Sebut PPKM Darurat Terlambat, Sekum Muhammadiyah Soroti Penunjukan Luhut
loading...
Sekum PP Muhammadiyah Abdul Muti. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - PP Muhammadiyah mendukung rencana pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Muhammadiyah juga menyoroti kabar Presiden Jokowi menunjuk Luhut B Pandjaitan sebagai
Koordinator PPKM Mikro Darurat di Jawa dan Bali.
"Muhammadiyah setuju dengan diberlakukannya PPKM Mikro Darurat selama tiga minggu. Walaupun sebenarnya pemberlakuan PPKM Darurat itu sudah sangat terlambat," ujar Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti kepada SINDOnews, Rabu (30/6/2021).
Menurut dia, PPKM Mikro darurat itu seharusnya sudah mulai dilaksanakan dua minggu sebelumnya atau pertengahan Juni 2021, sebelum terjadi ledakan kasus Covid-19 belakangan ini. "Pemerintah tidak boleh ragu-ragu dan setengah hati melaksanakan PPKM," ucapnya.
Dia menilai, yang sekarang seringkali terjadi adalah pemerintah tidak konsisten. "Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga tidak terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik. Demikian halnya dengan kinerja antarkementerian," katanya.
Dia pun menanggapi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM Mikro Darurat di Jawa dan Bali itu. "Penunjukan Pak Luhut menunjukkan bagaimana koordinasi itu tidak berjalan. Mestinya penunjukan koordinator itu bersifat fungsional yaitu Menko PMK," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, agar pelaksanaan efektif dan berjalan baik, sebaiknya pemerintah tidak bekerja sendiri. "Perlu melibatkan masyarakat, ormas keagamaan, perusahaan, dan pihak terkait lainnya," pungkasnya.
Koordinator PPKM Mikro Darurat di Jawa dan Bali.
"Muhammadiyah setuju dengan diberlakukannya PPKM Mikro Darurat selama tiga minggu. Walaupun sebenarnya pemberlakuan PPKM Darurat itu sudah sangat terlambat," ujar Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti kepada SINDOnews, Rabu (30/6/2021).
Menurut dia, PPKM Mikro darurat itu seharusnya sudah mulai dilaksanakan dua minggu sebelumnya atau pertengahan Juni 2021, sebelum terjadi ledakan kasus Covid-19 belakangan ini. "Pemerintah tidak boleh ragu-ragu dan setengah hati melaksanakan PPKM," ucapnya.
Dia menilai, yang sekarang seringkali terjadi adalah pemerintah tidak konsisten. "Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga tidak terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik. Demikian halnya dengan kinerja antarkementerian," katanya.
Dia pun menanggapi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM Mikro Darurat di Jawa dan Bali itu. "Penunjukan Pak Luhut menunjukkan bagaimana koordinasi itu tidak berjalan. Mestinya penunjukan koordinator itu bersifat fungsional yaitu Menko PMK," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, agar pelaksanaan efektif dan berjalan baik, sebaiknya pemerintah tidak bekerja sendiri. "Perlu melibatkan masyarakat, ormas keagamaan, perusahaan, dan pihak terkait lainnya," pungkasnya.
(zik)
Explore More