Setara Institute: Pergantian Panglima TNI Harus Perhatikan Rotasi Antarmatra
Selasa, 15 Juni 2021 - 16:13 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu, Presiden Joko Widodo perlu melanjutkan trennya dalam melakukan rotasi antarmatra posisi Panglima TNI, sebagaimana telah diinisiasi oleh Gus Dur pada masa pemerintahannya. Kedudukan dan kesederajatan antarmatra bisa kita pahami sebagai kesamaan hak tiap-tiap matra atas posisi Panglima TNI.
Setelah melantik Marsekal Hadi Tjahjanto (Matra AU) sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo (Matra AD), maka tentu rotasi matra berikutnya adalah AL. Presiden Joko Widodo perlu meminimalisir terjadinya dominasi salah satu matra sebagai Panglima TNI pascaorde baru, sebagaimana pernah dilakukan ketika melantik Jenderal Gatot Nurmantyo menggantikan Jenderal Moeldoko, karena keduanya berasal dari matra darat.
Catatan berikutnya yaitu perlunya memperhatikan aspek usia dalam memilih Panglima TNI. Jika usia calon Panglima TNI juga memasuki masa pensiun, maka akan berimplikasi kepada efektifitasnya sebagai Panglima TNI.
"Singkatnya masa jabatan sebagai Panglima TNI, misalnya 1 tahun, berpotensi menimbulkan ketidakefektifan implementasi atas perencanaan pembangunan dan pengelolaan organisasi TNI, termasuk nantinya jika Panglima TNI berikutnya memiliki perencanaan yang berbeda," ujarnya.
Ia juga mengingatkan Indonesia sebagai negara maritime tentunya memiliki kebutuhan mutlak atas pembangunan kekuatan pertahanan di bidang laut. Pelbagai ancaman, seperti konflik Laut China Selatan menjadi cerminan atas kebutuhan pembangunan kekuatan pertahanan laut yang mumpuni, terutama pada bidang alat utama sistem persenjataan. Karena itu, Setara berharap posisi matra AL sebagai Panglima TNI dapat mendorong perhatian dan penguatan pada aspek ini.
Setelah melantik Marsekal Hadi Tjahjanto (Matra AU) sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo (Matra AD), maka tentu rotasi matra berikutnya adalah AL. Presiden Joko Widodo perlu meminimalisir terjadinya dominasi salah satu matra sebagai Panglima TNI pascaorde baru, sebagaimana pernah dilakukan ketika melantik Jenderal Gatot Nurmantyo menggantikan Jenderal Moeldoko, karena keduanya berasal dari matra darat.
Catatan berikutnya yaitu perlunya memperhatikan aspek usia dalam memilih Panglima TNI. Jika usia calon Panglima TNI juga memasuki masa pensiun, maka akan berimplikasi kepada efektifitasnya sebagai Panglima TNI.
"Singkatnya masa jabatan sebagai Panglima TNI, misalnya 1 tahun, berpotensi menimbulkan ketidakefektifan implementasi atas perencanaan pembangunan dan pengelolaan organisasi TNI, termasuk nantinya jika Panglima TNI berikutnya memiliki perencanaan yang berbeda," ujarnya.
Ia juga mengingatkan Indonesia sebagai negara maritime tentunya memiliki kebutuhan mutlak atas pembangunan kekuatan pertahanan di bidang laut. Pelbagai ancaman, seperti konflik Laut China Selatan menjadi cerminan atas kebutuhan pembangunan kekuatan pertahanan laut yang mumpuni, terutama pada bidang alat utama sistem persenjataan. Karena itu, Setara berharap posisi matra AL sebagai Panglima TNI dapat mendorong perhatian dan penguatan pada aspek ini.
(maf)
Lihat Juga :
