pandemi Covid-19 , Kamis (5/8/2021).
Dalam dialog virtual yang juga dihadiri Mendikbudristek Nadiem Makarim ini, para pimpinan perguruan tinggi dari 820 kampus negeri maupun swasta itu, berkesempatan melakukan tanya jawab berbagai hal dengan pemerintah. Salah satu masalah yang mengemuka adalah ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat di era pandemi.
Baca juga: Mahfud MD Harap Negara ASEAN Bisa Sinergi Atasi Pandemi hingga Terorisme
“Perlu ada kepastian, kaitan dengan kemerdekaan berbicara dan kebebasan mimbar, apakah nanti karena sedikit vokal, karena kondisi pandemi orang-orang sedang sensitif, nanti persoalannya berhadapan dengan aparat. Sehingga orang takut untuk menyampaikan kritik dan pendapat," tanya Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Ahmad Amarullah.
Kepada para rektor, Mahfud menegaskan masukan dan kritik adalah salah satu dasar dalam mengambil kebijakan untuk memperjuangkan kepentingan publik. Karena itu, pemerintah tidak alergi terhadap kritik. “Kita tidak menolak kritik sama sekali, jika tidak ada kritik, maka kita sulit mengambil kebijakan mengatasnamakan kepentingan publik," ujar Mahfud.
Mahfud juga mengaku sangat senang kalau ke kampus dan berdialog dengan mahasiswa yang kritis. Ia mangajak pimpinan perguruan tinggi memfasilitasi mereka yang kritis sekaligus difasilitasi untuk berfikir rasional dan bertanggung jawab.
"Kita tidak pernah menganggap mahasiswa yang kritis itu musuh pemerintah, kita juga waktunya terbatas untuk ngurus negara, yang akan meneruskan kita anak-anak yang kritis ini. Sama sekali kita tidak boleh membungkam sikap kritis mahasiswa, dosen dan lain sebagainya, tapi diarahkan untuk bertanggung jawab. Kalau ada orang kritis itu saya senang, karena mewakili hati nurani saya juga," papar Mahfud yang direspons positif dan antusias dari para pimpinan perguruan tinggi.
Rektor Universitas Andalas, Yuliandri, mengatakan bahwa tantangan utama perguruan tinggi di masa pandemi adalah peran perguruan tinggi dalam mendukung kondusifitas, terutama aspek politik, hukum, dan keamanan.
Baca juga: Kasus Aktif Covid-19 Mingguan Turun untuk Pertama Kalinya
"Memang tanpa kita sadari hambatan utama adalah soal komunikasi yang belum terbangun dengan baik, misalnya antara perguruan tinggi dengan mahasiswa," ujar Yuliandri sembari mengusulkan agar langkah kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik ke masyarakat.
Terkait peran kampus dalam membantu penanganan covid, Rektor Universitas Diponegoro, Yos Johan Utama, mengatakan banyak hal yang sudah dilakukan oleh kampus-kampus. Karena itu, forum dialog yang diselenggaran Kemenko Polhukam ini sangat bermanfaat untuk saling berbagi informasia antar pimpinan kampus, sekaligus menyampaikan masukan untuk pemerintah.
"Kita sangat jarang bertemu seperti ini, padahal sangat dibutuhkan. Karena itu, terima kasih kepada Menko Polhukam, mungkin beliau karena orang perguruan tinggi jadi paham betul. Kita dipertemukan disini, bersama-sama kita akan bisa menyelesaikan persoalan, termasuk covid ini” ujarnya.
Peran perguruan tinggi dalam penanganan pandemi covid juga ditegaskan Rektor Universitas Hasanudin Makassar (Unhas) Dwia Aries Tina Pulubuhu. Menurutnya, kampus-kampus melalui satgasnya beraksi secara nyata dalam menanganan covid.
"Satgas covid Universitas Hasanudin dan universitas lain beraksi secara nyata ikut membantu, bukan hanya civitas akademika dan alumni, tapi juga pada masyarakat luas, seperti membantu rumah sakit bahkan menggalang dana," tambahnya.
Menko Mahfud dan Menristekdikbud Nadiem Makarim mengapresiasi berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh para pimpinan perguruan tinggi, baik adalah mensukseskan program Merdeka Belajar, maupun upaya-upaya yang terkait dengan kepatuhan protokol kesehatan.
Dalam dialog virtual yang juga dihadiri Mendikbudristek Nadiem Makarim ini, para pimpinan perguruan tinggi dari 820 kampus negeri maupun swasta itu, berkesempatan melakukan tanya jawab berbagai hal dengan pemerintah. Salah satu masalah yang mengemuka adalah ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat di era pandemi.
Baca juga: Mahfud MD Harap Negara ASEAN Bisa Sinergi Atasi Pandemi hingga Terorisme
“Perlu ada kepastian, kaitan dengan kemerdekaan berbicara dan kebebasan mimbar, apakah nanti karena sedikit vokal, karena kondisi pandemi orang-orang sedang sensitif, nanti persoalannya berhadapan dengan aparat. Sehingga orang takut untuk menyampaikan kritik dan pendapat," tanya Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Ahmad Amarullah.
Kepada para rektor, Mahfud menegaskan masukan dan kritik adalah salah satu dasar dalam mengambil kebijakan untuk memperjuangkan kepentingan publik. Karena itu, pemerintah tidak alergi terhadap kritik. “Kita tidak menolak kritik sama sekali, jika tidak ada kritik, maka kita sulit mengambil kebijakan mengatasnamakan kepentingan publik," ujar Mahfud.
Mahfud juga mengaku sangat senang kalau ke kampus dan berdialog dengan mahasiswa yang kritis. Ia mangajak pimpinan perguruan tinggi memfasilitasi mereka yang kritis sekaligus difasilitasi untuk berfikir rasional dan bertanggung jawab.
"Kita tidak pernah menganggap mahasiswa yang kritis itu musuh pemerintah, kita juga waktunya terbatas untuk ngurus negara, yang akan meneruskan kita anak-anak yang kritis ini. Sama sekali kita tidak boleh membungkam sikap kritis mahasiswa, dosen dan lain sebagainya, tapi diarahkan untuk bertanggung jawab. Kalau ada orang kritis itu saya senang, karena mewakili hati nurani saya juga," papar Mahfud yang direspons positif dan antusias dari para pimpinan perguruan tinggi.
Rektor Universitas Andalas, Yuliandri, mengatakan bahwa tantangan utama perguruan tinggi di masa pandemi adalah peran perguruan tinggi dalam mendukung kondusifitas, terutama aspek politik, hukum, dan keamanan.
Baca juga: Kasus Aktif Covid-19 Mingguan Turun untuk Pertama Kalinya
"Memang tanpa kita sadari hambatan utama adalah soal komunikasi yang belum terbangun dengan baik, misalnya antara perguruan tinggi dengan mahasiswa," ujar Yuliandri sembari mengusulkan agar langkah kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik ke masyarakat.
Terkait peran kampus dalam membantu penanganan covid, Rektor Universitas Diponegoro, Yos Johan Utama, mengatakan banyak hal yang sudah dilakukan oleh kampus-kampus. Karena itu, forum dialog yang diselenggaran Kemenko Polhukam ini sangat bermanfaat untuk saling berbagi informasia antar pimpinan kampus, sekaligus menyampaikan masukan untuk pemerintah.
"Kita sangat jarang bertemu seperti ini, padahal sangat dibutuhkan. Karena itu, terima kasih kepada Menko Polhukam, mungkin beliau karena orang perguruan tinggi jadi paham betul. Kita dipertemukan disini, bersama-sama kita akan bisa menyelesaikan persoalan, termasuk covid ini” ujarnya.
Peran perguruan tinggi dalam penanganan pandemi covid juga ditegaskan Rektor Universitas Hasanudin Makassar (Unhas) Dwia Aries Tina Pulubuhu. Menurutnya, kampus-kampus melalui satgasnya beraksi secara nyata dalam menanganan covid.
"Satgas covid Universitas Hasanudin dan universitas lain beraksi secara nyata ikut membantu, bukan hanya civitas akademika dan alumni, tapi juga pada masyarakat luas, seperti membantu rumah sakit bahkan menggalang dana," tambahnya.
Menko Mahfud dan Menristekdikbud Nadiem Makarim mengapresiasi berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh para pimpinan perguruan tinggi, baik adalah mensukseskan program Merdeka Belajar, maupun upaya-upaya yang terkait dengan kepatuhan protokol kesehatan.
(thm)
Lihat Juga :
