Jokowi Minta PSBB Dievalusi Total, DPR: Harus Ada Mekanisme Reward dan Punishment
Selasa, 21 April 2020 - 08:50 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR, Muchamad Nabil Haroen mengatakan pemerintah harus jelas dan tegas dalam keputusan PSBB. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah berjalan untuk mencegah dan menangani virus Corona atau COVID-19 dievaluasi secara total. Sehingga kekurangan dalam kebijakan itu bisa diperbaiki.
Anggota Komisi IX DPR, Muchamad Nabil Haroen mengatakan pemerintah harus jelas dan tegas dalam keputusan PSBB. Ia meminta harus ada mekanisme reward dan punishment.
"Misal ada denda jika melanggar ketentuan PSBB. Serta, ada reward jika mematuhinya. Denda dan rewardnya, harus disesuaikan dengan kondisi warga kita," ujar Nabil saat dihubungi SINDOnews, Selasa (21/4/2020).
Selain itu, Politikus PDIP itu meminta agar pemerintah harus memberikan komunikasi yang jelas dan terukur. Ia menilai, komunikasi pemerintah dalam menangani krisis masih jauh dari baik.
Dia menyarankan, pemerintah bisa mengevaluasi, seberapa banyak warga desa yang paham tentang bahaya dan penanganan COVID-19. Ini instrumen sederhana untuk bahan evaluasi.
Anggota Komisi IX DPR, Muchamad Nabil Haroen mengatakan pemerintah harus jelas dan tegas dalam keputusan PSBB. Ia meminta harus ada mekanisme reward dan punishment.
"Misal ada denda jika melanggar ketentuan PSBB. Serta, ada reward jika mematuhinya. Denda dan rewardnya, harus disesuaikan dengan kondisi warga kita," ujar Nabil saat dihubungi SINDOnews, Selasa (21/4/2020).
Selain itu, Politikus PDIP itu meminta agar pemerintah harus memberikan komunikasi yang jelas dan terukur. Ia menilai, komunikasi pemerintah dalam menangani krisis masih jauh dari baik.
Dia menyarankan, pemerintah bisa mengevaluasi, seberapa banyak warga desa yang paham tentang bahaya dan penanganan COVID-19. Ini instrumen sederhana untuk bahan evaluasi.
Lihat Juga :
