PNS yang Cuti Berdekatan Libur Nasional Bakal Dihukum kecuali Cuti Ini
Jum'at, 25 Juni 2021 - 18:55 WIB
loading...
PNS yang melahirkan atau sakit diperbolehkan mengambil cuti meskipun berdekatan dengan hari libur nasional. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran (SE) No.13/2021. Di dalam surat edaran tersebut mengatur pembatasan cuti yang berdekatan dengan hari libur nasional bagi PNS dan PPPK.
Dalam edaran ini, PNS diminta tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama dengan hari libur nasional. Seperti diketahui libur nasional 2021 yang masih tersisa antara lain 20 Juli Hari Raya Idul Adha 1442 H, 11 Agustus 2021 Tahun Baru Islam 1443 H, 17 Agustus Hari Kemerdekaan RI, 20 Oktober 2021 Maulid Nabi Muhammad SAW dan 25 Desember Hari Raya Natal.
Baca juga: PNS Dilarang Cuti Berdekatan dengan Libur Nasional, Menpan RB Siapkan Hukuman
Namun begitu di dalam SE tersebut ada pengecualian bagi PNS dengan kriteria-kriteria tertentu, di antaranya :
1. Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi PNS
2. Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi PPPK.
Ditegaskan pada SE yang diterbitkan tanggal 25 Juni 2021 tersebut bahwa pemberian cuti dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam PP No.11/20217 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No.17/2021 dan NO.49/20218 tentang Manajemen PPPK.
Tjahjo dalam edaran tersebut juga memerintahkan agar PPK pada kementerian/lembaga/daerah menetapkan peraturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masing-masing dengan mengacu pada surat edaran tersebut.
Baca juga: KemenPANRB Pertimbangkan Pegawai yang Ngantor Kurang dari 25%
Dia juga meminta agar PPK memberikan hukuman disiplin bagi yang melanggar ketentuan tersebut. “PPK memberikan hukuman disiplin kepada pegawai ASN yang melanggar hal tersebut maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP No.53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No.49/2018 tentang Manajemen PPPK,” bunyi SE tersebut.
PPK pada kementerian/lembaga/daerah agar melaporkan pelaksanaan SE ini kepada MenPANRB melalui alamat surat elektronik [email protected] paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak tanggal tiap-tiap libur nasional dengan format pelaporan sebagaimana tercantum di dalam lampiran SE tersebut.
Dalam edaran ini, PNS diminta tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama dengan hari libur nasional. Seperti diketahui libur nasional 2021 yang masih tersisa antara lain 20 Juli Hari Raya Idul Adha 1442 H, 11 Agustus 2021 Tahun Baru Islam 1443 H, 17 Agustus Hari Kemerdekaan RI, 20 Oktober 2021 Maulid Nabi Muhammad SAW dan 25 Desember Hari Raya Natal.
Baca juga: PNS Dilarang Cuti Berdekatan dengan Libur Nasional, Menpan RB Siapkan Hukuman
Namun begitu di dalam SE tersebut ada pengecualian bagi PNS dengan kriteria-kriteria tertentu, di antaranya :
1. Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi PNS
2. Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi PPPK.
Ditegaskan pada SE yang diterbitkan tanggal 25 Juni 2021 tersebut bahwa pemberian cuti dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam PP No.11/20217 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No.17/2021 dan NO.49/20218 tentang Manajemen PPPK.
Tjahjo dalam edaran tersebut juga memerintahkan agar PPK pada kementerian/lembaga/daerah menetapkan peraturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masing-masing dengan mengacu pada surat edaran tersebut.
Baca juga: KemenPANRB Pertimbangkan Pegawai yang Ngantor Kurang dari 25%
Dia juga meminta agar PPK memberikan hukuman disiplin bagi yang melanggar ketentuan tersebut. “PPK memberikan hukuman disiplin kepada pegawai ASN yang melanggar hal tersebut maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP No.53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No.49/2018 tentang Manajemen PPPK,” bunyi SE tersebut.
PPK pada kementerian/lembaga/daerah agar melaporkan pelaksanaan SE ini kepada MenPANRB melalui alamat surat elektronik [email protected] paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak tanggal tiap-tiap libur nasional dengan format pelaporan sebagaimana tercantum di dalam lampiran SE tersebut.
(muh)
Lihat Juga :
