Wasekjen PAN Usulkan Rumah Sakit Khusus Pejabat, Sosiolog: Prioritaskan Pelayanan, Bukan Sarana Fisik
loading...
Simulasi penanganan pasien Covid-19. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Usulan Wasekjen PAN Rosaline Irene Rumaseuw agar pemerintah menyiapkan rumah sakit khusus pejabat yang terpapar virus Covid-19 dinilai tidak tepat. Pasalnya, kondisi Tanah Air kian memprihatinkan akibat pandemi Covid-19.
"Seharusnya prioritaskan pelayanan, bukan infrastruktur atau sarana fisik," ujar sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sunyoto Usman kepada SINDOnews, Kamis (8/7/2021).
Dirinya pun heran dengan usulan rumah sakit khusus pejabat tersebut. "Tanyakan dia rumah sakit tipe apa? Dan pejabat seperti apa? Ada beberapa tipe rumah sakit dari A sampai D dan pejabat ada tingkatan eselon," katanya.
Lagi pula, kata dia, pejabat anggota parlemen selama ini sudah mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik. "Kalau sekarang ada yang positif Covid-19 dan dirawat di lantai atau tenda, memang dalam kondisi darurat," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irene Rumaseuw mengatakan, di masa pandemi Covid-19 yang semakin memprihatinkan diperlukan adanya Rumah Sakit (RS) khusus menangani pejabat negara. Menurutnya, RSPAD Gatot Soebroto yang memang sering dan banyak merawat pejabat negara, tapi begitu Corona lahir hingga meledak, kata dia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) seolah tidak sanggup.
"Kemenkes harus sudah mulai waspada, karena pejabat negara ini harus di istimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya," ungkap Rosaline dalam Webinar Persepsi Netizen terhadap Penanganan Covid-19, Rabu (7/7/2021).
Namun faktanya, saat Covid-19 ini melonjak, ada salah satu pejabat negara yang datang ke emergency salah satu RS tapi tidak mendapatkan pelayanan atau terlunta-lunta.
Wasekjen DPP PAN dr. Irvan Herman mengatakan pernyataan disampaikan Rosaline adalah pernyataan pribadi, bukan sikap partai. Irvan menjelaskan, PAN tidak pernah membahas apalagi mengusulkan rumah sakit khusus pejabat.
"Seharusnya prioritaskan pelayanan, bukan infrastruktur atau sarana fisik," ujar sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sunyoto Usman kepada SINDOnews, Kamis (8/7/2021).
Dirinya pun heran dengan usulan rumah sakit khusus pejabat tersebut. "Tanyakan dia rumah sakit tipe apa? Dan pejabat seperti apa? Ada beberapa tipe rumah sakit dari A sampai D dan pejabat ada tingkatan eselon," katanya.
Lagi pula, kata dia, pejabat anggota parlemen selama ini sudah mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik. "Kalau sekarang ada yang positif Covid-19 dan dirawat di lantai atau tenda, memang dalam kondisi darurat," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irene Rumaseuw mengatakan, di masa pandemi Covid-19 yang semakin memprihatinkan diperlukan adanya Rumah Sakit (RS) khusus menangani pejabat negara. Menurutnya, RSPAD Gatot Soebroto yang memang sering dan banyak merawat pejabat negara, tapi begitu Corona lahir hingga meledak, kata dia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) seolah tidak sanggup.
"Kemenkes harus sudah mulai waspada, karena pejabat negara ini harus di istimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya," ungkap Rosaline dalam Webinar Persepsi Netizen terhadap Penanganan Covid-19, Rabu (7/7/2021).
Namun faktanya, saat Covid-19 ini melonjak, ada salah satu pejabat negara yang datang ke emergency salah satu RS tapi tidak mendapatkan pelayanan atau terlunta-lunta.
Wasekjen DPP PAN dr. Irvan Herman mengatakan pernyataan disampaikan Rosaline adalah pernyataan pribadi, bukan sikap partai. Irvan menjelaskan, PAN tidak pernah membahas apalagi mengusulkan rumah sakit khusus pejabat.
(zik)
Explore More