Mahfud MD Anggap Perdebatan Puluhan Tahun RUU KUHP Berlebihan
Senin, 14 Juni 2021 - 13:45 WIB
loading...
Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan, bahwa banyaknya perdebatan yang membuat dari RUU KUHP belum juga disahkan menjadi undang-undang hingga saat ini. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut banyaknya perdebatan yang membuat RUU KUHP belum diuga disahkan menjadi undang-undang hingga saat ini. Menurut Mahfud perdebatan yang terjadi puluhan tahun itu pun dianggap berlebihan.
Baca juga: RKUHP Didesak Dibahas Secara Terbuka, Bukan Sosialisasi Searah
"Dibicarakan pelan-pelan tapi kalau pelan-pelan lebih dari 60 tahun menurut saya atau lebih dari 50 tahun menurut saya berbicara sebuah hukum itu terlalu berlebihan," ujar Mahfud dalam sambutannya di diskusi publik RUU KUHP, Senin (14/6/2021).
Baca juga: Ahli Hukum: Pasal Penghinaan Simbol Kenegaraan Harus Dipertahankan dalam RKUHP
Oleh karena itu, Mahfud menyebut perlu adanya resultante secara demokratis oleh para stakeholder terkait untuk dapat segera mensahkan RUU KUHP itu. Meski dirinya yakin, jika sudah disahkan nantinya akan ada pelaporan ke Mahkamah Kontitusi untuk legislatif review.
"Mari sekarang kita resultante terbaru toh sudah ada instrumen hukum kalau ada wah ini inkonstitusional nanti ada MK lagi ada legislatif review lagi tidak mungkin kita menutup terhadap kemungkinan legislatif review meskipun kita bermimpi ini berlaku selamanya dan seterusnya tidak bisa diubah tidak mungkin," jelasnya.
Baca juga: Aliansi Nasional Desak Pemerintah Buka Informasi Pembahasan RKUHP ke Publik
"Pasti akan ide legislatif review pada saatnya apalagi dengan perkembangan terbaru sekarang ini hukum digital itu akan terus mengalami perkembangan yang tidak akan terkejar oleh antisipasi hukum," tambahnya.
Mahfud sangat yakin akan ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan RUU KUHP. Maka dari itu perlunya resultante yang demokratis yang juga melibatkan perwakilan masyarakat dalam mesahkan RUU KUHP.
"Nah kita sekarang dengan rakyat mencari resultante karena ini menyangkut hal yang sangat fundamental tapi bagaimana pun saya berharap ini segera disikapi secara legislasi dan secara keputusan politik," ungkapnya.
Baca juga: RKUHP Didesak Dibahas Secara Terbuka, Bukan Sosialisasi Searah
"Dibicarakan pelan-pelan tapi kalau pelan-pelan lebih dari 60 tahun menurut saya atau lebih dari 50 tahun menurut saya berbicara sebuah hukum itu terlalu berlebihan," ujar Mahfud dalam sambutannya di diskusi publik RUU KUHP, Senin (14/6/2021).
Baca juga: Ahli Hukum: Pasal Penghinaan Simbol Kenegaraan Harus Dipertahankan dalam RKUHP
Oleh karena itu, Mahfud menyebut perlu adanya resultante secara demokratis oleh para stakeholder terkait untuk dapat segera mensahkan RUU KUHP itu. Meski dirinya yakin, jika sudah disahkan nantinya akan ada pelaporan ke Mahkamah Kontitusi untuk legislatif review.
"Mari sekarang kita resultante terbaru toh sudah ada instrumen hukum kalau ada wah ini inkonstitusional nanti ada MK lagi ada legislatif review lagi tidak mungkin kita menutup terhadap kemungkinan legislatif review meskipun kita bermimpi ini berlaku selamanya dan seterusnya tidak bisa diubah tidak mungkin," jelasnya.
Baca juga: Aliansi Nasional Desak Pemerintah Buka Informasi Pembahasan RKUHP ke Publik
"Pasti akan ide legislatif review pada saatnya apalagi dengan perkembangan terbaru sekarang ini hukum digital itu akan terus mengalami perkembangan yang tidak akan terkejar oleh antisipasi hukum," tambahnya.
Mahfud sangat yakin akan ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan RUU KUHP. Maka dari itu perlunya resultante yang demokratis yang juga melibatkan perwakilan masyarakat dalam mesahkan RUU KUHP.
"Nah kita sekarang dengan rakyat mencari resultante karena ini menyangkut hal yang sangat fundamental tapi bagaimana pun saya berharap ini segera disikapi secara legislasi dan secara keputusan politik," ungkapnya.
(maf)
Lihat Juga :
