Saleh Partaonan Daulay Jadi Sorotan, Ini Sosoknya

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menjadi sorotan baru-baru ini. Penyebabnya, Saleh diberitakan tidak mau lagi mendengar ada anggota DPR yang tidak mendapatkan ruang ICU di rumah sakit.

Pernyataan Saleh itu disampaikan saat rapat Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa 13 Juli 2021. Siapakah Saleh Partaonan Daulay ?

Saleh merupakan legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Utara II. Di periode pertama, 2014-2019, pria kelahiran Sibuhuan, Sumatera Utara, 5 April 1974 itu sempat menjabat Wakil Ketua Komisi IX DPR, komisi yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan.

Di DPR, Saleh juga menjabat Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menggantikan putra Amien Rais, Ahmad Hanafi Rais yang mengundurkan diri dari DPR RI. Di PAN, Saleh menjabat ketua dewan pimpinan pusat (DPP).

Saleh juga pernah menjabat sebagai ketua umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Saleh lulus kuliah di Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 1997. Di USU, Saleh menerima beasiswa dari Yayasan Supersemar untuk jangka waktu 3,5 tahun.



Selanjutnya, dia melanjutkan kuliah Pascasarjana jurusan Sejarah Peradaban Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1998. Di UIN Syarif Hidayatullah, Saleh menerima beasiswa dari Departemen Agama.

Pada tahun 1999 atau setahun kemudian, Saleh melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia (UI) dengan jurusan Filsafat. Alhasil, kuliah magister dijalankannya di dua tempat pada waktu yang bersamaan.

Di UI, Saleh mendapat beasiswa program pascasarjana (BPPS) dari Diknas. Saleh juga pernah tercatat sebagai penerima Beasiswa dari Yayasan Sopo Godang Jakarta. Di bangku kuliah, Saleh mengikuti organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Setelah S-2, Saleh melanjutkan perkuliahannya ke jenjang S-3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2000 dengan jurusan Pemikiran Islam. Dia juga sempat menjadi dosen mata kuliah Filsafat Budaya, Filsafat Sejarah, Filsafat Ilmu, Filsafat Islam, dan juga Filsafat Umum di Fakultas Adab IAIN Raden Fatah Palembang.

Dia juga sempat menjadi dosen mata kuliah Filsafat Islam dan Filsafat Pasca Ibnu Rusyd Fakultas Taribiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saleh juga pernah mengajar di berbagai Universitas Swasta di kawasan Jakarta dan sekitarnya.

Kembali ke pernyataannya yang menjadi sorotan, Saleh lantas mengeluarkan pernyataan klarifikasi. Dia menjelaskan, dalam rapat dengan Menkes dan BPOM,dia menjelaskan tentang pentingnya menyiapkan fasilitas kesehatan untuk orang-orang yang terpapar Covid-19.

"Saya menjelaskan bahwa ada dua orang sepupu istri saya meninggal dunia minggu lalu akibat Covid. Satu tinggal di Bekasi dan satu lagi di Bengkulu. Sepupu istri saya itu meninggal karena tidak mendapatkan perawatan di rumah sakit dan ICU," ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/7/2021), dikutip dari Okezone.

"Saya menyebut bahwa saya sempat menghubungi RSPI Sulianti Saroso. Karena masih dalan antrean, akhirnya terlambat dan tidak tertolong," lanjutnya.

Dalam rapat itu, Saleh juga menjelaskan kejadian yang dihadapi oleh John Siffin Mirin yang meninggal karena terlambat dibawa ke ICU.

"Saya menambahkan bahwa ada teman kami dokter Rosaline yang sangat terpukul karena kejadian itu. Hingga dia secara emosional mengusulkan perawatan khusus bagi anggota DPR. Tapi saya menyebut di dalam rapat tersebut bahwa apa yang disampaikan Bu Rosaline sangat emosional dan dalam situasi duka. Itu disampaikan bukan dari hatinya," ujar Saleh.

Saleh menegaskan, apa yang disampaikannya dalam rapat bukan untuk melebih-lebihkan para pejabat ataupun anggota DPR. Poin yang ditekannya adalah agar pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan yang mumpuni untuk merawat seluruh pasien Covid, tanpa terkecuali dan tanpa membedakan kelas sosial.

"Saya mengikuti rapat tersebut sampai selesai. Saya ikut memastikan agar usulan soal penyediaan fasilitas kesehatan, alat-alat kesehatan, terutama ICU dan obat-obatan, dll masuk dalam kesimpulan. Itu ada di dalam kesimpulan nomor 4 huruf (a)," ucapnya.

"Dengan begitu, tidak ada niat dan arah dari pembicaraan kemarin untuk membeda-bedakan masyarakat. Saya justru selama ini memperjuangkan agar pelayanan kesehatan dapat dengan mudah diakses masyarakat. Semua orang sama haknya dalam bidang pelayanan kesehatan. Itu adalah amanat konstitusi yang harus dijaga."