Sinergi Masyarakat dan Pemerintah Penting karena Bisa Tekan Corona
loading...
A
A
A
JAKARTA - Sinergi pemerintah dan masyarakat untuk mendukung upaya menekan penularan virus Corona (Covid-19) dinilai sangat penting. Sejauh ini, sinergi itu belum terbentuk secara menyeluruh di Indonesia.
Di sini lah butuh sinergi dengan masyarakat. "Apalagi dengan melonjaknya kasus di rumah sakit. Jadi sinergi itu bisa kader terlibat, tokoh masyarakat terlibat. Tenaga kesehatan bisa menjadi supervisor," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, sinergi itu perlu diterapkan hingga tingkat bawah. Peran pemerintah daerah sampai level RT sangat vital karena bertanggungjawab dan paling mengetahui kondisi daerah masing-masing. "Menurut saya, peran pemerintah daerah masih belum optimal dan cenderung masih mengandalkan atau menunggu pusat," imbuhnya.
Diketahui, pemerintah pusat membuat kebijakan strategis berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro untuk menekan kasus Covid-19. Kebijakan tersebut diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021.
Dia melanjutkan, kebijakan PPKM skala mikro sudah tepat. Dia menyarankan sebagian besar masyarakat bisa bekerja dari rumah agar efektif.
Adapun PPKM skala mikro sudah beberapa kali diperpanjang. Mengingat kasus terus meningkat, pemerintah semakin memperkuat penerapan PPKM skala mikro.
Seperti pembubaran kerumunan dengan tegas dan meniadakan kegiatan sosial kemasyarakatan. Jam operasional mal dibatasi sampai pukul 17.00 WIB.
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito menjelaskan bahwa pelaksanaan PPKM skala mikro perlu kolaborasi berbagai pihak. "Untuk bisa melakukan pencegahan dan pembinaan, ketegasan dan konsistensi dalam melaksanakan aturan, perlu koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antar pihak,” ujar Ganip.
Di sini lah butuh sinergi dengan masyarakat. "Apalagi dengan melonjaknya kasus di rumah sakit. Jadi sinergi itu bisa kader terlibat, tokoh masyarakat terlibat. Tenaga kesehatan bisa menjadi supervisor," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, sinergi itu perlu diterapkan hingga tingkat bawah. Peran pemerintah daerah sampai level RT sangat vital karena bertanggungjawab dan paling mengetahui kondisi daerah masing-masing. "Menurut saya, peran pemerintah daerah masih belum optimal dan cenderung masih mengandalkan atau menunggu pusat," imbuhnya.
Diketahui, pemerintah pusat membuat kebijakan strategis berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro untuk menekan kasus Covid-19. Kebijakan tersebut diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021.
Dia melanjutkan, kebijakan PPKM skala mikro sudah tepat. Dia menyarankan sebagian besar masyarakat bisa bekerja dari rumah agar efektif.
Adapun PPKM skala mikro sudah beberapa kali diperpanjang. Mengingat kasus terus meningkat, pemerintah semakin memperkuat penerapan PPKM skala mikro.
Seperti pembubaran kerumunan dengan tegas dan meniadakan kegiatan sosial kemasyarakatan. Jam operasional mal dibatasi sampai pukul 17.00 WIB.
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito menjelaskan bahwa pelaksanaan PPKM skala mikro perlu kolaborasi berbagai pihak. "Untuk bisa melakukan pencegahan dan pembinaan, ketegasan dan konsistensi dalam melaksanakan aturan, perlu koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antar pihak,” ujar Ganip.
(maf)