Kepala Daerah Diminta Fokus Kerja, Hindari Pencitraan untuk 2024

JAKARTA - Para kepala daerah diminta fokus menjalankan tugasnya, salah satunya membantu pemerintah pusat mengatasi pandemi Covid-19 yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Koordinator Nasional Sahabat Airlangga, Deden Nasihin agar berhenti memoles citra dan kembali fokus menangani Covid-19. "Belum waktunya pencitraan untuk panggung (Pilpres) 2024," katanya dalam diskusi virtual bertajuk Kasus Covid Naik Signifikan, Kepala Daerah Sibuk Pencitraan yang digelar Sahabat Airlangga, Jumat (18/6/2021).

Deden menilai sikap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto patut ditiru. Airlangga hingga kini menolak berbicara pencapresan dan fokus dengan tanggung jawabnya di pemerintahan.

"Kalau misalnya kita mau jujur, Pak Airlangga itu sebagai Menko Perekonomian, Ketua KPC PEN, dan Ketua Umum Partai Golkar. (Posisi-posisi-red) itu sudah jadi modal besar maju Pilpres 2024, tetapi beliau lagi-lagi ketika diajak diskusi, beliau tidak mau untuk dicalonkan dalam pilpres, beliau lebih (memilih-red) banyak kerja," tandasnya.

Dia pun mendukung sikap Airlangga dan memintanya untuk tetap fokus menangani pandemi. "Biarkan juga kami turut membantu, termasuk menyosialisasikan Pak Airlangga kepada masyarakat," sambungnya.

Hingga saat ini, kata dia, pemerintah masih fokus menangani Pandemi Covid-19 serta mengeluarkan berbagai program terkait. Upaya itu dinilai perlu juga dilakukan pemerintah daerah (pemda) karena perlu kerja-kerja bersama dalam menanggulangi Covid-19.

"Ini masalah bersama, perlu kesadaran politik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota," tuturnya.

Sementara itu, Presiden Ahlina Institute, Tifauzia mengungkapkan bahwa kasus Covid-19 di Indonesia kembali meningkat. Namun, trennya berbeda dengan tahun lalu.

"Sekarang kita hadapi pesakitan yang banyak. Tahun lalu, saya bilang pada Mei, siapkan kuburan massal karena kita hadapi CFR (case fatality rate atau tingkat kematian kasus) tinggi," katanya.

Dia melanjutkan, diperlukan fasilitas kesehatan (faskes) dan sumber daya manusia (SDM) penangan Covid-19 yang cukup untuk menanganinya. "Itu harus disiapkan," ujarnya.

Menurut dia, penyiapan faskes, termasuk fasilitas karantina dan rumah sakit (RS) darurat, tidak akan bisa berjalan baik jika hanya mengandalkan pemerintah pusat. "Beban pandemi harus dibagi," ucapnya.