Legislator PKS Desak Sanksi Denda bagi Penolak Vaksin Dicabut
Kamis, 01 Juli 2021 - 12:31 WIB
loading...
Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf mengkritik langkah pemerintah memberikan sanksi denda kepada masyarakat yang menolak divaksin Covid-19 (virus Corona). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengkritik langkah pemerintah memberikan sanksi denda kepada masyarakat yang menolak divaksin Covid-19 (virus Corona). Kendati dalam situasi darurat, menurut Bukhori, manajemen krisis oleh pemerintah tidak boleh mengabaikan aspek humanisme.
Baca juga: Anies Tinjau Vaksinasi Perdana bagi Anak Usia 12-17 Tahun
Dia mengatakan, untuk mencapai kesadaran publik atas pentingnya vaksin Covid-19 bagi kesehatan sekaligus usaha pemulihan ekonomi nasional, pemerintah tidak sepatutnya pendek akal. Apalagi, lanjut dia, sampai membahasakan pesan tersebut dengan narasi yang agresif.
Baca juga: Sudah Divaksin, 6 Orang Tidak Tertular Varian Delta di Pesta Superspreader Covid-19
Dia menambahkan, pada hakikatnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Pandemi Covid-19 sepanjang mengutamakan keselamatan masyarakat dan dilakukan melalui cara-cara yang humanis.
"Terkait halnya sanksi denda bagi warga penolak vaksin, sangat disesalkan bahwa kami tidak melihat cara tersebut sebagai metode yang diilhami dari pikiran yang jernih,” ujar Politikus PKS ini, Kamis (1/7/2021).
Menurut dia, masyarakat sudah depresi karena pandemi. "Bansos saja dikorupsi. Kini, kembali dibebankan oleh sanksi denda hanya karena menolak vaksinasi? Sementara, vaksin itu bersifat pilihan karena itu hak,” ujarnya.
Bukhori bisa memahami niat baik pemerintah, yakni untuk segera membentuk herd immunity melalui aturan anyar ini, Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa dirinya juga turut mencermati kondisi gejolak sosial dan psikologis masyarakat, utamanya kecemasan dari kelompok masyarakat yang masih ragu terhadap vaksin.
Baca juga: Anies Tinjau Vaksinasi Perdana bagi Anak Usia 12-17 Tahun
Dia mengatakan, untuk mencapai kesadaran publik atas pentingnya vaksin Covid-19 bagi kesehatan sekaligus usaha pemulihan ekonomi nasional, pemerintah tidak sepatutnya pendek akal. Apalagi, lanjut dia, sampai membahasakan pesan tersebut dengan narasi yang agresif.
Baca juga: Sudah Divaksin, 6 Orang Tidak Tertular Varian Delta di Pesta Superspreader Covid-19
Dia menambahkan, pada hakikatnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Pandemi Covid-19 sepanjang mengutamakan keselamatan masyarakat dan dilakukan melalui cara-cara yang humanis.
"Terkait halnya sanksi denda bagi warga penolak vaksin, sangat disesalkan bahwa kami tidak melihat cara tersebut sebagai metode yang diilhami dari pikiran yang jernih,” ujar Politikus PKS ini, Kamis (1/7/2021).
Menurut dia, masyarakat sudah depresi karena pandemi. "Bansos saja dikorupsi. Kini, kembali dibebankan oleh sanksi denda hanya karena menolak vaksinasi? Sementara, vaksin itu bersifat pilihan karena itu hak,” ujarnya.
Bukhori bisa memahami niat baik pemerintah, yakni untuk segera membentuk herd immunity melalui aturan anyar ini, Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa dirinya juga turut mencermati kondisi gejolak sosial dan psikologis masyarakat, utamanya kecemasan dari kelompok masyarakat yang masih ragu terhadap vaksin.
Lihat Juga :
