Ancaman Kedaulatan Informasi, BUMN Telekomunikasi Didorong Percepat Transformasi
Kamis, 22 Juli 2021 - 14:48 WIB
loading...
Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty, menyebut Indonesia saat ini menghadapi ancaman serius dalam kedaulatan data dan informasi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty, menyebut Indonesia saat ini menghadapi ancaman serius dalam kedaulatan data dan informasi, terutama saat kondisi pandemi Covid-19 yang semakin mendorong ketergantungan pada teknologi digital.
Karena itu, politisi PDI Perjuangan ini mengharapkan BUMN telekomunikasi di Indonesia mempercepat transformasi bisnis agar menjadi garda terdepan untuk mendukung kedaulatan informasi tersebut, dengan menyesuaikan diri dengan perkembangan industri serta kebutuhan masyarakat.
“Pada masa pandemi Covid-19 ini kita semakin tergantung pada digital platform dan digital service dari luar negeri termasuk di dalamnya data center. Ini sangat mencemaskan karena kita belum berdaulat dari sisi informasi. Kita bahkan ‘begitu telanjang’, tidak ada lagi rahasia, ini sangat berbahaya,” kata Evita di Jakarta, Kamis (22/7/2021). Baca juga: Kominfo Tegaskan Kembali Pentingnya Kedaulatan Data di Indonesia
Evita memberikan contoh mengenai rapat-rapat yang diadakan kementerian, lembaga, hingga DPR, termasuk juga swasta secara virtual yang sifatnya tertutup sebenarnya tidak aman, karena platform yang dipakai untuk meeting memang tidak aman sama sekali.
“Kita bilang rapat tertutup tapi bagi asing kan itu terbuka, entah itu rapat-rapat di kementerian/ lembaga maupun DPR. Apalagi servernya tidak ada di Indonesia. Kita sudah ingatkan sejak awal harusnya kita bisa mengembangkan aplikasi meeting sendiri, kita harus bangun data center sendiri, dan punya regulasi yang tegas untuk memanfaatkan data center di Indonesia, dan seterusnya. Kita percuma punya UU Perlindungan Data Pribadi jika tidak punya dasar-dasar yang mendukungnya,” sambungnya. Baca juga: PPKM Level 4 Diberlakukan, Menpan: PNS Sektor Non Esensial/Kritikal Tetap WFH 100%
Itu sebabnya, Evita mengharapkan Telkom untuk mempercepat proses transformasi bisnisnya terutama dalam mengembangkan digital platform dan digital service, disamping connectivity atau infrastruktur, karena sebenarnya infrastruktur ini lebih banyak dinikmati bisnis over the top (OTT) asing, dan Indonesia jadi market mereka.
“Telkom harus menjadi garda terdepan untuk kedaulatan data, kita dukung ini. Data center dan cloud computing saat ini semua berlomba-lomba ke sana. Telkom juga harus menjadi pioner untuk mengembangkan layanan-layanan digital yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jangan hanya OTT asing menikmati. Anak-anak Indonesia itu sangat cerdas dan kreatif, tidak kalah dengan negara maju,” ujarnya.
Dalam rangka transformasi ini, Telkom harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang terbaik untuk bisa menciptakan solusi ICT terbaik di masa mendatang, termasuk dalam kerangka pembinaan talenta digital di Indonesia
Karena itu, politisi PDI Perjuangan ini mengharapkan BUMN telekomunikasi di Indonesia mempercepat transformasi bisnis agar menjadi garda terdepan untuk mendukung kedaulatan informasi tersebut, dengan menyesuaikan diri dengan perkembangan industri serta kebutuhan masyarakat.
“Pada masa pandemi Covid-19 ini kita semakin tergantung pada digital platform dan digital service dari luar negeri termasuk di dalamnya data center. Ini sangat mencemaskan karena kita belum berdaulat dari sisi informasi. Kita bahkan ‘begitu telanjang’, tidak ada lagi rahasia, ini sangat berbahaya,” kata Evita di Jakarta, Kamis (22/7/2021). Baca juga: Kominfo Tegaskan Kembali Pentingnya Kedaulatan Data di Indonesia
Evita memberikan contoh mengenai rapat-rapat yang diadakan kementerian, lembaga, hingga DPR, termasuk juga swasta secara virtual yang sifatnya tertutup sebenarnya tidak aman, karena platform yang dipakai untuk meeting memang tidak aman sama sekali.
“Kita bilang rapat tertutup tapi bagi asing kan itu terbuka, entah itu rapat-rapat di kementerian/ lembaga maupun DPR. Apalagi servernya tidak ada di Indonesia. Kita sudah ingatkan sejak awal harusnya kita bisa mengembangkan aplikasi meeting sendiri, kita harus bangun data center sendiri, dan punya regulasi yang tegas untuk memanfaatkan data center di Indonesia, dan seterusnya. Kita percuma punya UU Perlindungan Data Pribadi jika tidak punya dasar-dasar yang mendukungnya,” sambungnya. Baca juga: PPKM Level 4 Diberlakukan, Menpan: PNS Sektor Non Esensial/Kritikal Tetap WFH 100%
Itu sebabnya, Evita mengharapkan Telkom untuk mempercepat proses transformasi bisnisnya terutama dalam mengembangkan digital platform dan digital service, disamping connectivity atau infrastruktur, karena sebenarnya infrastruktur ini lebih banyak dinikmati bisnis over the top (OTT) asing, dan Indonesia jadi market mereka.
“Telkom harus menjadi garda terdepan untuk kedaulatan data, kita dukung ini. Data center dan cloud computing saat ini semua berlomba-lomba ke sana. Telkom juga harus menjadi pioner untuk mengembangkan layanan-layanan digital yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jangan hanya OTT asing menikmati. Anak-anak Indonesia itu sangat cerdas dan kreatif, tidak kalah dengan negara maju,” ujarnya.
Dalam rangka transformasi ini, Telkom harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang terbaik untuk bisa menciptakan solusi ICT terbaik di masa mendatang, termasuk dalam kerangka pembinaan talenta digital di Indonesia
(cip)
Lihat Juga :
