Bikin Kerumunan, Pejabat Diminta Stop Seremoni saat Vaksinasi Massal

JAKARTA - Di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, masih terlihat para pejabat keliling tempat untuk sekedar menggelar acara seremonial vaksinasi massal . Kondisi ini dinilai justru berpotensi menimbulkan kerumunan dan penyebaran virus.

Direktur Eksekutif Konsepindo Research and Consulting, Veri Muhlis Arifuzzaman meminta para pejabat menunda sementara kebiasaan beranjangsana itu. "Iya sudah tahu kasus COVID-19 naik, bahkan varian baru yang cepat menular sedang mewabah, malah bikin acara ramai-ramai. Sudah hentikan dululah kegiatan seremonial kunjungan pejabat seperti acara vaksinasi massal kemarin," kata pengamat politik ini kepada MNC Portal, Minggu (27/6/2021).

Menurutnya, saat ini yang harus sukses adalah percepatan vaksinasi massal karena akan membawa angin segar dalam mengatasi pagebluk. Karena itu, tak elok bila pejabat ikut hadir memberikan sambutan sebelum vaksinasi. Ia mengatakan, buka saja titik lokasi vaksin sebanyak-banyaknya dan minimalisir prosedur dan persyaratannya.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya Tinjau Vaksinasi Massal di JI Expo Kemayoran

"Lah iya, gunanya pejabat itu datang ke acara vaksinasi itu buat apa? Yang ada malah menyebabkan kerumunan. Cukup beritahu saja. Untuk giat vaksinasi massal diselenggarakan di titik-titik ini dan jika perlu paksa warga negara untuk aksin agar herd immunity tercapai," tuturnya.

Selain itu, Veri juga mengkritisi kebijakan pemerintah soal pemberlakukan penutupan jam malam. Menurutnya, pemerintah harus tegas untuk melakukan lockdown sekarang ini.

"Justru yang ramai mobilitas masyarakat itu di siang hari bukan malam hari. Jalan, pasar, terminal, pelabuhan dan bandara masih ramai. Kalau bisa lockdown semua dulu barang sebentar, jangan setengah-setengah," katanya.

Baca juga: Panglima TNI Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal di Lapangan Bhayangkara

Veri mengatakan, Pemerintah Indonesia harusnya berkaca kepada negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang berhasil mengatasi kurva inveksi Covid-19 dengan melakukan lockdown. Australia juga melakukan hal yang sama. Hal ini, menurutnya, sangat ampuh untuk mencegah penyebaran virus dibanding melakukan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro. Di mana dalam praktiknya, tidak begitu jelas daerah mikro mana yang jalan. Sebab faktanya orang keluar rumah semua.

"Jangan sampai tidak tepat mengambil kebijakan. Kalau sampai kolaps semua karena yang terpapar amat banyak, rumah sakit tak optimal karena penuh, lalu korban berjatuhan, pemerintahan Jokowi akan meninggalkan legacy yang buruk. Sejarah dan para keluarga korban akan mengenang kematian anggota keluarganya sebagai korban dari salah kebijakan penerintah," katanya.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, Minggu (27/6/2021), kasus harian Covid-19 di Indonesia menembus rekor baru 21.342 kasus. Sehingga data kumulatif nasional sudah menembus 2.115.304 kasus terkonfirmasi.

Sementara itu, jumlah yang sembuh hari ini bertambah 8.024 kasus, sehingga totalnya mencapai 1.850.481. Jumlah yang meninggal bertambah 409 orang atau kumulatifnya mencapai 57.138 kasus.

Dalam mengantisipasi ini, Pemerintah Indonesia menggalakan program vaksinasi massal dengan target per hari 1 juta penduduk untuk mencapai herd immunity.