Lembaga Survei Diminta Beberkan Track Record Capres Agar Publik Tak Salah Pilih
loading...
Lembaga survei diminta untuk mengedepankan edukasi politik bagi masyarakat ketimbang hanya memaparkan elektabilitas tokoh yang berpeluang di Pilpres 2024. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Lembaga survei diminta untuk mengedepankan edukasi politik bagi masyarakat ketimbang hanya memaparkan elektabilitas tokoh yang berpeluang di Pilpres 2024 .
Direktur Eksekutif Indo Parameter, Tri Wibowo Santoso mengatakan, pemaparan hasil survei terkait elektabilitas figur capres dan cawapres tanpa disertai track recordnya justru mengesankan bahwa lembaga survei sangat pragmatis.
"Bila dalam hasil survei capres dan cawapres disertakan juga track record figur, maka masyarakat tidak seperti membeli kucing dalam karung saat menentukan pilihannya. Selain itu, hasil survei jauh dari kesan 'bayaran' dari kelompok dan pihak tertentu. Ini juga bagian dari edukasi politik ke masyarakat," ujar pria yang karib disapa Bowo ini, Jumat (18/6/2021).
Selain itu, sambung Bowo, lembaga survei juga harus terbuka terhadap materi pertanyaan ke responden terkait dengan tokoh yang layak menjadi next leader. "Saya curiga pertanyaannya sudah dicreate hanya untuk tokoh-tokoh yang sudah ditentukan lembaga survei, sehingga responden tidak ada pilihan lagi. Karena kalau kita cermati, tokoh yang muncul itu lagi, itu lagi. Misalnya, Airlangga Hartarto, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, AHY, Anis Baswedan, Sandiaga Uno, dan Puan Maharani," tukas Bowo.
Bagi publik, menurut Bowo, tak ada soal bila nama-nama figur yang disurvei tersebut juga disertai track recordnya. Dengan demikian, sambung Bowo, masyarakat tidak terjebak lagi pada pilihannya di Pilpres. Misalnya, nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pernah dikaitkan dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP. Selain itu, Ganjar diduga juga menggunakan dana APBD sebesar Rp18 miliar untuk kampanye di Pemilu 2014.
Ada juga nama Ketua DPR-RI, Puan Maharani yang kerap dipromosikan lembaga survei. Nama kader PDIP itu pernah dikaitkan dalam kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos). Bahkan, public pun pernah digegerkan dengan munculnya sebutan 'Madam Bansos' yang tendensinya ditengarai adalah Mbak Puan.
Selanjutnya, tambah Bowo, muncul nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Memang, Indo Parameter belum rampung menelusuri track record anak sulung Presiden ke-5, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Namun, pastinya AHY akan terbelenggu pada warisan persoalan ketika ayahnya masih berkuasa di Tanah Air.
Sebut saja kasus korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat senilai Rp2,5 triliun.
Direktur Eksekutif Indo Parameter, Tri Wibowo Santoso mengatakan, pemaparan hasil survei terkait elektabilitas figur capres dan cawapres tanpa disertai track recordnya justru mengesankan bahwa lembaga survei sangat pragmatis.
"Bila dalam hasil survei capres dan cawapres disertakan juga track record figur, maka masyarakat tidak seperti membeli kucing dalam karung saat menentukan pilihannya. Selain itu, hasil survei jauh dari kesan 'bayaran' dari kelompok dan pihak tertentu. Ini juga bagian dari edukasi politik ke masyarakat," ujar pria yang karib disapa Bowo ini, Jumat (18/6/2021).
Selain itu, sambung Bowo, lembaga survei juga harus terbuka terhadap materi pertanyaan ke responden terkait dengan tokoh yang layak menjadi next leader. "Saya curiga pertanyaannya sudah dicreate hanya untuk tokoh-tokoh yang sudah ditentukan lembaga survei, sehingga responden tidak ada pilihan lagi. Karena kalau kita cermati, tokoh yang muncul itu lagi, itu lagi. Misalnya, Airlangga Hartarto, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, AHY, Anis Baswedan, Sandiaga Uno, dan Puan Maharani," tukas Bowo.
Bagi publik, menurut Bowo, tak ada soal bila nama-nama figur yang disurvei tersebut juga disertai track recordnya. Dengan demikian, sambung Bowo, masyarakat tidak terjebak lagi pada pilihannya di Pilpres. Misalnya, nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pernah dikaitkan dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP. Selain itu, Ganjar diduga juga menggunakan dana APBD sebesar Rp18 miliar untuk kampanye di Pemilu 2014.
Ada juga nama Ketua DPR-RI, Puan Maharani yang kerap dipromosikan lembaga survei. Nama kader PDIP itu pernah dikaitkan dalam kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos). Bahkan, public pun pernah digegerkan dengan munculnya sebutan 'Madam Bansos' yang tendensinya ditengarai adalah Mbak Puan.
Selanjutnya, tambah Bowo, muncul nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Memang, Indo Parameter belum rampung menelusuri track record anak sulung Presiden ke-5, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Namun, pastinya AHY akan terbelenggu pada warisan persoalan ketika ayahnya masih berkuasa di Tanah Air.
Sebut saja kasus korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat senilai Rp2,5 triliun.
(cip)
Lihat Juga :
