Ahli Hukum Kepailitan Tegaskan Pertamina Foundation Tidak Berutang Terkait GMP
Minggu, 20 Juni 2021 - 21:48 WIB
loading...
Ahli Hukum Kepailitan Tegaskan Pertamina Foundation Tidak Berutang Terkait GMP
A
A
A
Pada Kamis 17 Juni 2021 lalu, telah dilangsungkan persidangan perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 174/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst. dengan agenda mendengar keterangan Ahli PKPU Dr. Hadi Subhan, SH., MH., CN. dari Universitas Airlangga Surabaya yang dihadirkan oleh Termohon (Pertamina Foundation/PF).
Dr. Hadi Subhan merupakan ahli di bidang Hukum Kepailitan yang berkompeten dan telah memberikan keahlian dalam berbagai sidang PKPU dan Kepailitan di Indonesia, menjadi pengajar di berbagai universitas ternama, asosiasi Pendidikan Pengurus dan Kurator di Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI), serta Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI)
Dalam kesempatan kali ini, Hadi menerangkan bahwa permohonan PKPU yang dimohonkan oleh Pihak Pemohon tidak memiliki dasar yang kuat dan seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara.
"Bahwa syarat PKPU mutatis mutandis dengan syarat Pailit yaitu minimal memiliki satu utang, minimal memiliki dua kreditur, dan pembuktian sederhana. jika salah satu syarat PKPU dan Pailit tidak terpenuhi, maka syarat permohonan kepailitan atau PKPU menjadi gugur," kata Hadi.
Pembuktian sederhana juga diatur dalam Penjelasan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU tetapi tidak dijelaskan definisi kata “sederhana” . Bukti yang tidak kasat mata jangan dipailitkan karena pailit berdampak besar bagi debitur dan para krediturnya.
Dr. Hadi Subhan merupakan ahli di bidang Hukum Kepailitan yang berkompeten dan telah memberikan keahlian dalam berbagai sidang PKPU dan Kepailitan di Indonesia, menjadi pengajar di berbagai universitas ternama, asosiasi Pendidikan Pengurus dan Kurator di Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI), serta Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI)
Dalam kesempatan kali ini, Hadi menerangkan bahwa permohonan PKPU yang dimohonkan oleh Pihak Pemohon tidak memiliki dasar yang kuat dan seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara.
"Bahwa syarat PKPU mutatis mutandis dengan syarat Pailit yaitu minimal memiliki satu utang, minimal memiliki dua kreditur, dan pembuktian sederhana. jika salah satu syarat PKPU dan Pailit tidak terpenuhi, maka syarat permohonan kepailitan atau PKPU menjadi gugur," kata Hadi.
Pembuktian sederhana juga diatur dalam Penjelasan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU tetapi tidak dijelaskan definisi kata “sederhana” . Bukti yang tidak kasat mata jangan dipailitkan karena pailit berdampak besar bagi debitur dan para krediturnya.
Lihat Juga :
