Menkopolhukam Minta Pagu 2022 Ditambah Rp60 Miliar untuk 15 Kegiatan
Senin, 14 Juni 2021 - 19:45 WIB
loading...
A
A
A
"Kami mengusulkan dari sini, dari Pagu itu, tambahan sebesar Rp60 miliar. Sehingga nanti yang diharapkan dari semula Rp282 miliar sekian menjadi Rp342 miliar sekian,” ungkap Mahfud.
Baca juga: Mahfud MD Anggap Perdebatan Puluhan Tahun RUU KUHP Berlebihan
Usulan penambahan anggaran tersebut untuk menunjang 15 program Kemenko Polhukam, di antaranya adalah:
1. Rekomendasi Kebijakan Upaya Penanganan Pemajuan dan Perlindungan HAM (Aceh).
2. Rekomendasi Kebijakan Hukum Internasional terkait EoDB.
3. Rekomendasi Kebijakan Penanggulangan Pelanggaran HKI.
4. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara.
5. Rekomendasi Kebijakan Penanganan Potensi Ancaman/Krisis Terhadap Negara.
6. Rekomendasi Kebijakan Bidang Satuan Tugas Ilegal Migas.
7. Rekomendasi Kebijakan Bidang Satuan Tugas Ilegal Mining.
8. Rekomendasi Kebijakan Tim Peningkatan Disiplin & Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan & Pengendalian Covid-19.
9. Rekomendasi Kebijakan Bidang Program Pembangunan Karakter Generasi Milenial Melalui Internalisasi Nilai-nilai Pancasila.
10. Rekomendasi Kebijakan Bidang Pendidian Politik Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilu 2024 yang Memperoleh Kesatuan Bangsa.
11. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.
12. Optimalisasi Rekomendasi Kebijakan Komisi Kejaksaan RI Kepada Presiden;
13. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Komisi Kejaksaan RI.
14. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Komisi Kepolisian Nasional.
15. Pemenuhan Sarana Kemenko Polhukam.
Baca juga: Mahfud MD Anggap Perdebatan Puluhan Tahun RUU KUHP Berlebihan
Usulan penambahan anggaran tersebut untuk menunjang 15 program Kemenko Polhukam, di antaranya adalah:
1. Rekomendasi Kebijakan Upaya Penanganan Pemajuan dan Perlindungan HAM (Aceh).
2. Rekomendasi Kebijakan Hukum Internasional terkait EoDB.
3. Rekomendasi Kebijakan Penanggulangan Pelanggaran HKI.
4. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara.
5. Rekomendasi Kebijakan Penanganan Potensi Ancaman/Krisis Terhadap Negara.
6. Rekomendasi Kebijakan Bidang Satuan Tugas Ilegal Migas.
7. Rekomendasi Kebijakan Bidang Satuan Tugas Ilegal Mining.
8. Rekomendasi Kebijakan Tim Peningkatan Disiplin & Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan & Pengendalian Covid-19.
9. Rekomendasi Kebijakan Bidang Program Pembangunan Karakter Generasi Milenial Melalui Internalisasi Nilai-nilai Pancasila.
10. Rekomendasi Kebijakan Bidang Pendidian Politik Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilu 2024 yang Memperoleh Kesatuan Bangsa.
11. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.
12. Optimalisasi Rekomendasi Kebijakan Komisi Kejaksaan RI Kepada Presiden;
13. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Komisi Kejaksaan RI.
14. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Komisi Kepolisian Nasional.
15. Pemenuhan Sarana Kemenko Polhukam.
(muh)
Lihat Juga :
