Belum Kantongi Tiket Pilpres 2024, Konvensi Capres Berisiko
loading...
Analis Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan partai yang tidak memenuhi ambang batas presiden melaksanakan konvensi calon presiden tentu penuh risiko. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Partai Nasdem berencana akan melaksanakan Konvensi Calon Presiden (Capres) pada 2022 untuk menjaring capres potensial untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 . Ketentuan konvensi ini tidak akan melibatkan ketua umum (ketum) partai politik (parpol).
Menanggapi hal itu, Analis Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengapresiasi rencana Partai Nasdem yang akan melaksanakan konvensi tentu layak diapresiasi. Sebab, melalui konvensi proses pencalonan capres lebih transparan dan demokratis. Baca juga: Konvensi Capres Ide Baik bagi Demokratisasi, tapi Bisa Bikin Mandek Kaderisasi di Parpol
"Setiap anak bangsa diberi ruang seluas-luasnya ikut berkompetisi untuk mendapat tiket capres. Kompetisi terbuka ini memastikan calon yang terpilih benar-benar melalui seleksi ketat dengan melibatkan masyarakat," ujar Jamil kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).
Dengan konvensi itu, Jamil melanjutkan masyarakat tahu kapasitas dan integritas calon yang terpilih dalam konvensi. Hal itu akan membantu pemilih nantinya dalam menentukan pilihannya saat Pilpres. Pemilih tidak lagi memilih capres seperti kucing dalam karung.
Namun masalahnya, kata mantan Dekan FIKOM IISIP ini, calon yang terpilih belum tentu dapat diusung Nasdem. Sebab, Nasdem dengan perolehan suara pada Pileg 2019 hanya memiliki 9,05% kursi sehingga tentunya tidak bisa mengusung capres sendiri. Nasdem harus berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi ambang batas pencalonan 20%.
"Untuk berkoalisi, Nasdem juga akan menghadapi kendala karena sudah menetapkan ketua umum partai politik tidak bolek ikut konvensi. Padahal, beberapa ketua umum partai politik seperti Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yodhoyono (AHY), juga disinyalir akan dicalonkan oleh partainya pada Pilpres 2024. Partai politik tersebut dengan sendirinya akan sulit berkoalisi dengan Nasdem," jelasnya.
Selain itu, lanjut Jamil, Demokrat dan PAN dengan tegas sudah menyatakan tidak akan ikut konvensi. Bahkan PKB memandangnya sebagai isapan jempol belaka.
Dia menambahkan kalau hasil konvensi akhirnya tak dapat diusung pada Pilpres 2024 maka dapat menjadi bumerang bagi Nasdem. Para calon yang ikut konvensi dan masyarakat luas akan menilai Nasdem sebagai partai abal-abal yang penuh spekulasi.
"Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Nasdem, yang tentunya berimplikasi pada Pileg dan Pilpres 2024. Jadi, partai yang tidak memenuhi ambang batas presiden melaksanakan konvensi calon presiden tentu penuh risiko. Semoga Nasdem menyadari hal itu," pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Analis Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengapresiasi rencana Partai Nasdem yang akan melaksanakan konvensi tentu layak diapresiasi. Sebab, melalui konvensi proses pencalonan capres lebih transparan dan demokratis. Baca juga: Konvensi Capres Ide Baik bagi Demokratisasi, tapi Bisa Bikin Mandek Kaderisasi di Parpol
"Setiap anak bangsa diberi ruang seluas-luasnya ikut berkompetisi untuk mendapat tiket capres. Kompetisi terbuka ini memastikan calon yang terpilih benar-benar melalui seleksi ketat dengan melibatkan masyarakat," ujar Jamil kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).
Dengan konvensi itu, Jamil melanjutkan masyarakat tahu kapasitas dan integritas calon yang terpilih dalam konvensi. Hal itu akan membantu pemilih nantinya dalam menentukan pilihannya saat Pilpres. Pemilih tidak lagi memilih capres seperti kucing dalam karung.
Namun masalahnya, kata mantan Dekan FIKOM IISIP ini, calon yang terpilih belum tentu dapat diusung Nasdem. Sebab, Nasdem dengan perolehan suara pada Pileg 2019 hanya memiliki 9,05% kursi sehingga tentunya tidak bisa mengusung capres sendiri. Nasdem harus berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi ambang batas pencalonan 20%.
"Untuk berkoalisi, Nasdem juga akan menghadapi kendala karena sudah menetapkan ketua umum partai politik tidak bolek ikut konvensi. Padahal, beberapa ketua umum partai politik seperti Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yodhoyono (AHY), juga disinyalir akan dicalonkan oleh partainya pada Pilpres 2024. Partai politik tersebut dengan sendirinya akan sulit berkoalisi dengan Nasdem," jelasnya.
Selain itu, lanjut Jamil, Demokrat dan PAN dengan tegas sudah menyatakan tidak akan ikut konvensi. Bahkan PKB memandangnya sebagai isapan jempol belaka.
Dia menambahkan kalau hasil konvensi akhirnya tak dapat diusung pada Pilpres 2024 maka dapat menjadi bumerang bagi Nasdem. Para calon yang ikut konvensi dan masyarakat luas akan menilai Nasdem sebagai partai abal-abal yang penuh spekulasi.
"Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Nasdem, yang tentunya berimplikasi pada Pileg dan Pilpres 2024. Jadi, partai yang tidak memenuhi ambang batas presiden melaksanakan konvensi calon presiden tentu penuh risiko. Semoga Nasdem menyadari hal itu," pungkasnya.
(kri)
Explore More