Ketua DPR Minta Pemerintah Sampaikan Evaluasi PPKM Darurat Tahap Pertama
Sabtu, 17 Juli 2021 - 13:28 WIB
loading...
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menyampaikan hasil evaluasi PPKM Darurat tahap pertama 3-20 Juli 2021 sebelum memperpanjangnya kembali. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menyampaikan hasil evaluasi PPKM Darurat tahap pertama 3-20 Juli 2021 sebelum memperpanjangnya kembali. Hasil evaluasi PPKM Darurat selama 17 hari tersebut penting diketahui masyarakat sebagai pihak yang paling merasakan dampak kebijakan.
"Pemerintah harus segera menentukan langkah ke depan PPKM Darurat yang akan berakhir 20 Juli, sehingga ada gambaran masyarakat dalam merencanakan aktivitasnya," kata Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/7/2021).
Setelah pemerintah menyampaikan kekurangan PPKM Darurat tahap pertama, barulah pemerintah mengumumkan perpanjangan tahap kedua dan seterusnya. Pengumuman perpanjangan tersebut harus disertai alasan yang bisa diterima masyarakat.
Baca juga: Respons Masyarakat Terkait PPKM Darurat Diperpanjang
Ia menyebutkan pemerintah juga perlu menjelaskan dampak positif PPKM Darurat yang sudah dirasakan hingga saat ini.
"Bangun kepercayaan masyarakat dengan komunikasi yang baik, saat-saat ini adalah hal yang paling krusial agar PPKM Darurat berikutnya bisa berjalan efektif. Pemerintah jangan sampai menyia-nyiakan kepercayaan rakyat ini," kata Puan Maharani.
Jumlah kasus Covid-19 yang masih fluktuatif di masa PPKM Darurat tahap pertama harus dievaluasi agar tidak kembali terjadi di PPKM Darurat tahap kedua.
"Perlu sistem monitoring yang akurat berdasar teknologi digital per daerah, pelaksanaan testing yang lebih masif untuk tentukan langkah ke depan, penambah kamar rumah sakit dan isoman serta menggenjot pelaksanaan vaksinasi," kata Puan Maharani.
Baca juga: Hindari Pemeriksaan Dokumen PPKM Darurat, 36 Bus AKAP Diamankan Polda Metro Jaya
DPR juga menyoroti masih rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19. Hal tersebut tidak sepatutnya terjadi ketika keselamatan rakyat benar-benar menjadi landasan gerak para pemangku kebijakan di masa PPKM Darurat.
"Refocusing anggaran harus diarahkan untuk menyelamatkan nyawa rakyat di situasi kedaruratan seperti sekarang. Anggaran penanganan Covid-19 perlu segera diserap untuk belanja hal-hal yang mendesak, seperti pembukaan rumah sakit darurat dan layanan telemedicine bagi pasien isoman. Pemerintah pusat dan daerah jangan saling tunggu apalagi lempar tanggung jawab," kata Puan Maharani.
"Pemerintah harus segera menentukan langkah ke depan PPKM Darurat yang akan berakhir 20 Juli, sehingga ada gambaran masyarakat dalam merencanakan aktivitasnya," kata Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/7/2021).
Setelah pemerintah menyampaikan kekurangan PPKM Darurat tahap pertama, barulah pemerintah mengumumkan perpanjangan tahap kedua dan seterusnya. Pengumuman perpanjangan tersebut harus disertai alasan yang bisa diterima masyarakat.
Baca juga: Respons Masyarakat Terkait PPKM Darurat Diperpanjang
Ia menyebutkan pemerintah juga perlu menjelaskan dampak positif PPKM Darurat yang sudah dirasakan hingga saat ini.
"Bangun kepercayaan masyarakat dengan komunikasi yang baik, saat-saat ini adalah hal yang paling krusial agar PPKM Darurat berikutnya bisa berjalan efektif. Pemerintah jangan sampai menyia-nyiakan kepercayaan rakyat ini," kata Puan Maharani.
Jumlah kasus Covid-19 yang masih fluktuatif di masa PPKM Darurat tahap pertama harus dievaluasi agar tidak kembali terjadi di PPKM Darurat tahap kedua.
"Perlu sistem monitoring yang akurat berdasar teknologi digital per daerah, pelaksanaan testing yang lebih masif untuk tentukan langkah ke depan, penambah kamar rumah sakit dan isoman serta menggenjot pelaksanaan vaksinasi," kata Puan Maharani.
Baca juga: Hindari Pemeriksaan Dokumen PPKM Darurat, 36 Bus AKAP Diamankan Polda Metro Jaya
DPR juga menyoroti masih rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19. Hal tersebut tidak sepatutnya terjadi ketika keselamatan rakyat benar-benar menjadi landasan gerak para pemangku kebijakan di masa PPKM Darurat.
"Refocusing anggaran harus diarahkan untuk menyelamatkan nyawa rakyat di situasi kedaruratan seperti sekarang. Anggaran penanganan Covid-19 perlu segera diserap untuk belanja hal-hal yang mendesak, seperti pembukaan rumah sakit darurat dan layanan telemedicine bagi pasien isoman. Pemerintah pusat dan daerah jangan saling tunggu apalagi lempar tanggung jawab," kata Puan Maharani.
(abd)
Lihat Juga :
