PPKM Darurat Tak Bisa Dihindari, Epidemiolog Nilai yang Penting Implementasinya
loading...
Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono tidak masalah jika pemerintah ingin menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono tidak masalah jika pemerintah ingin menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat . Namun demikian, menurut dia yang penting adalah implementasi atau penerapannya di lapangan.
Pandu mengatakanr pilihan pengetatan aktivitas penduduk di tengah lonjakan kasus COVID-19 tidak bisa dihindari. Ia juga ingin pemerintah memberikan perhatian kepada tenaga kesehatan (nakes) yang berada di garda terdepan dalam peperangan ini. Baca juga: PPKM Darurat, Peritel Ingin Tetap Layani Pembeli Sampai Jam 8 Malam
"Pak @jokowi pilihan untuk pengetatan aktivitas penduduk tak bisa dihindari. Kalau ingin diberi nama PPKM Darurat juga boleh saja, yg penting implementasinya. Mohon beri perhatian pada nakes, yg bekerja tak kenal lelah, tidak ada protes tapi bukan berarti tak perlu apresiasi," ujar Pandu dikutip dari akun Twitternya @drpriono1, Selasa (29/6/2021).
Diwartakan sebelumnya, Presiden Jokowi hari ini akan mengumumkan penerapan PPKM Darurat menyusul adanya gelombang kedua pandemi COVID-19. Namun, dikabarkan pengumuman tersebut tidak jadi dilakukan hari ini.
Kasus positif COVID-19 di Tanah Air melonjak dalam beberapa pekan terakhir. Tingkat keterisian rumah sakit hampir mencapai angka 100%.
Ketua Satuan Tugas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Zubairi Djoerban menyarankan agar pemerintah segera menerapkan lockdown untuk mengentikan laju penyebaran COVID-19. Baca juga: Rupiah Terombang-ambing di Antara PPKM Darurat dan Tax Amnesty Jilid II
“Saya kembali ulangi saran saya, lockdown. Semua liburan dan perjalanan tidak penting harus dihentikan sejenak. Lakukan lockdown sebelum telat. Situasi bisa berubah jadi mengerikan,” kata Zubairi dikutip dari akun Twitter @ProfesorZubairi.
Pandu mengatakanr pilihan pengetatan aktivitas penduduk di tengah lonjakan kasus COVID-19 tidak bisa dihindari. Ia juga ingin pemerintah memberikan perhatian kepada tenaga kesehatan (nakes) yang berada di garda terdepan dalam peperangan ini. Baca juga: PPKM Darurat, Peritel Ingin Tetap Layani Pembeli Sampai Jam 8 Malam
"Pak @jokowi pilihan untuk pengetatan aktivitas penduduk tak bisa dihindari. Kalau ingin diberi nama PPKM Darurat juga boleh saja, yg penting implementasinya. Mohon beri perhatian pada nakes, yg bekerja tak kenal lelah, tidak ada protes tapi bukan berarti tak perlu apresiasi," ujar Pandu dikutip dari akun Twitternya @drpriono1, Selasa (29/6/2021).
Diwartakan sebelumnya, Presiden Jokowi hari ini akan mengumumkan penerapan PPKM Darurat menyusul adanya gelombang kedua pandemi COVID-19. Namun, dikabarkan pengumuman tersebut tidak jadi dilakukan hari ini.
Kasus positif COVID-19 di Tanah Air melonjak dalam beberapa pekan terakhir. Tingkat keterisian rumah sakit hampir mencapai angka 100%.
Ketua Satuan Tugas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Zubairi Djoerban menyarankan agar pemerintah segera menerapkan lockdown untuk mengentikan laju penyebaran COVID-19. Baca juga: Rupiah Terombang-ambing di Antara PPKM Darurat dan Tax Amnesty Jilid II
“Saya kembali ulangi saran saya, lockdown. Semua liburan dan perjalanan tidak penting harus dihentikan sejenak. Lakukan lockdown sebelum telat. Situasi bisa berubah jadi mengerikan,” kata Zubairi dikutip dari akun Twitter @ProfesorZubairi.
(kri)
Lihat Juga :
