Menteri LHK Ajak Negara G20 Pulihkan Lingkungan Secara Konkret

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan, jika pandemi virus Corona (Covid-19) telah merintangi upaya-upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goal (SDGs) dari masing-masing negara di dunia.



"Sebagai negara anggota G20, kita memiliki tanggung jawab menjadi katalis global untuk mengatasi tantangan lingkungan dan pemulihan berkelanjutan melalui contoh-contoh konkret," ujar Siti Nurbaya dalam paparannya pada G20 Enviroment Ministers' Meeting yang dilangsungkan secara virtual dari Naples Italia, Kamis malam, (22/7/2021).

Ia pun menekankan kepada para Menteri Lingkungan negara-negara anggota G20 bahwa Indonesia tidak hanya mengajak, namun juga telah mengimplementasikan ambisi yang sangat kuat dalam upaya mencapai SDG melalui aksi-aksi kongkrit yang sudah memperlihatkan hasil dalam perlindungan sumber daya alam nasional.

"Data menunjukkan laju deforestasi Indonesia pernah mencapai 3,5 juta hektar per tahun antara tahun 1996 dan 2000, lalu turun menjadi 0,44 juta pada 2019 dan semakin berkurang menjadi 0,115 juta hektar pada tahun 2020," ungkapnya sambil menambahkan telah mencapai rekor terendah laju deforestasi.

Aksi-aksi konkret lain disebutkan Menteri Siti diantaranya program memperbaiki lahan terdegradasi dengan mempercepat upaya rehabilitasi. Target pada tahun 2030 dapat tercapai net zero land degradation.

"Untuk memulihkan lingkungan dan ekosistem, Indonesia telah merehabilitasi lahan kritis secara signifikan, antara lain selama 5 tahun terakhir, seluas 1,42 juta hektar telah dipulihkan dan tambahan target 600 ribu hektare mangrove hingga tahun 2024," jelasnya.

Indonesia juga disebut Siti tengah mengatur ekosistem karbon biru melalui peningkatan pengelolaan Indonesian Seas Large Marine Ecosystem (ISLME). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan untuk memanfaatkan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan.

Dari aspek sirkular ekonomi Indonesia telah mendorong pengembangan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, serta mendorong perusahaan manufaktur untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah.

Dalam upaya mewujudkan kota berkelanjutan, Indonesia sudah efektif melaksanakan Roadmap Nasional Ekonomi Sirkular 2020-2024, dan meluncurkan Kebijakan dan Strategi Nasional untuk Pengelolaan Sampah di seluruh Indonesia periode 2017-2025.

"Semoga 100% sampah kita bisa dikelola dengan baik pada tahun 2025, yaitu 30% dikurangi dan 70% dikelola secara sistematis," tambahnya.

Selanjutnya selama 3 (tiga) tahun belakangan, Indonesia telah memperkenalkan instrumen keuangan inovatif untuk alam, ekonomi, dan masyarakat, seperti Sukuk Hijau, SDG Bond dan Sukuk SDG. Demikian juga keuangan campuran SDG Indonesia One, untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi SDG dan pemulihan bencana di Indonesia.

"Ini adalah beberapa contoh tindakan yang telah Indonesia lakukan. Sekarang saatnya bagi semua untuk walk the talk. Lebih banyak yang bisa dilakukan oleh dunia berkembang jika dunia internasional juga memenuhi komitmennya, termasuk dalam hal membuka sumber keuangan dan transfer teknologi," tegas Siti.

Di akhir paparannya Menteri Siti mengajak semua negara anggota G20 untuk melakukan aksi kolektif dan global kemitraan bersama-sama jika ingin mengatasi tantangan lingkungan global, karena aksi-aksi nasional saja tidak cukup.

"Kami mendorong G20 untuk memperkuat kerja sama kolektif dan memimpin dunia menuju pemulihan lingkungan yang berkelanjutan," pungkas Menteri Siti.

Hadir mendampingi Menteri LHK dalam G20 Enviroment Ministers' Meeting, Wakil Menteri LHK, Alue Dohong, Dirjen PPI selaku National Focal Point Indonesia untuk UNFCCC, Laksmi Dhewanti, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenkomarinves, Nani Hendiarti.

Kemudian Dirjen PKTL Rhuanda Agung Sudardiman, Dirjen PHL Agus Justianto, Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kemlu, Hari Prabowo, Perwakilan dari Kementerian Koordinator Perekonomian dan Pejabat Tinggi Pratama KLHK terkait.