Didesak Minta Maaf, Pemerintah Diminta Sudahi Komunikasi Model Pencitraan

Selasa, 06 Juli 2021 - 11:31 WIB
loading...
Didesak Minta Maaf, Pemerintah Diminta Sudahi Komunikasi Model Pencitraan
Pemerintah didesak minta maaf dan menyudahi komunikasi publik yang berbau pencitraan dalam proses penanganan Covid-19. Foto/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Laju pertambahan kasus baru dan lonjakan angka kematian akibat Covid-19 sangat menyesakkan dada. Konsorsium Masyarakat untuk Kesehatan Publik pun meminta pemerintah melakukan langkah extraordinary.

Konsorsium yang terdiri atas YLBHI, LaporCovid-19, ICW dan Lokataru bersama Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) meminta pemerintah serius menekan laju pertambahan kasus Covid-19.

”Untuk kesekian kalinya, kami mendesak agar pemerintah mengambil langkah luar biasa untuk menekan laju kegawatdaruratan pandemi,” bunyi siaran pers yang diterima SINDOnews, Selasa (6/7/2021).



Lima desakan Konsorsium Masyarakat untuk Kesehatan Publik kepada pemerintah yaitu:

1. Meminta maaf kepada publik atas situasi ini, dan memberikan solusi bantuan konkret terhadap keluarga yang berjuang mendapatkan perawatan Rumah Sakit/ICU/dan layanan medis lainnya;

2. Melakukan pembatasan yang lebih ketat dari PPKM Mikro, yaitu dengan menekan kelonggaran pekerja sektor esensial untuk mengurangi laju pergerakan dan transmisi virus di tingkat komunitas;

3. Pemerintah harus melakukan pembaruan data secara realtime, yang bukan hanya menuliskan angka statistik, tapi harus merefleksikan kondisi yang sesungguhnya.

4. Meningkatkan semua upaya surveilans, termasuk meningkatkan tes secara masif dan signifikan serta mempermudah testing dan cakupan vaksinasi;

5. Menyudahi komunikasi yang mencitrakan baiknya situasi dan beralih ke komunikasi risiko yang berempati, akuntabel dan merefleksikan kegawatdaruratan di masyarakat dan faskes sesungguhnya di lapangan, sehingga menumbuhkan kewaspadaan bagi masyarakat untuk taat menjalankan protkes.
(muh)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1500 seconds (0.1#10.140)