Berantas Premanisme

"Konsekuensinya, tidak cukup hanya satuan reskrim yang bekerja di lapangan. Unit intel juga perlu memperluas endusannya. Bahkan, unit internal patut mengecek ada tidaknya personel yang nakal di balik premanisme itu," tutur lulusan sarjana psikologi UGM Yogyakarta itu.

Dia memuji kerja cepat Kapolri yang langsung memerintahkan jajarannya memburu dan menangkap para preman yang dikeluhkan para sopir kontainer kepada Presiden Jokowi. Tetapi, Reza menilai hal itu tidak cukup.

"Efek gentar sekaligus efek jera baru muncul kalau unsur keajegan juga terealisasi. Jadi, kecepatan dalam menindak premanisme dan palakisme harus dijaga konsistensinya. Tidak hanya di Jakarta Utara tapi juga diseluruh Indonesia" pungkas Reza.

Bukan Hanya Jakarta
Kriminolog dari Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meliala, mengatakan Presiden Jokowi pada dasarnya ingin premanisme dan pungli ditindak secara nasional, tidak hanya di Tanjung Prioka. Hal itu dilihat dari komunikasi langsung Kepala Negara dengan Kapolri.

"Kalau dilihat pertemuan tersebut, sebenarnya Kapolda (Metro Jaya) hadir namun Presiden tidak mau bicara kepada Kapolda Metro, tetapi kepada Kapolri. Tentu ada harapan dari Presiden agar pemberantasan preman tidak hanya di Jakarta saja, apalagi di Priok. Maka ini harus menjadi kegiatan nasional dari Polri," ucap Adrianus.

Senada, kriminolog Universitas Indonesia (UI) Eva Achjani Zulfa menilai, konteks yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memerintahkan kepada Kapolri untuk membasmi premanisme dan pungutan liar (pungli) sebenarnya bukanlah terkait dengan aksi premanisme an sich.

Presiden memberikan pesan lain bahwa yang terjadi selama ini di Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja, Jakarta Utara maupun pelabuhan laut lainnya adalah praktik dugaan suap atau pungli yang terjadi di berbagai pelabuhan laut. Praktik tersebut, kata Eva, merupakan inisiatif dari pelaku yang meminta yang diduga memiliki pengaruh atau kewenangan di pelabuhan.

"Saya kira apa yang disampaikan Presiden itu dalam rangka mendukung dan mendorong penegakan hukum. Penegakan hukum dalam artian juga pemberantasan korupsi juga pada akhirnya. Karena, kita tahu di area pelabuhan itu rawan sekali ya pada konteks oknum-oknum yang melakukan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan," ujarnya.

Eva lantas menuturkan, praktik premanisme disertai dengan pemerasan atau pungli terjadi karena beberapa sebab. Di antaranya pertama, sisi administrasi di pelabuhan laut kita selama ini tidak baik atau kurang tertib dari mulai hulu sampai hilir.

Kedua, di sisi lain aktivitas di setiap pelabuhan khususnya di pelabuhan-pelabuhan besar tidak putus dan berlangsung selama 24 jam. Ketiga, ketidakberesan administrasi tersebut dibiarkan oleh oknum-oknum tertentu di lingkungan pelabuhan laut.

"Karena dibiarkan, bahasa kriminologinya itu munculnya pada kesempatan. Kesempatan yang sebetulnya semua orang tahu tapi dibiarkan terus-menerus dan tambah nyaman si pelaku kejahatan ini melakukan perbuatan-perbuatan yang sebetulnya tidak benar," bebernya.

Lebih jauh dijelaskan, praktik premanisme disertai pemerasan atau pungli sebenarnya terjadi di sejumlah tempat yang karakteristiknya melayani atau terdapat interaksi masyarakat kelas bawah hingga kelas atas.

Pelabuhan laut satu di antaranya. Selain itu juga ada pasar-pasar tradisional. Di pasar tradisional, menurut dia, sistem retribusi tidak teratur sehingga mengakibatkan ada orang yang seolah-olah memiliki kekuasaan di daerah itu untuk memungut bayaran yang tidak semestinya.

"Saya kira layanan-layanan publik yang khususnya melayani masyarakat bawah yang rentan sekali untuk diakali, ditindas, diperas, dan sebagainya itu yang harus diperhatikan pemerintah dan aparat Kepolisian. Jadi peningkatan pengawasan dan keamanan dari aparat pengamanan atau aparat Kepolisian harus dilakukan agar tidak terus terjadi premanisme," kata Eva.