Pelimpahan Berkas Dinilai Bentuk Sinergi KPK dengan Penegak Hukum Lain
loading...
IPW menyebut pelimpahan perkara kasus dugaan pemberian uang THR di Kemendikbud ke instansi Polri merupakan suatu bentuk sinergi KPK dengan penegak hukum lain. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut pelimpahan berkas perkara kasus dugaan pemberian uang Tunjangan Hari Raya (THR) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ke instansi Polri merupakan suatu bentuk sinergi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan penegak hukum lain.
"Dari sini terlihat bahwa sinergi antara KPK dan polri dalam hal pemberantasan korupsi sudah terbangun," kata Neta dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (25/5/2020).
(Baca juga: Prof Romli Nilai KPK Hanya Dampingi Temuan Korupsi di Kemendikbud)
Meski demikian, KPK tetap bisa memproses secara hukum siapa saja penyelenggara yang nantinya terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi.
"Yang jelas KPK sudah menindak lanjuti informasi yang diberikan masyarakat. Dan kasus dugaan korupsi atau gratifikasinya tersebut tetap bisa diproses. Meski yang memproses adalah pihak kepolisian," ujarnya.
Dengan adanya koordinasi dan supervisi yang dilakukan lembaga antirasuah dengan instansi Polri, maka ke depan akan semakin solid dalam mengusut kasus-kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dan pihak swasta. "Diharapkan ke depan makin solid dan makin banyak kasus-kasus korupsi yang dibongkar," ucap Neta.
Ia mengatakan, KPK bisa mengembangkan kasus tersebut untuk menjerat pihak lain apabila nantinya perkara tersebut disidangkan di pengadilan.
"Dengan dilimpahkannya kasus OTT Kemendikbud ke Polda Metro Jaya, IPW berharap jajaran kepolisian bisa bekerja cepat untuk melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan Tipikor," tuturnya.
Menurut dia, KPK juga bisa menyelidiki dugaan keterlibatan Rektor UNJ berdasarkan keterangan dan pernyataan terdakwa di persidangan.
"Tujuannya agar kasus itu bisa terungkap dengan jelas, apakah Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) terlibat atau tidak. Jika dalam perkembangan di pengadilan, ternyata Rektor UNJ terlibat, KPK harus kembali turun tangan untuk mengusut tuntas kasus ini," tukasnya.
"Selain itu, kerja sama KPK dan polri jangan pula sampai membuat lembaga anti rasuah tersebut menjadi ewuh pakewuh mengusut kasus korupsi di polri," tambah dia.
Neta menambahkan, OTT yang dilakukan KPK terhadap pejabat Kemendikbud adalah sebuah terobosan yang dilakukan lembaga anti rasuah itu. Dan sekaligus sebagai sasaran antara untuk membersihkan dugaan korupsi di lingkungan perguruan tinggi.
"Sebab isu-isu korupsi di lingkungan perguruan tinggi sudah menjadi rahasia umum, tapi belum pernah tersentuh KPK," sambungnya.
"Bagaimana pun perguruan tinggi harus diawasi dan dicermati dari segala bentuk kecurangan yang berbau korupsi maupun gratifikasi. Rektor seharusnya bertanggungjawab membebaskan perguruan tingginya dari korupsi dan gratifikasi," tambah dia.
KPK, lanjut dia, sebagai lembaga anti rasuah memang harus mengawasi kinerja rektor dan perguruan tingginya agar terhindar dari aksi korupsi. "Kalau kemudian OTT KPK kemarin belum menyentuh penyelenggara tentunya hal itu bisa saja terjadi," tandasnya.
"Dari sini terlihat bahwa sinergi antara KPK dan polri dalam hal pemberantasan korupsi sudah terbangun," kata Neta dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (25/5/2020).
(Baca juga: Prof Romli Nilai KPK Hanya Dampingi Temuan Korupsi di Kemendikbud)
Meski demikian, KPK tetap bisa memproses secara hukum siapa saja penyelenggara yang nantinya terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi.
"Yang jelas KPK sudah menindak lanjuti informasi yang diberikan masyarakat. Dan kasus dugaan korupsi atau gratifikasinya tersebut tetap bisa diproses. Meski yang memproses adalah pihak kepolisian," ujarnya.
Dengan adanya koordinasi dan supervisi yang dilakukan lembaga antirasuah dengan instansi Polri, maka ke depan akan semakin solid dalam mengusut kasus-kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dan pihak swasta. "Diharapkan ke depan makin solid dan makin banyak kasus-kasus korupsi yang dibongkar," ucap Neta.
Ia mengatakan, KPK bisa mengembangkan kasus tersebut untuk menjerat pihak lain apabila nantinya perkara tersebut disidangkan di pengadilan.
"Dengan dilimpahkannya kasus OTT Kemendikbud ke Polda Metro Jaya, IPW berharap jajaran kepolisian bisa bekerja cepat untuk melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan Tipikor," tuturnya.
Menurut dia, KPK juga bisa menyelidiki dugaan keterlibatan Rektor UNJ berdasarkan keterangan dan pernyataan terdakwa di persidangan.
"Tujuannya agar kasus itu bisa terungkap dengan jelas, apakah Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) terlibat atau tidak. Jika dalam perkembangan di pengadilan, ternyata Rektor UNJ terlibat, KPK harus kembali turun tangan untuk mengusut tuntas kasus ini," tukasnya.
"Selain itu, kerja sama KPK dan polri jangan pula sampai membuat lembaga anti rasuah tersebut menjadi ewuh pakewuh mengusut kasus korupsi di polri," tambah dia.
Neta menambahkan, OTT yang dilakukan KPK terhadap pejabat Kemendikbud adalah sebuah terobosan yang dilakukan lembaga anti rasuah itu. Dan sekaligus sebagai sasaran antara untuk membersihkan dugaan korupsi di lingkungan perguruan tinggi.
"Sebab isu-isu korupsi di lingkungan perguruan tinggi sudah menjadi rahasia umum, tapi belum pernah tersentuh KPK," sambungnya.
"Bagaimana pun perguruan tinggi harus diawasi dan dicermati dari segala bentuk kecurangan yang berbau korupsi maupun gratifikasi. Rektor seharusnya bertanggungjawab membebaskan perguruan tingginya dari korupsi dan gratifikasi," tambah dia.
KPK, lanjut dia, sebagai lembaga anti rasuah memang harus mengawasi kinerja rektor dan perguruan tingginya agar terhindar dari aksi korupsi. "Kalau kemudian OTT KPK kemarin belum menyentuh penyelenggara tentunya hal itu bisa saja terjadi," tandasnya.
(maf)
Explore More