PP Muhammadiyah Nilai Vaksin Berbayar Sangat Kuat Aroma Bisnisnya
Senin, 12 Juli 2021 - 12:32 WIB
loading...
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti mengatakan sulit memahami kebijakan yang diambil pemerintah terkait vaksin berbayar tersebut. Foto/MNC Media
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengkritik langkah pemerintah yang memberikan opsi vaksin COVID-19 berbayar untuk masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai kental aroma bisnisnya.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan sulit memahami kebijakan yang diambil pemerintah terkait vaksin berbayar tersebut. Baca juga: MNC Vision Networks (IPTV) Sukses Vaksinasi 2.000 Karyawan dan Masyarakat
"Saya tidak paham dan sulit memahami kebijakan pemerintah tentang vaksin berbayar. Aroma bisnisnya sangat kuat," ujar Mu'ti saat dihubungi MNC, Senin (12/7/2021).
Mu'ti mengakui saat ini ada sebagian kecil masyarakat yang menolak vaksin dan vaksinasi. Meskipun demikian, masalah yang terjadi bukanlah mereka tidak mau vaksin. Tetapi, pelaksanaan vaksinasi yang lambat karena berbagai kendala teknis dan birokrasi.
"Akan lebih baik dan bijak kalau pemerintah memaksimalkan pencapaian target vaksinasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah mestinya memperhatikan situasi masyarakat. Sekarang bukan waktu yang tepat (vaksin berbayar)," tutur Mu'ti.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan sulit memahami kebijakan yang diambil pemerintah terkait vaksin berbayar tersebut. Baca juga: MNC Vision Networks (IPTV) Sukses Vaksinasi 2.000 Karyawan dan Masyarakat
"Saya tidak paham dan sulit memahami kebijakan pemerintah tentang vaksin berbayar. Aroma bisnisnya sangat kuat," ujar Mu'ti saat dihubungi MNC, Senin (12/7/2021).
Mu'ti mengakui saat ini ada sebagian kecil masyarakat yang menolak vaksin dan vaksinasi. Meskipun demikian, masalah yang terjadi bukanlah mereka tidak mau vaksin. Tetapi, pelaksanaan vaksinasi yang lambat karena berbagai kendala teknis dan birokrasi.
"Akan lebih baik dan bijak kalau pemerintah memaksimalkan pencapaian target vaksinasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah mestinya memperhatikan situasi masyarakat. Sekarang bukan waktu yang tepat (vaksin berbayar)," tutur Mu'ti.
Lihat Juga :
