APKI Dukung Grand Bargain 2.0 untuk Perbaikan Sistem Kemanusiaan Global
Minggu, 04 Juli 2021 - 14:03 WIB
loading...
Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (APKI) menyambut baik Grand Bargain 2.0. sebagai perbaikan sistem kemanusiaan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (APKI) menyambut baik Grand Bargain 2.0. sebagai perbaikan sistem kemanusiaan. Grand Bargain merupakan kesepakatan yang dirumuskan oleh berbagai pihak pada KTT Kemanusiaan Sedunia di Istanbul 2016.
Dalam prakarsa di luar PBB ini, tercatat ada 63 penandatangan yang meliputi pemerintah negara, lembaga-lembaga PBB dan donor, serta LSM internasional. Dalam kesepakatan tersebut, termuat komitmen untuk meningkatkan efektivitas sistem kemanusiaan global. Berdasarkan kajian selama lima tahun terakhir dan hasil pertemuan tahunan yang digelar pada 15-16 Juni 2021, disepakati adanya perombakan, terutama terkait pendanaan dan penguatan peran pelaku kemanusiaan lokal.
Muhammadiyah Disaster Management Center MDMC Rahmnawati Husein mengatakan, Grand Bargain selama ini tidak terasa gaungnya ditingkat nasional apalagi pada tataran akar rumput. "Maka saya menyarankan kepada pemerintah, lembaga-lembaga PBB, donor, INGOs dan masyarakat sipil untuk memanfaatkan revisi ke arah Grand Bargain 2.0. ini sebagai kesempatan untuk melakukan konsolidasi. Kita perlu menyusun suatu grand design nasional bidang kemanusiaan yang disepakati secara pentahelix," lanjutnya. Baca juga: Human Initiative Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Jalur Gaza Palestina
AP-KI untuk menyampaikan tanggapan awal mengenai Grand Bargain 2.0. dengan mendorong kehadiran pemerintah dari Global South, seperti Indonesia, pembentukan National Reference Group yang independen, dan tetap mengejar komitmen global untuk menyalurkan setidaknya 25% dana kemanusiaan langsung ke pelaku lokal di garis depan.
Dia menambahkan, Grand Bargain 2.0. harus memposisikan sistem kemanusiaan berkaitan dengan perubahan iklim, pembangunan, pemeliharaan perdamaian pada kerangka kerja besar SDGs. ”Grand Bargain 2.0 harus memperluas jangkauannya kepada CSOs/LSM lokal yang walaupun mandatnya bukan kemanusiaan namun mereka dipastikan melaksanakan respons kemanusiaan ketika terjadi bencana atau krisis,” ucapnya. Baca juga: Masih Tinggi, Kasus Covid-19 di Indonesia Hari Ini Bertambah 27.233 Kasus
Dalam prakarsa di luar PBB ini, tercatat ada 63 penandatangan yang meliputi pemerintah negara, lembaga-lembaga PBB dan donor, serta LSM internasional. Dalam kesepakatan tersebut, termuat komitmen untuk meningkatkan efektivitas sistem kemanusiaan global. Berdasarkan kajian selama lima tahun terakhir dan hasil pertemuan tahunan yang digelar pada 15-16 Juni 2021, disepakati adanya perombakan, terutama terkait pendanaan dan penguatan peran pelaku kemanusiaan lokal.
Muhammadiyah Disaster Management Center MDMC Rahmnawati Husein mengatakan, Grand Bargain selama ini tidak terasa gaungnya ditingkat nasional apalagi pada tataran akar rumput. "Maka saya menyarankan kepada pemerintah, lembaga-lembaga PBB, donor, INGOs dan masyarakat sipil untuk memanfaatkan revisi ke arah Grand Bargain 2.0. ini sebagai kesempatan untuk melakukan konsolidasi. Kita perlu menyusun suatu grand design nasional bidang kemanusiaan yang disepakati secara pentahelix," lanjutnya. Baca juga: Human Initiative Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Jalur Gaza Palestina
AP-KI untuk menyampaikan tanggapan awal mengenai Grand Bargain 2.0. dengan mendorong kehadiran pemerintah dari Global South, seperti Indonesia, pembentukan National Reference Group yang independen, dan tetap mengejar komitmen global untuk menyalurkan setidaknya 25% dana kemanusiaan langsung ke pelaku lokal di garis depan.
Dia menambahkan, Grand Bargain 2.0. harus memposisikan sistem kemanusiaan berkaitan dengan perubahan iklim, pembangunan, pemeliharaan perdamaian pada kerangka kerja besar SDGs. ”Grand Bargain 2.0 harus memperluas jangkauannya kepada CSOs/LSM lokal yang walaupun mandatnya bukan kemanusiaan namun mereka dipastikan melaksanakan respons kemanusiaan ketika terjadi bencana atau krisis,” ucapnya. Baca juga: Masih Tinggi, Kasus Covid-19 di Indonesia Hari Ini Bertambah 27.233 Kasus
Lihat Juga :
