Kepala BP2MI Menjemput Langsung 63 PMI, Rangkaian Gelombang Kepulangan 7.200 dari Malaysia
Kamis, 22 Juli 2021 - 22:30 WIB
loading...
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPP2MI, Benny Rhamdani kembali menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia, yang tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, pada Kamis (22/7/2021).
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani kembali menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia, yang tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, pada Kamis (22/7/2021). Sebanyak 63 PMI tersebut termasuk dalam rangkaian gelombang kepulangan PMI yang diperkirakan mencapai 7.200 orang, yang kloter pertamanya sudah dimulai sejak akhir Juni 2021 lalu.
Benny mengatakan bahwa, kepulangan para PMI ini tetap menjadi tanggungan negara, meski berangkat secara nonprosedural ke negara penempatan dan semua biaya pemulangan ditanggung pemerintah.
![Kepala BP2MI Menjemput Langsung 63 PMI, Rangkaian Gelombang Kepulangan 7.200 dari Malaysia]()
"Kepulangan PMI ini sampai ke kampung halaman seluruhnya dibiayai oleh pemerintah. Bekerja ke luar negeri memang adalah hak setiap warga negara, dan negara wajib memfasilitasi. BP2MI memiliki kantor di daerah-daerah, sehingga PMI bisa datang langsung ke sana untuk mencari informasi yang benar. Jangan tergiur oleh informasi dari calo dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab," katanya.
Disampaikan pula oleh Benny, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ini, sudah ada kebijakan baru untuk memudahkan PMI bekerja ke luar negeri, yaitu fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disiapkan oleh Bank Negara Indonesia (BNI). Jadi ke depannya, para PMI tidak perlu lagi menjual tanah atau aset untuk bekerja ke luar negeri.
Benny mengatakan bahwa, kepulangan para PMI ini tetap menjadi tanggungan negara, meski berangkat secara nonprosedural ke negara penempatan dan semua biaya pemulangan ditanggung pemerintah.
"Kepulangan PMI ini sampai ke kampung halaman seluruhnya dibiayai oleh pemerintah. Bekerja ke luar negeri memang adalah hak setiap warga negara, dan negara wajib memfasilitasi. BP2MI memiliki kantor di daerah-daerah, sehingga PMI bisa datang langsung ke sana untuk mencari informasi yang benar. Jangan tergiur oleh informasi dari calo dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab," katanya.
Disampaikan pula oleh Benny, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ini, sudah ada kebijakan baru untuk memudahkan PMI bekerja ke luar negeri, yaitu fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disiapkan oleh Bank Negara Indonesia (BNI). Jadi ke depannya, para PMI tidak perlu lagi menjual tanah atau aset untuk bekerja ke luar negeri.
Lihat Juga :
