DPR Desak Pemerintah Hitung Neraca Vaksin Covid-19 Secara Cermat

Minggu, 01 Agustus 2021 - 09:00 WIB
loading...
A A A
Mulyanto menegaskan, pemerintah tidak usah ngotot dengan mendatangkan vaksin dalam bentuk bahan baku. “Merek vaksin lain dalam bentuk jadi atau yang dapat diolah oleh BUMN lain perlu diperbanyak. Tentu saja dengan mempertimbangkan tingkat keamanan, kemanjuran, kehalalan dan keekonomian,” jelasnya.

Menurut dia, hitung-hitungan neraca vaksin ini penting, agar kecepatan dan pemerataan sebaran vaksinasi semakin proporsional sesuai dengan kebutuhan dan dapat terus ditingkatkan.

Diketahui, dari sejumlah 173 juta vaksin impor yang tersedia, sebesar 85% didominasi oleh Vaksin Sinovac. Baru setelah itu Vaksin Astra Zeneca sebesar 8,6%, Sinopharm sebanyak 3,5%, vaksin Moderna hanya 2,5%, Vaksin Pfizer masih 0%. Sampai 26 Juli 2021, jumlah orang yang telah divaksin dosis pertama sebanyak 45,5 juta orang atau 21,9% dari target. Sementara mereka yang telah menerima dosis lengkap sebanyak 18,6 juta orang atau sebesar 8,9% dari target.

Berdasarkan prosentase populasi sebagaimana dirilis Our World ini Data per 30 Juli 2021, Indonesia baru memvaksinasi penduduknya sebesar 16,7% dari populasi. Kecepatan vaksinasi kita rata-rata masih di bawah 1 juta dosis per hari. Sementara program vaksinasi di Malaysia dan Thailand masing-masing sudah mencapai 39,7% dan 17,6% populasi. Indonesia hanya sedikit lebih baik dibanding Vietnam.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Sekjen PKS: Pemilih...
Sekjen PKS: Pemilih Muda Jadi Kunci, Kader Harus Siap Menangkan Pemilu 2029
PKS Ajak Gema Keadilan...
PKS Ajak Gema Keadilan Jadi Inkubator Pemimpin Muda
Presiden PKS soal Perpres...
Presiden PKS soal Perpres 111/2025: Langkah Tepat Pemerintah Jadikan Kampanye LGBTQ Ancaman Nonmiliter
PKS Targetkan 2 Kali...
PKS Targetkan 2 Kali Lipat Legislator Muda di Senayan pada 2029
PKS Minta Fenomena Calon...
PKS Minta Fenomena Calon Mahasiswa Tidak Daftar Ulang di PTN Jadi Evaluasi SPMB 2026
PKS Sebut Sinergi Pemerintah,...
PKS Sebut Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, hingga Masyarakat Kunci Jaga Stabilitas
Peduli Keselamatan Pemudik,...
Peduli Keselamatan Pemudik, PKS Dirikan Posko Pelayanan Mudik Gratis
Pimpin PKS Jabar, Abah...
Pimpin PKS Jabar, Abah Iwan: Pelayanan, Advokasi, dan Keberpihakan Adalah Napas Perjuangan Kita
Legawa Hasil Pilkada...
Legawa Hasil Pilkada Jakarta, PKS: Semoga Pemimpin Baru Melayani Rakyat
Rekomendasi
Kapal Basarnas Terbakar...
Kapal Basarnas Terbakar di Muara Baru, 14 Unit dan 70 Personel Damkar Dikerahkan
Kepala BGN Baru Sebut...
Kepala BGN Baru Sebut MBG Tender Politik Prabowo: Tak Bisa Dibubarkan
Potensi Tokenisasi Aset...
Potensi Tokenisasi Aset Capai USD2 Triliun di 2030, Keamanan Investor Jadi Kunci
Berita Terkini
Penjelasan Menteri PU...
Penjelasan Menteri PU Dody Hanggodo tentang Isu Tak Mau Salaman dengan Bawahan dan Pakai Private Jet
Kuntadi Jadi Jampidsus,...
Kuntadi Jadi Jampidsus, Yusril: Tugas Pokoknya Selesaikan Kasus Febrie Adriansyah
Celoteh Hotman Paris,...
Celoteh Hotman Paris, Pakar: Penghinaan Wartawan Bisa Diproses Hukum
Jaksa Agung Mutasi 8...
Jaksa Agung Mutasi 8 Kepala Kejaksaan Tinggi, Ada Kajati Aceh hingga Sulsel
Ditjen Imigrasi Siapkan...
Ditjen Imigrasi Siapkan Satu Jenis Paspor Nasional, Nomor Tak Berubah Seumur Hidup
Koalisi Sipil Tolak...
Koalisi Sipil Tolak Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak, Dinilai Ancam Supremasi Sipil
Infografis
Pemerintah dan DPR Setujui...
Pemerintah dan DPR Setujui Bahas Revisi Undang-undang Desa
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved