Setara Institute: Pergantian Panglima TNI Harus Perhatikan Rotasi Antarmatra

loading...
Setara Institute: Pergantian Panglima TNI Harus Perhatikan Rotasi Antarmatra
Marsekal Hadi Tjahjanto yang dilantik Presiden pada 8 Desember 2017 pada November tahun ini akan genap berusia 58 tahun, yang merupakan batas usia pensiun. Foto/Puspen TNI
JAKARTA - Isu pergantian Panglima TNI kembali muncul ke permukaan setelah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto segera memasuki masa pensiun. Marsekal Hadi Tjahjanto yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8 Desember 2017 pada November tahun ini akan genap berusia 58 tahun, yang merupakan batas usia untuk pensiun bagi perwira TNI sebagaimana diatur pada Pasal 53 Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Baca juga: Fadli Zon Dukung Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI

Di tengah isu pergantian Panglima TNI ini, beberapa hari lalu kemudian muncul isu terkait lobi-lobi politik pihak tertentu untuk mendorong KSAD untuk memegang tongkat estafet komando TNI, menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

Baca juga: Tiba di DKI, Panglima TNI Pimpin Rapat Khusus Menyikapi Lonjakan Corona



Terkait persoalan ini, SETARA Institute memberikan beberapa catatannya. Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani menilai kemunculan isu lobi-lobi politik dalam pemilihan Panglima TNI perlu menjadi kekhawatiran lantaran berpotensi mengganggu profesionalitas TNI.

Posisi pucuk pimpinan TNI perlu dipastikan steril dari upaya-upaya kepentingan atau intervensi politik kelompok tertentu untuk menghindari perebutan jabatan yang dapat menyebabkan ketidakkondusifan untuk internal TNI.

Baca juga: Tangani Pandemi, Panglima TNI Minta Pasukan Bergerak Cepat

"Selain itu, kesterilan ini juga perlu untuk memastikan netralitas dan profesionalitas TNI, terutama Panglima TNI, dalam agenda-agenda politik praktis seperti Pemilu dan Pilkada, karena tidak memiliki hutang politik pada kelompok tertentu. Pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI," ungkapnya melalui siaran pers yang diperoleh SINDOnews, Selasa (15/6/2021).

Setara juga mengingatkan Presiden Joko Widodo perlu memperhatikan rotasi antarmatra dalam pemilihan posisi Panglima TNI, sebagaimana diatur pada Pasal 13 poin 4 UU TNI bahwa jabatan Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Rotasi antarmatra ini perlu dilakukan untuk menghindari dominasi salah satu matra dalam kesatuan TNI, terutama dalam kaitannya dengan dominasi terhadap posisi Panglima TNI.
halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top