DPR Minta BUMN Bersama Aparat Antisipasi Penimbunan Obat Covid-19
Rabu, 07 Juli 2021 - 20:09 WIB
loading...
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Sonny T Danaparamita mengantisipasi penimbunan dan permainan harga obat Covid-19. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Sonny T Danaparamita menyoroti perihal kelangkaan obat yang terjadi belakangan ini di tengah situasi gelombang kasus Covid- 19 yang kembali meningkat beberapa waktu terakhir.
Hal tersebut disampaikan Sonny usai dirinya selesai melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar komisi VI DPR RI, bersama Dirut PT. Bio Farma (Persero), Dirut PT Kimia Farma Tbk, Dirut PT Indo Farma, dan Dirut PT Phapros Tbk. Rabu (7/7/2021). Baca juga: MUI Ingatkan Timbun Obat dan Oksigen Hukumnya Haram
Dalam kesempatan tersebut Sonny mengutarakan, beberapa hal terkait kesiapan darurat korporasi menghadapi gelombang II penyebaran virus Covid 19 yang hingga hari ini, hampir 2,5 juta masyarakat Indonesia terpapar Covid 19. "Pertama saya ingin mengapresiasi terhadap kinerja PT. Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma, dan PT Phapros sebagai bagian dari BUMN memang sudah melakukan berbagai hal, dalam memenuhi kebutuhan obat kita di situasi pandemi saat ini. Namun saya menyoroti terdapat beberapa permasalahan yang belakangan ini ramai menjadi perbincangan, yaitu mengenai kelangkaan obat-obatan. Kalaupun ada, harganya sudah tidak dapat lagi dibeli oleh masyarakat,” tambahnya.
Sonny pun mengungkapkan dalam mengatasi hal tersebut dirinya tidak ingin BUMN farmasi hanya berhenti pada penyediaan obat saja, namun juga melakukan pengawasan terhadap peredaran obat di masyarakat. Terhadap beberapa obat tertentu, Wakil rakyat asal Dapil Jawa Timur III (Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso) tersebut tidak ingin dalam situasi seperti ini semuanya dilepas mengikuti mekanisme pasar. Baca juga: Rekor Tertinggi! Sehari 1.040 Orang Meninggal Akibat Covid-19
Sonny juga mengutuk keras atas tindakan oknum yang memanfaatkan situasi pandemi ini, dengan menimbun dan mempermainkan harga obat yang akhirnya membuat kelangkaan di masyarakat. "Saya mengutuk keras pada siapapun yang mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kondisi rakyat dan bangsa ini yang sedang menghadapi bencana. Namun mengutuk saja tidak cukup. Saya minta BUMN, bekerja sama dengan aparat hukum untuk menjaga agar jangan sampai ada permainan harga atas berbagai obat yang telah disediakan oleh BUMN farmasi" kata Sonny.
Sedangkan untuk pengawasan, Sonny berharap agar secara internal apotik milik BUMN dan apotik yang menjadi mitra kerja BUMN harus bisa selektif dalam menyalurkan obat. Jika menemukan orang yang terindikasi hanya membeli obat untuk di timbun dan dijual lagi dengan harga mahal dirinya meminta untuk segera di laporkan.
Selanjutnya, di tengah penerapan PPKM darurat serta berjalannya proses vaksinasi yang saat ini sedang di galangkan oleh pemerintah, Sonny meminta BUMN farmasi ikut berkontribusi dan bergotong royong dengan membuka seluas luasnya ruang untuk mengadakan vaksinasi gratis. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerumunan akibat membludaknya antusiasme masyarakat yang ingin di vaksin.
"Kita semua menginginkan bahwa PPKM Darurat yang telah dilaksanakan mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 terlaksana secara baik dan membawa hasil sebagaimana yang kita harapkan. Melalui Ibu Puan Maharani, DPR RI telah mendukung penuh PPKM Darurat ini" jelas Sonny.
"Namun demikian, selaku Ketua DPR RI Ibu Puan juga mengingatkan agar Pemerintah konsisten dan tegas. Selain itu, dukungan dari masyarakat tetap diperlukan. Untuk itu, BUMN farmasi juga harus dapat membantu mensukseskan pelaksanaan PPKM ini dengan cara menyediakan berbagai vitamin gratis, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan dan sedang melakukan isolasi mandiri" lanjut Sonny.
Terakhir Sonny meminta BUMN farmasi juga bersinergi dengan kemenkominfo terkait dengan penyebaran informasi yang berkaitan dengan data mengenai jumlah orang yang terpapar Covid 19. Informasi-informasi yang disebarkan tersebut harus terukur dan berhenti hanya sampai pada titik yang membuat masyarakat menjadi waspada.
"Jangan sampai informasi-informasi yang disebarkan tersebut justru membuat kepanikan warga hingga menyebabkan menurunnya imunitas masyarakat kita. Untuk itu saya berharap BUMN farmasi ini dapat bekerja sama dengan Kominfo dan institusi terkait, termasuk jurnalis agar juga menyebarkan “cerita-cerita indah” dari orang yang telah sembuh dari serangan Covid 19 ataupun hal-hal lain yang tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat" pungkas Sonny.
Hal tersebut disampaikan Sonny usai dirinya selesai melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar komisi VI DPR RI, bersama Dirut PT. Bio Farma (Persero), Dirut PT Kimia Farma Tbk, Dirut PT Indo Farma, dan Dirut PT Phapros Tbk. Rabu (7/7/2021). Baca juga: MUI Ingatkan Timbun Obat dan Oksigen Hukumnya Haram
Dalam kesempatan tersebut Sonny mengutarakan, beberapa hal terkait kesiapan darurat korporasi menghadapi gelombang II penyebaran virus Covid 19 yang hingga hari ini, hampir 2,5 juta masyarakat Indonesia terpapar Covid 19. "Pertama saya ingin mengapresiasi terhadap kinerja PT. Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma, dan PT Phapros sebagai bagian dari BUMN memang sudah melakukan berbagai hal, dalam memenuhi kebutuhan obat kita di situasi pandemi saat ini. Namun saya menyoroti terdapat beberapa permasalahan yang belakangan ini ramai menjadi perbincangan, yaitu mengenai kelangkaan obat-obatan. Kalaupun ada, harganya sudah tidak dapat lagi dibeli oleh masyarakat,” tambahnya.
Sonny pun mengungkapkan dalam mengatasi hal tersebut dirinya tidak ingin BUMN farmasi hanya berhenti pada penyediaan obat saja, namun juga melakukan pengawasan terhadap peredaran obat di masyarakat. Terhadap beberapa obat tertentu, Wakil rakyat asal Dapil Jawa Timur III (Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso) tersebut tidak ingin dalam situasi seperti ini semuanya dilepas mengikuti mekanisme pasar. Baca juga: Rekor Tertinggi! Sehari 1.040 Orang Meninggal Akibat Covid-19
Sonny juga mengutuk keras atas tindakan oknum yang memanfaatkan situasi pandemi ini, dengan menimbun dan mempermainkan harga obat yang akhirnya membuat kelangkaan di masyarakat. "Saya mengutuk keras pada siapapun yang mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kondisi rakyat dan bangsa ini yang sedang menghadapi bencana. Namun mengutuk saja tidak cukup. Saya minta BUMN, bekerja sama dengan aparat hukum untuk menjaga agar jangan sampai ada permainan harga atas berbagai obat yang telah disediakan oleh BUMN farmasi" kata Sonny.
Sedangkan untuk pengawasan, Sonny berharap agar secara internal apotik milik BUMN dan apotik yang menjadi mitra kerja BUMN harus bisa selektif dalam menyalurkan obat. Jika menemukan orang yang terindikasi hanya membeli obat untuk di timbun dan dijual lagi dengan harga mahal dirinya meminta untuk segera di laporkan.
Selanjutnya, di tengah penerapan PPKM darurat serta berjalannya proses vaksinasi yang saat ini sedang di galangkan oleh pemerintah, Sonny meminta BUMN farmasi ikut berkontribusi dan bergotong royong dengan membuka seluas luasnya ruang untuk mengadakan vaksinasi gratis. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerumunan akibat membludaknya antusiasme masyarakat yang ingin di vaksin.
"Kita semua menginginkan bahwa PPKM Darurat yang telah dilaksanakan mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 terlaksana secara baik dan membawa hasil sebagaimana yang kita harapkan. Melalui Ibu Puan Maharani, DPR RI telah mendukung penuh PPKM Darurat ini" jelas Sonny.
"Namun demikian, selaku Ketua DPR RI Ibu Puan juga mengingatkan agar Pemerintah konsisten dan tegas. Selain itu, dukungan dari masyarakat tetap diperlukan. Untuk itu, BUMN farmasi juga harus dapat membantu mensukseskan pelaksanaan PPKM ini dengan cara menyediakan berbagai vitamin gratis, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan dan sedang melakukan isolasi mandiri" lanjut Sonny.
Terakhir Sonny meminta BUMN farmasi juga bersinergi dengan kemenkominfo terkait dengan penyebaran informasi yang berkaitan dengan data mengenai jumlah orang yang terpapar Covid 19. Informasi-informasi yang disebarkan tersebut harus terukur dan berhenti hanya sampai pada titik yang membuat masyarakat menjadi waspada.
"Jangan sampai informasi-informasi yang disebarkan tersebut justru membuat kepanikan warga hingga menyebabkan menurunnya imunitas masyarakat kita. Untuk itu saya berharap BUMN farmasi ini dapat bekerja sama dengan Kominfo dan institusi terkait, termasuk jurnalis agar juga menyebarkan “cerita-cerita indah” dari orang yang telah sembuh dari serangan Covid 19 ataupun hal-hal lain yang tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat" pungkas Sonny.
(cip)
Lihat Juga :
