Vaksin Berbayar, Moeldoko: Yang Mampu Silakan, Bisa Kurangi Beban Negara

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengklaim pelaksanaan vaksin berbayar mandiri atau gotong royong merupakan inisiatif dan partisipasi komponen masyarakat. Program ini tidak menghapus kewajiban negara dalam memberikan vaksin gratis.

"Tidak akan menggantikan atau menghapus program vaksin rakyat yang diberikan pemerintah secara gratis," kata Moeldoko melalui keterangan tertulis, Selasa (13/7/2021).

Mantan Panglima TNI ini mengaku pemerintah tetap berkomitmen memberikan vaksin Covid-19 gratis untuk rakyat demi melindungi mewujudkan kekebalan komunitas atau herd immunity. Pemerintah, ujar dia, bahkan mempercepat target pemberian menjadi satu juta per hari di Juli 2021 dan naik lagi pada Agustus 2021 mendatang. Jangkauan vaksinasi juga terus diperluas.

Baca juga: Stafsus Erick Thohir Ungkap Alasan Vaksinasi Berbayar Ditunda

Karena itu, Moeldoko meminta dukungan semua pihak untuk terlibat dalam program ini supaya segera keluar dari pandemi Covid-19. Salah satu yang ingin terlibat adalah pengusaha dan korporasi melalui program vaksinasi gotong royong.

Mereka berinisiatif dan ingin berpartisipasi membantu pemerintah dalam mempercepat target vaksinasi yang dicanangkan. "Jadi ini bentuk inisiatif dan partisipasi ingin membantu pemerintah mempercepat target vaksinasi masyarakat," ucap Moeldoko.

Bagi dia, pemerintahan yang baik adalah yang tetap menjalankan kewajibannya dalam melindungi rakyat secara maksimal. Sekaligus memberikan ruang alternatif pilihan untuk berbuat yang terbaik.

Baca juga: Dimulai Besok, Ini 8 Klinik Kimia Farma yang Layani Vaksinasi Berbayar

Segala inisiatif dan solidaritas yang muncul dari individu, kelompok masyarakat dan seluruh elemen hingga korporasi yang ingin membantu mempercepat penyelesaian Covid 19, termasuk mempercepat vaksinasi perlu disambut baik dan dibantu.

Karena itu, kata Moeldoko, vaksinasi gratis oleh pemerintah masih akan terus dilakukan. Karena pada dasarnya vaksin gotong royong ini diadakan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dalam mendapatkan vaksin secara mandiri di samping vaksinasi program pemerintah yang digelar gratis.

"Tidak ada unsur paksaan, yang mampu silakan dan bisa mengurangi beban anggaran negara," jelas Moeldoko.

Rencananya vaksin berbayar ini juga akan tersedia di bandara untuk melayani para pemegang paspor asing di Indonesia. Adapun target sasaran penerima vaksin adalah untuk individu, di mana semua penerimanya harus dinaungi badan usaha atau lembaga tempat ia bekerja.

"Inisiatif seperti ini perlu di tengah lonjakan angka Covid-19," kata Moeldoko.

Sebagai informasi, PT Kimia Farma Tbk melalui cucu usahanya PT Kimia Farma Diagnostika (KFD) akan menggelar vaksinasi berbayar di sejumlah klinik. Kegiatan tersebut diberi nama vaksinasi gotong royong individu.

Perusahaan plat merah itu mengklaim vaksinasi tersebut ditujukan demi mempercepat proses pembentukan kekebalan komunal alias herd immunity.

Kebolehan vaksinasi gotong royong individu ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkes Nomor 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Vaksinasi berbayar ini dikritik sejumlah kalangan. Belakangan, pelaksanaannya ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Seharusnya penyuntikkan dimulai pada Senin, 12 Juli 2021.

"Kami mohon maaf karena jadwal vaksinasi gotong royong individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," ujar Sekretaris Perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno Putro kepada MNC.