PPP Minta TAP MPRS XXV Dimasukkan dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila
Kamis, 28 Mei 2020 - 08:30 WIB
loading...
A
A
A
Serentak, para Anggota Dewan yang hadir secara fisik maupun secara virtual menyatakan persetujuan atas RUU tersebut. Saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar itulah RUU ini disusun.
Haluan Idelogi Pancasila adalah pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan, dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warganegara dan penduduk Indonesia.
RUU HIP diperlukan sebagai kerangka landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat. Demi mencapai tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur. (Baca juga: PKS Tolak Tak Dimasukkannya TAP MPRS Pelarangan Komunisme di RUU HIP)
Adapun perwakilan tiap-tiap fraksi yang menyampaikan pandangan tertulisnya kepada Pimpinan DPR, yakni Sturman Panjaitan (Fraksi PDI-Perjuangan), Ferdiansyah (Fraksi Golkar), Hendrik Lewerissa (Fraksi Gerindra), Fauzi H Amro (Fraksi NasDem), Neng Eem Marhamah Zulfa (Fraksi PKB), Herman Khaeron (Fraksi Demokrat), Bukhori (Fraksi PKS), Guspardi Gaus (Fraksi PAN), dan Syamsurizal (Fraksi PPP).
Haluan Idelogi Pancasila adalah pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan, dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warganegara dan penduduk Indonesia.
RUU HIP diperlukan sebagai kerangka landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat. Demi mencapai tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur. (Baca juga: PKS Tolak Tak Dimasukkannya TAP MPRS Pelarangan Komunisme di RUU HIP)
Adapun perwakilan tiap-tiap fraksi yang menyampaikan pandangan tertulisnya kepada Pimpinan DPR, yakni Sturman Panjaitan (Fraksi PDI-Perjuangan), Ferdiansyah (Fraksi Golkar), Hendrik Lewerissa (Fraksi Gerindra), Fauzi H Amro (Fraksi NasDem), Neng Eem Marhamah Zulfa (Fraksi PKB), Herman Khaeron (Fraksi Demokrat), Bukhori (Fraksi PKS), Guspardi Gaus (Fraksi PAN), dan Syamsurizal (Fraksi PPP).
(kri)
Lihat Juga :
