Tidak Urgen, Puan Didesak Batalkan Fasilitas Hotel untuk Isoman Anggota DPR
Rabu, 28 Juli 2021 - 17:52 WIB
loading...
A
A
A
Dengan kondisi 3.239.936 rakyat Indonesia yang terpapar Covid-19 berdasarkan data 27 Juli kemarin, kata Addi, DPR harus mengedepankan kepentingan rakyat, bukan mengutamakan individu anggota DPR. Meskipun hal ini dibolehkan sebagaimana Surat Edaran Dirjen Pembendaharaan Negara S-369/PB/2020 dan S-308/PB/2020, tetapi DPR seharusnya lebih mengutamakan kepentingan penanganan Covid-19 bagi rakyat yang terdampak langsung.
“Gaji, tunjangan, bahkan juga rumah dinas yang diberikan negara kepada anggota DPR dirasa telah memenuhi kebutuhan anggota DPR sehari-hari bahkan juga telah memenuhi kebutuhan anggota DPR yang terkonfirmasi Covid-19, Hal tersebut, tentu sangat timpang apabila dibandingkan dengan pendapatan rakyat selama covid-19 ini yang sangat kurang dan tidak menentu. Sehingga, tidak ada urgensi kebijakan pemberian fasilitas isoman mewah kepada anggota DPR,” tegasnya.
Oleh karena itu, Addi menegaskan, PSHK UII meminta kepada Ketua DPR Puan Maharani bersama-sama anggota DPR agar membatalkan kebijakan isoman mewah bagi anggota DPR yang terkonfirmasi Covid-19. Meminta Ketua DPR dan anggota DPR melakukan refocusing anggaran dengan maksud mengutamakan kebijakan untuk kepentingan penanganan Covid-19 bagi rakyat. “Kepada Pemerintah, agar mencabut kebijakan yang membuka celah pemberian fasilitas isoman hotel berbintang kepada pejabat negara salah satunya DPR,” tandas Addi.
“Gaji, tunjangan, bahkan juga rumah dinas yang diberikan negara kepada anggota DPR dirasa telah memenuhi kebutuhan anggota DPR sehari-hari bahkan juga telah memenuhi kebutuhan anggota DPR yang terkonfirmasi Covid-19, Hal tersebut, tentu sangat timpang apabila dibandingkan dengan pendapatan rakyat selama covid-19 ini yang sangat kurang dan tidak menentu. Sehingga, tidak ada urgensi kebijakan pemberian fasilitas isoman mewah kepada anggota DPR,” tegasnya.
Oleh karena itu, Addi menegaskan, PSHK UII meminta kepada Ketua DPR Puan Maharani bersama-sama anggota DPR agar membatalkan kebijakan isoman mewah bagi anggota DPR yang terkonfirmasi Covid-19. Meminta Ketua DPR dan anggota DPR melakukan refocusing anggaran dengan maksud mengutamakan kebijakan untuk kepentingan penanganan Covid-19 bagi rakyat. “Kepada Pemerintah, agar mencabut kebijakan yang membuka celah pemberian fasilitas isoman hotel berbintang kepada pejabat negara salah satunya DPR,” tandas Addi.
(cip)
Lihat Juga :
