Ahli Hukum Kepailitan Tegaskan Pertamina Foundation Tidak Berutang Terkait GMP
Minggu, 20 Juni 2021 - 21:48 WIB
loading...
A
A
A
“Hakim jangan memberikan putusan pailit jika bukti tidak kasat mata atau bukti tidak sederhana. Di dalam yurisprudensi, beberapa hakim berpendapat tidak sederhana adalah pertama apabila ada exceptio non adimpleti contractus yang dianalogikan jika relawan belum menanam pohon tapi sudah menagih pembayaran, kedua apabila ada tindak pidana dalam pembuatan perikatan utang piutang yang dianalogikan jika ada pemalsuan surat dalam pembuatan perikatan, dan ketiga apabila ada Force Majeure. Force Majeure menentukan apakah para pihak bertanggung jawab atau tidak. Pembuktian Force Majeure cukup sulit dan rumit oleh sebab itu pembuktiannya tidak sederhana," ucapnya.
Persidangan sendiri akan dilanjutkan pada 22 Juni 2021 besok dengan agenda Kesimpulan dari pihak Pemohon dan Termohon.
“Jika terdapat pengurus badan hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum (tindak pidana korupsi) dan sudah memiliki putusan inkracht maka tidak bisa dijadikan dasar untuk mengajukan pailit atau PKPU karena berdasarkan norma dalam SEMA No. 7 Tahun 2012, tindakan pengurus terhadap badan hukum adalah melawan hukum, oleh sebab itu hakekatnya tidak memenuhi syarat untuk dipailitkan atau PKPU,” katanya.
Persidangan sendiri akan dilanjutkan pada 22 Juni 2021 besok dengan agenda Kesimpulan dari pihak Pemohon dan Termohon.
“Jika terdapat pengurus badan hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum (tindak pidana korupsi) dan sudah memiliki putusan inkracht maka tidak bisa dijadikan dasar untuk mengajukan pailit atau PKPU karena berdasarkan norma dalam SEMA No. 7 Tahun 2012, tindakan pengurus terhadap badan hukum adalah melawan hukum, oleh sebab itu hakekatnya tidak memenuhi syarat untuk dipailitkan atau PKPU,” katanya.
(atk)
Lihat Juga :
