Kepala Daerah Diminta Terbuka tentang Kondisi dan Data Penanganan Corona

JAKARTA - Transparansi kondisi dan data dalam pencegahan penularan dan penanggulangan pandemi virus Corona (Covid-19) merupakan hal yang mutlak ada dan menjadi prasyarat untuk suksesnya program tersebut.



Pernyataan IBSW tersebut datang melalui pernyataan pers yang kami terima hari ini. Dalam pernyataan tersebut Direktur Eksekutif IBSW, Nova Andika, juga mengapresiasi gerak cepat Puan yang peka merespons kejadian melonjaknya angka penderita Cobid-19 di Kudus, dengan cara membagikan secara cuma-cuma 20 ribu dosis vaksin Covif-19 sebagai dorongan untuk diadakannya percepatan vaksinasi Covid-19 di Jawa Tengah.

"Artinya, Ketua DPR RI tidak hanya bisa mengingatkan, sesuatu yang menjadi tugas beliau sebagai pimpinan lembaga legislative tertinggi, melainkan pula membantu pihak eksekutif di Jawa Tengah untuk sesegera mungkin mencapai tingkat persentasi warga yang divaksinasi, yang akan memungkinkan terbentuknya imunitas kelompok atau herd immunity," kata Nova, Senin (14/6/2021).

Nova memuji Puan yang menurutnya sangat sensitif terhadap persoalan transparansi dalam pelaporan kondisi dan data penderita Covid-19. Pasalnya, telah menjadi rahasia umum, para pemimpin daerah, terutama di tingkat-tingkat pemerintahan terkecil di desa-desa, ditengarai menutup data sebenarnya penderita dan korban Corona untuk menghindari penilaian negatif dari pimpinan pemerintahan di atasnya.

"Sudah menjadi rahasia umum, di beberapa desa, warga yang meninggal karena Covid dilaporkan meninggal karena sakit yang lain, hanya agar desa tersebut tidak dimasukkan ke dalam zona merah yang menurut mereka mencoreng nama desa tersebut. Tentu saja hal itu salah dan merugikan, bukan hanya untuk desa itu, tetapi secara nasional," ucap Nova.

Sementara Nova mengingatkan, data dan kondisi riil tentang COVId di daerah, akan memengaruhi data di tingkat nasional, serta berdampak langsung kepada kebijakan pemerintah pusat.

"Karena itu, sangat benar yang diingatkan Ketua DPR RI Puan Maharani, agar persoalan kondisi dan data ini dilaporkan secara transparan, tak perlu ditutupi agar solusi yang dianggap pemerintah (pusat) pun tepat. Kita tahu, dalam proses pengambilan keputusan ada istilah garbage in, garbage out. Kalau infonya salah, solusi yang diambil pun bisa melenceng," ujarnya.

Sebagaimana beredar luas di media massa, Ketua DPR RI Puan Maharani belum lama ini meninjau dan melakukan proses percepatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat di Balai Kota Solo.

Di lokasi tersebut, selain dilakukan vaksinasi terhadap 690 orang yang merupakan guru, warga lanjut usia (lansia), difabel, pedagang kaki lima, pelaku pariwisata, pekerja media, dan masyarakat lainnya, Puan memberikan bantuan 20 ribu dosis vaksin untuk tiga kabupaten di Jawa Tengah, yakni Boyolali, Sukoharjo dan Klaten.

Pada kesempatan itulah Puan mengingatkan agar semua kepala daerah harus terbuka terhadap kondisi penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Menurut Puan, keterbukaan informasi itu akan memudahkan dalam penentuan langkah penanganan pandemi Covid-19.

“"Sampaikan masalah secara jujur, jangan sembunyikan kondisi wilayahnya, sehingga kita bisa antisipasi dan mitigasi," ujar Puan.

Ia juga menegaskan, sebagai ketua DPR RI dirinya memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama melaksanakan fungsi pengawasan. "Prinsip utamanya, kita semua ingin seluruh warga negara dapat divaksin. Jangan sampai ada daerah yang tidak ditangani dengan baik," kata mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut.