Waketum Demokrat Kritik Pelebaran Defisit dalam APBN 2020
Selasa, 26 Mei 2020 - 17:10 WIB
loading...
A
A
A
Dan sebagai gambaran, Marwan melanjutkan, untuk membiayai defisit 6,27%, pemerintah merencanakan akan menarik utang sebesar Rp1.206,9 triliun dan ini merupakan merupan rekor tertinggi penarikan utang dalam 1 periode APBN. Pihaknya dapat memahami bahwa penarikan utang ini merupakan dampak dari penanganan pandemi COVID-19 namun, pemerintah tidak boleh abai terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran.
“Sebagaimana amanah pasal 23 UUD 1945 bahwa pengelolaan APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertangung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” imbuhnya.
Kemudian, sambung dia, jika dicermati faktor utama meningkatnya defisit APBN menjadi 6,27% karena bertambahnya belanja pemerintah sebesar Rp106,3 triliun, yang dialokasikan untuk penambahan anggaran penanganan COVID-19 di antaranya, penambahan subsidi UMKM, penambahan diskon listrik, dan bansos tunai.Sementara di sisi penerimaan, diproyeksikan kembali menurun sebesar Rp69,3 triliun dari Rp1.760,9 triliun menjadi Rp1.691,6 triliun.
Karena itu, Marwan meminta agar pemerintah dapat mengalokasikan belanja negara itu dengan tepat sasaran dan juga di waktu yang tepat. Sehingga, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah dapat dipertangungjawabkan dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. (Baca juga: 3 Alasan Pilkada Serentak 2020 Sebaiknya Digelar Tahun Depan)
“Di sisi lain terhadap pengelolaan penerimaan negara yang diproyeksikan menurun akibat turunnya aktivitas pelaku usaha dan berbagai insentif fiskal yang diberikan, pemerintah diharapkan dapat terus bekerja maksimal untuk mencari sumber penermaan pajak lainnya, seperti penerimaan pajak dari penjualan elektronik yang telah disahkan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020,” tandasnya.
“Sebagaimana amanah pasal 23 UUD 1945 bahwa pengelolaan APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertangung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” imbuhnya.
Kemudian, sambung dia, jika dicermati faktor utama meningkatnya defisit APBN menjadi 6,27% karena bertambahnya belanja pemerintah sebesar Rp106,3 triliun, yang dialokasikan untuk penambahan anggaran penanganan COVID-19 di antaranya, penambahan subsidi UMKM, penambahan diskon listrik, dan bansos tunai.Sementara di sisi penerimaan, diproyeksikan kembali menurun sebesar Rp69,3 triliun dari Rp1.760,9 triliun menjadi Rp1.691,6 triliun.
Karena itu, Marwan meminta agar pemerintah dapat mengalokasikan belanja negara itu dengan tepat sasaran dan juga di waktu yang tepat. Sehingga, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah dapat dipertangungjawabkan dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. (Baca juga: 3 Alasan Pilkada Serentak 2020 Sebaiknya Digelar Tahun Depan)
“Di sisi lain terhadap pengelolaan penerimaan negara yang diproyeksikan menurun akibat turunnya aktivitas pelaku usaha dan berbagai insentif fiskal yang diberikan, pemerintah diharapkan dapat terus bekerja maksimal untuk mencari sumber penermaan pajak lainnya, seperti penerimaan pajak dari penjualan elektronik yang telah disahkan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020,” tandasnya.
(kri)
Lihat Juga :
