PKS Nilai Perhatian Pemerintah Terhadap Riset Vaksin Merah Putih Minim

JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mulyanto menilai perhatian pemerintah dalam riset vaksin Merah Putih sangat minim. Mulyanto yang juga sebagai anggota Komisi VII DPR RI ini mengatakan bahwa anggaran untuk riset vaksin di LBM Eijkman yang disiapkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) saja tidak lebih dari Rp10 Miliar.

"Ini sungguh miris dan jauh dari memadai, apalagi kalau dibandingkan dengan dana yang disiapkan untuk mengimpor vaksin yang ratusan triliun," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Selasa (13/7/2021).

Menurut Mulyanto, pemerintah seharusnya mengalokasikan dana riset yang cukup, termasuk dukungan infrastruktur pada mitra BUMN yang akan memproduksi, agar vaksin Merah Putih ini dapat diproduksi lebih cepat. "Kalau riset vaksin Merah Putih berjalan seperti ini, sampai kapan vaksin tersebut dapat didistribusikan kepada masyarakat. Utang kita juga keburu habis untuk membeli vaksin impor," ujarnya. Baca juga: Soal Vaksin Berbayar, Ini Penjelasan Menkes dalam Raker dengan Komisi IX DPR

Maka itu, Mulyanto mengecam pemerintah yang dianggap tidak serius mendorong riset vaksin Merah Putih sebagai vaksin produk dalam negeri. Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Konsorsium Riset Covid-19 terungkap bahwa target produksi Vaksin Merah Putih, yang dimotori Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, mundur dari jadwal. Baca juga: Menkes Ungkap Varian Delta Sudah Mulai Menyebar ke Luar Pulau Jawa

Semula diperkirakan vaksin Merah Putih dapat diproduksi massal pada awal tahun 2022. Namun, karena ada masalah teknis akhirnya diprediksi mundur menjadi September 2022.

Hal tersebut disebabkan karena BUMN Bio Farma, sebagai mitra konsorsium, tidak siap untuk memproduksi vaksin berbasis protein rekombinan mamalia. Fasilitas produksi BUMN Bio Farma hanya siap untuk produksi vaksin berbasis protein rekombinan ragi (yeast).

Karena itu LBM Eijkman terpaksa harus banting setir mulai dari nol lagi untuk mengembangkan riset vaksin berbasis ragi. Mulyanto berpendapat, pemerintah seharusnya lebih mempercepat riset vaksin Merah Putih yang tengah dikembangkan Konsorsium Riset Covid di bawah koordinasi BRIN agar vaksin inovasi anak bangsa ini segera dapat diproduksi dan didistribusikan kepada masyarakat.

Dalam riset vaksin domestik ini, Mulyanto menilai pemerintah adem-adem saja dan membiarkan riset vaksin ini berjalan bisnis as usual, bahkan terkesan masih poco-poco atau maju-mundur. Seperti diketahui, ada 11 platform riset vaksin Merah Putih yang dijalankan oleh 6 lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi, yakni LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM.

Yang tercepat, LBM Eijkman menjadwakan uji klinis tahap 1-3 bersama BUMN Bio Farma pada buan Juli-Desember 2021 dan target memperoleh izin BPOM dan diproduksi massal pada bulan Januari 2022. Dengan kondisi infrastruktur produksi vaksin BUMN Bio Farma, yang hanya dapat memproduksi vaksin berbasis protein rekombinan ragi, maka produksi massal vaksin ini diperkirakan paling cepat September 2022.

Menurut Mulyanto, penggunaan vaksin Merah Putih menjadi penting dalam upaya untuk membangun keunggulan SDM dan kemampuan inovasi domestik, selain juga agar Indonesia tidak tergantung pada vaksin impor dan sekedar menjadi pasar bisnis vaksin semata. "Sayang kalau anggaran dari utang yang terbatas ini terkuras habis untuk membeli puluhan juta dosis vaksin impor," pungkasnya.