Percepat Herd Immunity, Pemerintah Didorong Vaksin Kalangan Pesantren
Kamis, 05 Agustus 2021 - 06:48 WIB
loading...
Keterbatasan suplai vaksin telah diakui Menkes RI Budi Gunadi Sadikin, dimana sebelumnya Menkes juga mengakui ada ketimpangan dalam distribusi vaksin. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Keterbatasan suplai vaksin telah diakui Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin, dimana sebelumnya Menkes juga mengakui ada ketimpangan dalam distribusi vaksin .
Baca juga: Gus Baha Bercerita Tentang Kematian dan Corona
Saat ini, Indonesia baru memiliki dosis vaksin Covid-19 untuk sekitar 22 persen populasi dan saat ini diprioritaskan pada kabupaten/kota dengan kasus yang tinggi.
Baca juga: Penggunaan Obat Tradisional untuk Corona, Jubir Wiku: Asal Ada Izin BPOM
Oleh karena itu, Satgas Covid-19 PBNU mendorong pemerintah segera mencari dan mendapatkan vaksin. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat herd immunity atau kekebalan kelompok di pesantren-pesantren.
Baca juga: Ahli Yakin Kasus Corona Turun jika PPKM Berjalan Maksimal
"Insyaallah kami akan lakukan kerja sama dengan Kemenkes, Polri, dan TNI untuk mencoba mencari vaksin dari mana saja yang bisa kita ambil," Ketua Satgas Covid-19 PBNU dr Makky Zamzami dikutip pada laman resmi NU, Kamis (5/8/2021).
Ia menambahkan, Satgas Covid-19 PBNU telah lebih dulu melakukan agenda vaksinasi untuk pesantren-pesantren sebelum program 'Kita Jaga Kiai' itu diluncurkan.
Semula, pemerintah belum fokus untuk mengagendakan vaksinasi di pesantren lalu Satgas Covid-19 PBNU berinisiatif membuka pendaftaran bagi pesantren yang bersedia menjadi tempat vaksinasi.
"Kita bersama ormas keagamaan lain yang menginisiasi itu. Sambil berproses, kami kerja sama dengan para donatur karena kan vaksinasi itu susah, harus ada anggarannya, akhirnya kita bekerja sama dengan Baznas dalam program kita jaga kiai ini," jelasnya.
Menurutnya, vaksinasi di pesantren tidak dapat berjalan sendiri dan harus dilakukan secara bersama-sama dari semua pihak. Hal ini yang membuat Satgas Covid-19 PBNU terus melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Pondok Pesantren (Ditjen PD Pontren) Kementerian Agama RI.
"Jadi bukan siapa yang mendominasi atau siapa yang muncul, tidak, semua harus berbarengan. Harus ada donaturnya, vaksinatornya, kebijakan dan instruksinya. Paling utama adalah vaksin harus ada baru bisa berjalan (vaksinasi pesantren)," urainya.
Baca juga: Gus Baha Bercerita Tentang Kematian dan Corona
Saat ini, Indonesia baru memiliki dosis vaksin Covid-19 untuk sekitar 22 persen populasi dan saat ini diprioritaskan pada kabupaten/kota dengan kasus yang tinggi.
Baca juga: Penggunaan Obat Tradisional untuk Corona, Jubir Wiku: Asal Ada Izin BPOM
Oleh karena itu, Satgas Covid-19 PBNU mendorong pemerintah segera mencari dan mendapatkan vaksin. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat herd immunity atau kekebalan kelompok di pesantren-pesantren.
Baca juga: Ahli Yakin Kasus Corona Turun jika PPKM Berjalan Maksimal
"Insyaallah kami akan lakukan kerja sama dengan Kemenkes, Polri, dan TNI untuk mencoba mencari vaksin dari mana saja yang bisa kita ambil," Ketua Satgas Covid-19 PBNU dr Makky Zamzami dikutip pada laman resmi NU, Kamis (5/8/2021).
Ia menambahkan, Satgas Covid-19 PBNU telah lebih dulu melakukan agenda vaksinasi untuk pesantren-pesantren sebelum program 'Kita Jaga Kiai' itu diluncurkan.
Semula, pemerintah belum fokus untuk mengagendakan vaksinasi di pesantren lalu Satgas Covid-19 PBNU berinisiatif membuka pendaftaran bagi pesantren yang bersedia menjadi tempat vaksinasi.
"Kita bersama ormas keagamaan lain yang menginisiasi itu. Sambil berproses, kami kerja sama dengan para donatur karena kan vaksinasi itu susah, harus ada anggarannya, akhirnya kita bekerja sama dengan Baznas dalam program kita jaga kiai ini," jelasnya.
Menurutnya, vaksinasi di pesantren tidak dapat berjalan sendiri dan harus dilakukan secara bersama-sama dari semua pihak. Hal ini yang membuat Satgas Covid-19 PBNU terus melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Pondok Pesantren (Ditjen PD Pontren) Kementerian Agama RI.
"Jadi bukan siapa yang mendominasi atau siapa yang muncul, tidak, semua harus berbarengan. Harus ada donaturnya, vaksinatornya, kebijakan dan instruksinya. Paling utama adalah vaksin harus ada baru bisa berjalan (vaksinasi pesantren)," urainya.
(maf)
Lihat Juga :
