PPKM Darurat, Presiden Larang Menteri dan Kepala Lembaga ke Luar Negeri
Jum'at, 16 Juli 2021 - 19:17 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang para menteri yang tergabung ke dalam Kabinet Indonesia Maju untuk berpergian ke luar negeri. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang para menteri yang tergabung ke dalam Kabinet Indonesia Maju untuk berpergian ke luar negeri. Hal ini juga ditujukan kepada para kepala lembaga.
Baca juga: LPS Pede Ekonomi Masih Mungkin Tumbuh 3,8% di Tengah PPKM Darurat
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, larangan itu sesuai dengan pemberlakuka PPKM Darurat yang diharapkan tingkat kepekaan sosial dari para pemegang jabatan dapat ditingkatkan.
Baca juga: PPKM Darurat Masih Jadi Momok buat Pergerakan IHSG
"Presiden telah menegaskan dalam PPKM Darurat sense of crisis seluruh kementerian atau lembaga para pemimpin itu harus ada. Untuk itu, seluruh menteri, kepala lembaga dilarang berpergian ke luar negeri," tutur Pramono dalam )eterangan pers, Jumat (16/7/2021).
Lebih jauh dia memaparkan, hanya Menteri Luar Negeri (Menlu) yang diperbolehkan untuk pergi keluar negeri. Menurutnya, hal itu telah sesuai dengan tugas Menlu.
"Yang lainnya, kalau ada yang bersifat khsusus harus mensapatkan izin secara langsung dari Pesiden," ungkapnya.
Baca juga: LPS Pede Ekonomi Masih Mungkin Tumbuh 3,8% di Tengah PPKM Darurat
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, larangan itu sesuai dengan pemberlakuka PPKM Darurat yang diharapkan tingkat kepekaan sosial dari para pemegang jabatan dapat ditingkatkan.
Baca juga: PPKM Darurat Masih Jadi Momok buat Pergerakan IHSG
"Presiden telah menegaskan dalam PPKM Darurat sense of crisis seluruh kementerian atau lembaga para pemimpin itu harus ada. Untuk itu, seluruh menteri, kepala lembaga dilarang berpergian ke luar negeri," tutur Pramono dalam )eterangan pers, Jumat (16/7/2021).
Lebih jauh dia memaparkan, hanya Menteri Luar Negeri (Menlu) yang diperbolehkan untuk pergi keluar negeri. Menurutnya, hal itu telah sesuai dengan tugas Menlu.
"Yang lainnya, kalau ada yang bersifat khsusus harus mensapatkan izin secara langsung dari Pesiden," ungkapnya.
(maf)
Lihat Juga :
