Menaker: Reformasi Birokrasi melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi

JAKARTA - Digitalisasi menjadi norma baru dan menjadi sangat penting bagi perusahaan modern maupun institusi pemerintah sebagai pemberi layanan publik. Reformasi birokrasi salah satunya diwujudkan melalui akselerasi pemanfaatan dukungan teknologi informasi secara intensif dan masif. Hal ini penting agar bangsa ini mampu memenangkan kompetisi di pasar global.

Demikian antara lain disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat membuka sekaligus menyampaikan arahan pada acara "Sinergitas Pengantar Kerja Pusat dalam Era Digitalisasi" di Novotel Hotel, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/6/2021).

"Kemnaker berupaya mengoptimalkan kinerja petugas pengantar kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini dalam upaya menghadapi dinamika perubahan yang sangat cepat akibat pesatnya perkembangan teknologi," kata Ida Fauziyah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/6/2021).

Baca juga: Hadapi Disrupsi, Wapres Minta Daya Saing Tenaga Kerja Ditingkatkan

Masyarakat abad ini, papar Ida, sangat familiar dengan aplikasi smartphone, yang mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Termasuk dalam menerima informasi pasar kerja dan dunia kerja.

"Kehadiran secara fisik saat ini berkurang dan menjadi tak penting saat ini. Apalagi di masa pandemi Covid-19. Pilihan penggunaan aplikasi sekarang ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pengantar kerja dapat menjadi agent of change (agen perubahan) yang mampu memberi warna baru dalam budaya organisasi di mana pun berkarya," ujarnya.

Acara ini diikuti sekitar 200 orang pejabat fungsional pengantar kerja. "Saya sungguh sangat antusias dengan tema kegiatan ini. Karena dalam situasi pandemi Covid-19 kita tetap produktif. Koordinasi yang kuat dan berkesinambungan antara Pengantar Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan maupun di BP2IP itu sangat diperlukan karena banyak masalah, banyak persoalan Ketenagakerjaan saat ini," kata Ida.

Pengantar Kerja, lanjut Ida, berperan penting untuk menurunkan angka pengangguran. Oleh karena itu, dia mendorong agar para Pengantar Kerja menyesuaikan cara pandang dan berpikir, agar tidak tertinggal dan mampu memenangkan kompetisi di pasar global.

Baca juga: 5.343 Tenaga Kerja Asing di Morowali Jadi Peserta BPJamsostek

"Di pundak bapak dan ibu Pengantar Kerja inilah kami taruhkan. Saya berharap dapat menjadi ujung tombak penempatan kerja. Memiliki peran sangat strategis dan penting dalam menyukseskan lima dari sembilan lompatan besar Kemnaker," katanya.

Kelima lompatan besar yang terkait dengan penempatan tenaga kerja tersebut, yakni Ekosistem Digital SIAPKerja, Link and Match Ketenagakerjaan, Pengembangan Talenta Muda, Transformasi Kewirausahaan, dan Perluasan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Dirjen Binapenta dan PKK Suhartono mengatakan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat Fungsional Pengantar Kerja perlu dibekali dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan baik hard skill sesuai era digitalisasi maupun kemampuan soft skill melalui pelatihan pembentukan sikap kerja, agar dapat memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja yang optimal kepada masyarakat.

"Sampai saat ini jumlah Petugas Antar Kerja yang sudah diberikan bimbingan teknis pelayanan penempatan tenaga kerja oleh Kemnaker (Direktorat Bina Pengantar Kerja) sebanyak 200 orang," kata Suhartono.