PKS Desak Pemerintah Segera Tutup Masuknya TKA dan WNA Selama PPKM Darurat
loading...
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati menilai bahwa meskipun ada pembatasan ketat di Jawa Bali dan 15 daerah lainnya masih ada persoalan terkait masuknya WNA maupun TKA. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah memutuskan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat untuk wilayah Jawa-Bali dan 15 daerah di luar Jawa-Bali. Kebijakan ini diharapkan bisa menurunkan angka kasus COVID-19 serta kasus kematian yang angkanya terus meningkat.
Sayangnya, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati menilai bahwa meskipun ada pembatasan ketat di Jawa Bali dan 15 daerah lainnya masih ada persoalan terkait masuknya WNA maupun TKA. Pada 4 Juli 2021, terdapat 1 WNA masuk ke Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan terbukti positif COVID-19. Baca juga: Angka Kasus Harian Tinggi, Satgas COVID-19 Beralasan karena Penularan di Keluarga
"Inilah kenyataan pahit dalam PPKM yang tidak memasukkan pembatasan terhadap WNA atau TKA. Selama kebijakan pembolehan WNA atau TKA tetap masuk ke dalam negara kita, maka kemungkinan penularannya juga akan tetap besar," ujar Mufida dalam keterangannya, Jumat (16/7/2021).
Dia meminta pemerintah segera menutup akses masuk bagi TKA maupun WNA selama PPKM Darurat. Bagaimanapun, kata dia, pembatasan mobilitas ini tidak hanya berlaku bagi semua warga Indonesia tetapi mestinya pembatasan mobilitas ini berlaku juga terhadap TKA dan WNA yang akan masuk ke Indonesia.
"Padahal saat ini, kita masih kerepotan dan terkendala dalam menangani penyebaran penularan COVID-19 di dalam negeri. Saya berpendapat semestinya kita melakukan pelarangan masuknya WNA dan TKA. Ini sangat penting untuk dilakukan," jelasnya.
Dia mengatakan salah satu kekhawatiran kita adalah masuknya varian-varian baru yang lebih ganas. Sementara, Indonesia saja masih belum dapat menanggulangi varian delta jika tidak dilakukan pembatasan atas WNA dan TKA, maka akan memperbesar kemungkinan varian lain yang mungkin akan lebih berbahaya dari varian delta yang menyebar sekarang
"Oleh karenanya, kami meminta kepada pemerintah untuk menghentikan sementara dan membatalkan izin-izin mendatangkan WNA dan TKA yang telah dikeluarkan. Setidaknya sampai kita dapat mengendalikan dan menghentikan penyebaran virus covid-19 ini," katanya.
Terlebih saat ini Indonesia mencatatkan diri sebagai negara dengan angka kematian terbesar harian di dunia. Beberapa negara pun akhirnya menutup akses masuknya WNI ke negaranya. Baca juga: Kalau Positif Covid-19 Jangan Berdiam Diri, Segera Lapor ke RT/RW
"Jika banyak negara menutup akses terhadap WNI demi kesehatan maka kita juga harus melakukan hal yang sama dengan menutup akses WNA dan TKA demi kesehatan masyarakat kita," pungkas dia.
Sayangnya, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati menilai bahwa meskipun ada pembatasan ketat di Jawa Bali dan 15 daerah lainnya masih ada persoalan terkait masuknya WNA maupun TKA. Pada 4 Juli 2021, terdapat 1 WNA masuk ke Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan terbukti positif COVID-19. Baca juga: Angka Kasus Harian Tinggi, Satgas COVID-19 Beralasan karena Penularan di Keluarga
"Inilah kenyataan pahit dalam PPKM yang tidak memasukkan pembatasan terhadap WNA atau TKA. Selama kebijakan pembolehan WNA atau TKA tetap masuk ke dalam negara kita, maka kemungkinan penularannya juga akan tetap besar," ujar Mufida dalam keterangannya, Jumat (16/7/2021).
Dia meminta pemerintah segera menutup akses masuk bagi TKA maupun WNA selama PPKM Darurat. Bagaimanapun, kata dia, pembatasan mobilitas ini tidak hanya berlaku bagi semua warga Indonesia tetapi mestinya pembatasan mobilitas ini berlaku juga terhadap TKA dan WNA yang akan masuk ke Indonesia.
"Padahal saat ini, kita masih kerepotan dan terkendala dalam menangani penyebaran penularan COVID-19 di dalam negeri. Saya berpendapat semestinya kita melakukan pelarangan masuknya WNA dan TKA. Ini sangat penting untuk dilakukan," jelasnya.
Dia mengatakan salah satu kekhawatiran kita adalah masuknya varian-varian baru yang lebih ganas. Sementara, Indonesia saja masih belum dapat menanggulangi varian delta jika tidak dilakukan pembatasan atas WNA dan TKA, maka akan memperbesar kemungkinan varian lain yang mungkin akan lebih berbahaya dari varian delta yang menyebar sekarang
"Oleh karenanya, kami meminta kepada pemerintah untuk menghentikan sementara dan membatalkan izin-izin mendatangkan WNA dan TKA yang telah dikeluarkan. Setidaknya sampai kita dapat mengendalikan dan menghentikan penyebaran virus covid-19 ini," katanya.
Terlebih saat ini Indonesia mencatatkan diri sebagai negara dengan angka kematian terbesar harian di dunia. Beberapa negara pun akhirnya menutup akses masuknya WNI ke negaranya. Baca juga: Kalau Positif Covid-19 Jangan Berdiam Diri, Segera Lapor ke RT/RW
"Jika banyak negara menutup akses terhadap WNI demi kesehatan maka kita juga harus melakukan hal yang sama dengan menutup akses WNA dan TKA demi kesehatan masyarakat kita," pungkas dia.
(kri)
Lihat Juga :
