DPP IMM Mengutuk Penghancuran Masjid untuk Pembangunan Pusat Perbelanjaan di Xinjiang
Selasa, 29 Juni 2021 - 14:00 WIB
loading...
Ketua DPP IMM, Rimbo Bugis mengutuk tindakan Pemerintah China yang menghancurkan masjid di Kota Hotan, Daerah Otonomi Uighur Xinjiang dan akan menggantinya dengan pusat perbelanjaan besar. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mengutuk tindakan Pemerintah China yang menghancurkan masjid di Kota Hotan, Daerah Otonomi Uighur Xinjiang dan akan menggantinya dengan pusat perbelanjaan besar termasuk Hampton, sebuah merek hotel yang dimiliki oleh Hilton Worldwide Holdings Inc.
“Kami mengutuk aksi biadab otoritas Tiongkok dan meminta Hilton Worldwide Holdinh Inc untuk membatalkan semua bentuk kerja sama pembangunan pusat perbelanjaan termasuk hotel dengan Pemerintah China,” ujar Ketua DPP IMM, Rimbo Bugis dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa, (29/6/2021). Baca juga: Profile Ari Kuncoro, Rektor UI yang Panggil Ketua BEM karena Meme Kritik Jokowi
Dikutip dari surat kabar Inggris The Daily Telegraph, sebuah perusahaan China bernama Huan Peng Hotel Management Company, Ltd mengaku telah membeli lahan masjid melalui lelang publik pada 2019 dan kabar hancurnya masjid ini baru diketahui publik dari disiarkan radio Radio Free Asia (RFA).
Layanan Uighur RFA mengkonfirmasi bahwa masjid yang hancur adalah masjid Duling di pusat Hotan sebuah kota berpenduduk 409 ribu orang di barat daya Xinjiang.
DPP IMM menilai perusahaan atau negara manapun yang bekerja sama dengan China di wilayah Xinjiang patut diduga terlibat atau mendukung kejahatan kemanusiaan genosida terhadap etnis Uighur dan kaum minoritas lainnya di negeri tirai bambu tersebut.
“Jika (Hilton) tidak mau dikatakan terlibat atau mendukung genosida etnis Uighur, mereka harus membatalkan kerja sama itu, jangan pancing kemarahan umat Islam dunia,” tegas Rimbo.
Rimbo juga mengingatkan perusahaan rekanan China yang akan membangun pusat perbelanjaan dan hotel di wilayah bekas masjid tersebut untuk melihat kembali pandangan kebijakan dan sikap luar negeri negaranya terkait permasalahan etnis Uighur.
“Hilton Worldwide Holdings Inc yang berbasis di Virginia seharusnya senada dengan pemerintah mereka (Amerika Serikat) yang telah menyatakan Cina melakukan genosida terhadap etnis muslim Uighur di Xinjiang,” jelas Rimbo.
Pemerintah China diminta menghentikan semua pembangunan di wilayah Xinjiang sebelum otoritas Tiongkok mengakhiri kejahatan kemanusiaan berupa penganiayaan, penyiksaan, pemerkosaan hingga pembunuhan jutaan muslim Uighur yang tidak bersalah termasuk menghancurkan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah.
Dalam rilisnya, DPP IMM juga meminta mendesak Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB untuk secepatnya mengadopsi sebuah resolusi yang menetapkan mekanisme internasional independen untuk menyelidiki kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran berat HAM yang dilakukan pemerintah China kepada etnis Uighur, Kazakh, dan kelompok minoritas lainnya di Xinjiang, berdasarkan hasil laporan Organisasi Amnesty Internasional.
DPP IMM menilai sangat perlu ada investigasi independen terkait dugaan kejahatan atas kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat lainya yang terdokumentasi dalam laporan Amnesty Internasional ini. Baca juga: Ini Profile Leon Alvinda Putra, Ketua BEM UI yang juga Ketua HMI FEB UI
"Semua yang diduga terlibat dan bertanggung jawab dalam tindak pidana kejahatan kemanusiaan tersebut, harus dibawa ke hadapan pengadilan yang memenuhi prinsip peradilan yang adil," pungkas Rimbo Bugis.
“Kami mengutuk aksi biadab otoritas Tiongkok dan meminta Hilton Worldwide Holdinh Inc untuk membatalkan semua bentuk kerja sama pembangunan pusat perbelanjaan termasuk hotel dengan Pemerintah China,” ujar Ketua DPP IMM, Rimbo Bugis dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa, (29/6/2021). Baca juga: Profile Ari Kuncoro, Rektor UI yang Panggil Ketua BEM karena Meme Kritik Jokowi
Dikutip dari surat kabar Inggris The Daily Telegraph, sebuah perusahaan China bernama Huan Peng Hotel Management Company, Ltd mengaku telah membeli lahan masjid melalui lelang publik pada 2019 dan kabar hancurnya masjid ini baru diketahui publik dari disiarkan radio Radio Free Asia (RFA).
Layanan Uighur RFA mengkonfirmasi bahwa masjid yang hancur adalah masjid Duling di pusat Hotan sebuah kota berpenduduk 409 ribu orang di barat daya Xinjiang.
DPP IMM menilai perusahaan atau negara manapun yang bekerja sama dengan China di wilayah Xinjiang patut diduga terlibat atau mendukung kejahatan kemanusiaan genosida terhadap etnis Uighur dan kaum minoritas lainnya di negeri tirai bambu tersebut.
“Jika (Hilton) tidak mau dikatakan terlibat atau mendukung genosida etnis Uighur, mereka harus membatalkan kerja sama itu, jangan pancing kemarahan umat Islam dunia,” tegas Rimbo.
Rimbo juga mengingatkan perusahaan rekanan China yang akan membangun pusat perbelanjaan dan hotel di wilayah bekas masjid tersebut untuk melihat kembali pandangan kebijakan dan sikap luar negeri negaranya terkait permasalahan etnis Uighur.
“Hilton Worldwide Holdings Inc yang berbasis di Virginia seharusnya senada dengan pemerintah mereka (Amerika Serikat) yang telah menyatakan Cina melakukan genosida terhadap etnis muslim Uighur di Xinjiang,” jelas Rimbo.
Pemerintah China diminta menghentikan semua pembangunan di wilayah Xinjiang sebelum otoritas Tiongkok mengakhiri kejahatan kemanusiaan berupa penganiayaan, penyiksaan, pemerkosaan hingga pembunuhan jutaan muslim Uighur yang tidak bersalah termasuk menghancurkan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah.
Dalam rilisnya, DPP IMM juga meminta mendesak Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB untuk secepatnya mengadopsi sebuah resolusi yang menetapkan mekanisme internasional independen untuk menyelidiki kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran berat HAM yang dilakukan pemerintah China kepada etnis Uighur, Kazakh, dan kelompok minoritas lainnya di Xinjiang, berdasarkan hasil laporan Organisasi Amnesty Internasional.
DPP IMM menilai sangat perlu ada investigasi independen terkait dugaan kejahatan atas kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat lainya yang terdokumentasi dalam laporan Amnesty Internasional ini. Baca juga: Ini Profile Leon Alvinda Putra, Ketua BEM UI yang juga Ketua HMI FEB UI
"Semua yang diduga terlibat dan bertanggung jawab dalam tindak pidana kejahatan kemanusiaan tersebut, harus dibawa ke hadapan pengadilan yang memenuhi prinsip peradilan yang adil," pungkas Rimbo Bugis.
(kri)
Lihat Juga :
