DPR Puji Menhan Sulap Fasilitas Kementerian Jadi Ruang Tambahan untuk Pasien Covid
loading...
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto saat meninjau persiapan Gedung Pusdiklat Jemenhan dan Pusbahasa Badiklat Kemhan di Pondok Labu, Jakarta Selatan menjadi RS Darurat COVID-19, Rabu (14/7/2021). FOTO/KEMHAN
A
A
A
JAKARTA - Langkah Menteri Pertahanan ( Menhan ) Prabowo Subianto mengalihfungsikan fasilitas Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjadi rumah sakit darurat Covid-19 disambut baik DPR RI. Fasilitas Kemenhan yang dialihfungsikan itu di antaranya Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan (Pusdiklat Jemenhan) dan Pusdiklat Bahasa di Pondok Labu, Jakarta Selatan.
Rumah sakit darurat dari fasilitas Kemhan itu untuk pasien Covid-19 yang tidak tertampung di Rumah Sakit dr. Suyoto Bintaro Jakarta Selatan. Kemudian, Pusdiklat Bela Negara di Rumpin Bogor dan mes stand by force di IPSC Sentul Bogor juga tengah disiapkan sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19.
Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menyambut baik upaya Kemhan itu karena fasilitas kesehatan publik sekarang menanggung beban berat menghadapi lonjakan kasus Covid-19. "Memang tidak mudah bagi seluruh bangsa, maka utilisasi fasilitas dan tenaga kesehatan TNI akan memberikan kontribusi yang besar untuk penanganan kasus yang melonjak jauh ini," ujar Farhan, Jumat (15/7/2021).
Dia menilai kontribusi kementerian atau lembaga negara termasuk Kemhan dinilai perlu untuk mengatasi pandemi Covid-19. Dia juga menilai masyarakat juga harus menjalankan aturan PPKM darurat dengan kesadaran untuk menanggulangi pandemi Covid-19 secara bersama-sama.
"Kita prihatin sebab jumlah kasus positif Covid terus meningkat padahal PPKM Darurat sudah diterapkan di Jawa dan Bali sejak 3 Juli lalu," katanya.
Politikus Partai NasDem ini mengingatkan bahwa PPKM Darurat belum berakhir. Dia menyarankan pemerintah segera mengevaluasi dan menganalisa dengan data akurat.
Sebab, kata dia, klaster keluarga kini menjadi penyumbang terbesar kasus positif Covid-19 di Indonesia. Dia menambahkan karena angka kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta tertinggi, maka Ibu Kota perlu perhatian khusus.
"Perlu diawasi dengan ketat pelaksanaan PPKM Darurat, sumber melonjaknya kasus positif ada di mana? Saatnya pemerintah pusat membedah secara objektif wilayah per wilayah yang kasus Covid di daerahnya masih terus meningkat," imbuhnya.
Dia melanjutkan, khusus wilayah Jabodetabek, jika perlu dibentuk tim khusus (ad hoc) untuk menangani penyebaran covid-19. Kemudian, dia menilai Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Benten wajib menyediakan tempat isolasi mandiri (isoman) dengan memanfaatkan bangunan yang tidak terpakai jika klaster keluarga ditengarai jadi persoalan sendiri.
"Pemerintah perlu lebih gencar menjelaskan duduk soal semakin tingginya penambahan tersebut agar tidak menimbulkan kepanikan masyarakat," tuturnya.
Selain itu, dia juga meminta seluruh pihak untuk mengerem diri alias tidak memberikan komentar yang cenderung malah membuat masyarakat bingung. Menurut dia, dalam situasi krisis ini, semua pihak seharusnya memberikan komentar yang menenangkan dan optimistis agar imunitas masyarakat bisa terjaga bahkan naik.
"Komentar-komentar miring akan melemahkan imunitas masyarakat. Kita berharap situasi krisis pandemi ini tidak diboncengi agenda politik oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu pula. Semua pihak diharap melepaskan seluruh ego dan kepentingannya, kemudian bersama pemerintah mengatasi situasi ini," pungkasnya.
Rumah sakit darurat dari fasilitas Kemhan itu untuk pasien Covid-19 yang tidak tertampung di Rumah Sakit dr. Suyoto Bintaro Jakarta Selatan. Kemudian, Pusdiklat Bela Negara di Rumpin Bogor dan mes stand by force di IPSC Sentul Bogor juga tengah disiapkan sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19.
Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menyambut baik upaya Kemhan itu karena fasilitas kesehatan publik sekarang menanggung beban berat menghadapi lonjakan kasus Covid-19. "Memang tidak mudah bagi seluruh bangsa, maka utilisasi fasilitas dan tenaga kesehatan TNI akan memberikan kontribusi yang besar untuk penanganan kasus yang melonjak jauh ini," ujar Farhan, Jumat (15/7/2021).
Dia menilai kontribusi kementerian atau lembaga negara termasuk Kemhan dinilai perlu untuk mengatasi pandemi Covid-19. Dia juga menilai masyarakat juga harus menjalankan aturan PPKM darurat dengan kesadaran untuk menanggulangi pandemi Covid-19 secara bersama-sama.
"Kita prihatin sebab jumlah kasus positif Covid terus meningkat padahal PPKM Darurat sudah diterapkan di Jawa dan Bali sejak 3 Juli lalu," katanya.
Politikus Partai NasDem ini mengingatkan bahwa PPKM Darurat belum berakhir. Dia menyarankan pemerintah segera mengevaluasi dan menganalisa dengan data akurat.
Sebab, kata dia, klaster keluarga kini menjadi penyumbang terbesar kasus positif Covid-19 di Indonesia. Dia menambahkan karena angka kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta tertinggi, maka Ibu Kota perlu perhatian khusus.
"Perlu diawasi dengan ketat pelaksanaan PPKM Darurat, sumber melonjaknya kasus positif ada di mana? Saatnya pemerintah pusat membedah secara objektif wilayah per wilayah yang kasus Covid di daerahnya masih terus meningkat," imbuhnya.
Dia melanjutkan, khusus wilayah Jabodetabek, jika perlu dibentuk tim khusus (ad hoc) untuk menangani penyebaran covid-19. Kemudian, dia menilai Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Benten wajib menyediakan tempat isolasi mandiri (isoman) dengan memanfaatkan bangunan yang tidak terpakai jika klaster keluarga ditengarai jadi persoalan sendiri.
"Pemerintah perlu lebih gencar menjelaskan duduk soal semakin tingginya penambahan tersebut agar tidak menimbulkan kepanikan masyarakat," tuturnya.
Selain itu, dia juga meminta seluruh pihak untuk mengerem diri alias tidak memberikan komentar yang cenderung malah membuat masyarakat bingung. Menurut dia, dalam situasi krisis ini, semua pihak seharusnya memberikan komentar yang menenangkan dan optimistis agar imunitas masyarakat bisa terjaga bahkan naik.
"Komentar-komentar miring akan melemahkan imunitas masyarakat. Kita berharap situasi krisis pandemi ini tidak diboncengi agenda politik oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu pula. Semua pihak diharap melepaskan seluruh ego dan kepentingannya, kemudian bersama pemerintah mengatasi situasi ini," pungkasnya.
(zik)
