Kritik Penanganan Pandemi, Cak Imin: Vaksinasi Gagal Kalau Pemerintah One Man Show

Jum'at, 23 Juli 2021 - 20:33 WIB
loading...
Kritik Penanganan Pandemi,...
Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengkritisi manajemen krisis pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) , Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengkritisi manajemen krisis pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah. Meskipun sudah bekerja dengan totalitas, bahkan sampai anggarannya habis tetapi masih ada titik lemahnya.

“Di sisi yang lain ada titik lemah, karena keseriusan, kesungguhan dan all out itu pemerintah menjadi satu-satunya pelaku penanganan keadaan, sehingga partisipasi masyarakat menjadi serba berkurang. Semuanya diambil alih pemerintah, langkah-langkah pemerintah. Partisipasi, keterlibatan masyarakat sejak awal menjadi persoalan,” ujar Cak Imin dalam peringatan Harlah PKB ke-23 secara daring, Jumat (23/7/2021). Baca juga: Minta PKB dan NU Makin Solid Hadapi 2024, Said Aqil: Bukan Saatnya Lagi Tegang-tegangan

Oleh karena itu, kata Cak Imin, pada hari jadi PKB yang ke-23 ini, dia mengajak seluruh masyarakat untuk proaktif mengambil peran ketika pemerintah tidak berdaya, atau bahkan mengalami masa-masa kesulitan. Jadi, selain pemerintah harus merevisi strategi yang mana, pihaknya sejak awal sudah mengingatkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak awal tidak memiliki desain partisipasi publik dan menggerakkan masyarakat.

Padahal, dia menambahkan, Bung Karno ketika dalam keadaan mendesak saat invasi penjajah yang kedua, di mana Inggris menyerang kembali di bawah kepemimpinan Malabi, Bung Karno sebagai kepala negara dan pemerintah melibatkan KH Hasyim Asyari dan ulama lainnya dalam mengatasi invasi dengan membentuk perlawanan rakyat terhadap invasi
kedua.

“Seperti halnya itu, pemerintah saya harapkan dan kita semua harapkan, dari dua sisi, dari atas pemerintah bergerak, di bawah masyarakat mengambil alih, berinisiatif, dan berpartisipasi,” imbuhnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Beda dengan PKB, Golkar...
Beda dengan PKB, Golkar Pilih Hormati Sikap PDIP sebagai Partai Penyeimbang
PKB Jabar Fest, Gus...
PKB Jabar Fest, Gus Muhaimin: Kita Tak Butuh Pemimpin Pencitraan
Terima Kunjungan Sekjen...
Terima Kunjungan Sekjen ICAPP, PKB Perkuat Jembatan Diplomasi Politik dengan Korsel
Era Ketua DPC PKB Asal...
Era Ketua DPC PKB Asal Dipilih Sudah Berakhir, Gus Halim: Semua Harus Lulus UKK
Terima Delegasi MCA,...
Terima Delegasi MCA, Cak Imin Dorong Sinergi Indonesia–Malaysia
Ingatkan Bahaya Vape,...
Ingatkan Bahaya Vape, Cak Imin Wanti-Wanti Pesantren Tak Boleh Kecolongan
Perempuan Bangsa Ajak...
Perempuan Bangsa Ajak 2.000 Peserta Tanam Pohon di Singhasari Malang
Izin Vaksin Campak untuk...
Izin Vaksin Campak untuk Dewasa Keluar, Kemenkes Prioritaskan Vaksinasi Nakes
Buka Muscab PKB Pamekasan,...
Buka Muscab PKB Pamekasan, Waketum: Perkuat Akar Rumput dan Kuasai Teknologi
Rekomendasi
5 Perintah Al-Quran...
5 Perintah Al-Qur'an terhadap Anak Yatim, Muslim Wajib Tahu dan Mengamalkannya
4 Pemicu PM Inggris...
4 Pemicu PM Inggris Keir Starmer Mundur, dari Pemberontakan Internal hingga Terlalu Banyak Janji
Prancis Favorit, Mbappe...
Prancis Favorit, Mbappe Bidik Rekor Baru saat Hadapi Irak
Berita Terkini
Abdul Rahman Golkar...
Abdul Rahman Golkar ke Deddy Sitorus: Krisis Batu Bara Bukan Persoalan Baru
Sidang Kasus Tudingan...
Sidang Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Digelar di PN Jakarta Timur
BKKBN Tekankan Peran...
BKKBN Tekankan Peran Ayah Kunci Pembentukan Karakter Anak
Ade Darmawan Yakin Jokowi...
Ade Darmawan Yakin Jokowi Kecewa Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Kejari Jaksel
Tak Ditahan, Roy Suryo...
Tak Ditahan, Roy Suryo dan Dokter Tifa Dikenakan Wajib Lapor
BPOM: 99,76 Persen AMDK...
BPOM: 99,76 Persen AMDK Merupakan Produk Dalam Negeri
Infografis
Pemerintah Harus Mempercepat...
Pemerintah Harus Mempercepat dan Perluas Target Vaksinasi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved